Undang-Undang Keprotokolan No.9/ Tahun 2010

Sesuai UU. No.9 tahun 2010

===TATA TEMPAT DALAM ACARA RESMI DI PROVINSI
DITENTUKAN DENGAN URUTAN===

1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Nama Lainnya
5. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di Daerah
6. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Nama Lainnya
7. Sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia Semua Angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi Semua Badan Peradilan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi
8. Pemimpin Partai Politik di Provinsi di Provinsi Yang Memiliki Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Nama Lainnya, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Anggota Majelis Rakyat Papua.
10. Bupati/Walikota
11. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
12. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu (Tomastu) Tingkat Provinsi
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyatr Daerah Kabupaten/Kota
14. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
15. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
16. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Tingkat Provinsi, Kepala Kantor Instasi Vertikal di Provinsi, Kepala Badan Provinsi, dan Pejabat Eselon II dan
17. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon III

===Tata Tempat Dalam Acara Resmi di Kabupaten/Kota
Ditentukan Dengan Urutan===

1. bupati/walikota
2. wakil bupati/wakil walikota
3. mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota
4. ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota atau nama lainnya
5. wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya
6. sekretaris daerah, komandan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota
7. Pemimpin Partai Politik di Kabupaten/Kota yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya
9. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat kabupaten/kota
10. Asisten Sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota
11. Kepala instansi vertical tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertical, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan
12. Kepala bagian pemerintah daerah kabupatenkota, camat, dan pejabat eselon III dan
13. Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV

Sumber: UU NO.9 Tahun 2010

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s