Tak Segarang Ucapan

Minggu, 21 Oktober 2007
Potret Penerapan Perda Kependudukan Kota Batam
PERATURAN Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam terpampang jelas di papan tulis berwarna putih di ruang kedatangan Pelabuhan Domestik Sekupang. Pasal demi pasal yang mengatur kewajiban pendatang tertulis jelas di papan berukuran 1 x 2 meter itu.Meski mulai kusam oleh debu, namun masih dapat dibaca dengan jelas setiap pendatang yang masuk ke Batam dan keluarga yang menjemput sanak saudara-nya di pelabuhan yang tampak semakin tua dan kurang terawat itu. Bahkan, tidak hanya di pelabuhan laut, di bandara Hang Nadim dan beberapa persim-pangan jalan, peringatan senada juga bisa ditemui.
Sedikit melihat ke belakang. Ketika Perdaduk pertama kali diberlakukan dengan tujuan mengendalikan ledakan penduduk di Batam, akibat arus penduduk yang terus meningkat hingga 15 persen setiap tahunnya, sosialisasi gencar dilakukan. Tidak hanya di pintu-pintu masuk pelabuhan, tapi sampai ke daerah-daerah asal para pendatang. Pemko Batam bahkan merangkul penyedia jasa pelayaran untuk turut mensosialisasikan Perdaduk ini di daerah asal para pendatang.
Formulir pengisian identitas pendatang diisi di daerah asal. Tak hanya itu, di balik formulir itu, tertera pasal-pasal yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang akan masuk ke Batam, baik itu untuk tujuan transit, mencari pekerja-an, mengunjungi saudara mau-pun pindah tugas. Termasuk kewajiban bagi setiap perusahaan penyalur tenaga kerja, yang memasukkan tenaga kerja ke Batam atau wilayah lainnya, namun menjadikan Batam sebagai pintu masuk.
Dengan begitu, pendatang betul-betul tau ketentuan yang harus mereka penuhi sebelum berkunjung ke Batam. Mereka yang tak mampu memenuhi ketentuan itu, akan berfikir dua kali untuk menginjakkan kaki di Batam. Sebaliknya, mereka yang memenuhi ketentuan, tidak perlu lagi menggunakan jasa calo untuk bisa lolos dari petugas perdaduk. Kalaupun ada, relatif lebih kecil dibandingkan saat ini.
Namun waktu terus berjalan, sosialisasi perdaduk perlahan menghilang. Bahkan, tiga tahun terakhir tidak ada lagi dukungan dana dari APBD Kota Batam. Yang tersisa hanya papan tulis yang berisi pasal-pasal perdaduk yang mulai usang di sejumlah pelabuhan.
Hal ini juga diakui oleh Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika dan Kepala Dinas Kependudikan dan Capil Sadri Khairuddin. Akibatnya, perdaduk tidak berjalan seperti saat pertama kali diberlakukan. Pendatang dengan leluasa melenggang kangkung ke Batam. Kalaupun di periksa oleh petugas perdaduk, hanya dengan sedikit basa basi, sudah bisa lolos tanpa perlu melalui pendataan. Yang mengherankan, laporan jumlah penduduk Batam, termasuk yang masuk melalui pelabuhan dan bandara tetap rapih, meski sesunguhnya jauh dari kenyataan di lapangan.
Kini Pemerintah Kota Batam bagun dari tidur panjangnya. Pemko Batam kembali sadar perlunya penanggulangan penduduk Batam. Apalagi daya dukung (sharing capacity) Batam terbatas. Air bersih misalnya, hanya di desain untuk satu juta penduduk. Meski hal ini bisa diatasi dengan pembuatan waduk baru (water treatment proces/WTP), namun daya dukung luas wilayah juga terbatas. Waduk butuh lahan yang luas, sementara lahan terbatas. Reklamasi memang bisa, tapi tetap saja luasnya tidak bisabergerak kencang seperti arus pendatang.
Sadar akan pentingnya pengendalian jumlah penduduk, terutama setelah pemerintah pusat menetapkan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus, dan komitmen itu telah ditunjukkan dengan disepakatinya Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) mejadi UU oleh DPR RI, maka suara garang Pemko Batam kembali diperdengarkan. Perdaduk kembali menjadi ujung tombak pengendalian penduduk Kota Batam. Meski banyak suara sumbang dari DPRD Kota Batam yang meminta Perdaduk dicabut dengan berbagai alasan, namun tak menyurutkan semangat Pemko Batam untuk kembali mengefektifkan produk hukum yang dinilai masih efektif.
Bahkan, belum lama ini, tepatnya tiga hari sebelum lebaran Idul Fitri, Pemko Batam telah membentuk Tim Penanggulangan Penduduk pendatang paska lebaran yang diketuai oleh Kepala Badan Pengawas Kota (Bawasko) Batam Hartoyo Sirkoen. Tim ini memiliki tugas memonitor dan melakukan langhkah-langkah strategis bersama instansi terkait, guna menekan laju pertumbuhan penduduk Kota Batam, terutama dalam pengawasan pendatang baru.
Tim ini pun langsung angkat bicara, sesuai dengan arahan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Dahlan sebelumnya mengingatkan masyarakat Batam yang mudik lebaran 1428 Hijriah, sekembalinya dari mudik tidak membawa saudara ke Batam, kecuali mereka yang memiliki skill (keahlian).
Seruan ini pun menghiasi halaman-halaman utama media terbitan Batam. Suara ‘garang’ para petinggi Batam itu, dengan cepat menyebar ke masyarakat. Bahkan, tak sedikit komentar yang menyebutkan kalau Pemko Batam akan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk, baik pelabuhan laut maupun bandara.
Kenyataanya, peringatan itu hanya garang di ucapan, namun lemah di pelaksanaan. Pantauan Batam Pos di pintu-pintu masuk pelabuhan dari H+1 sampai saat ini, pengawasan pendatang belum efektif, alias lemah. Beberapa pendatang baru dengan mudah melenggang kangkung masuk ke Batam. Bahkan tak sedikit luput dari pengawasan petugas perdaduk, khususnya pendatang yang menggunakan jasa calo.
Pengawasan yang sangat lemah juga tampak di Bandara Hang Nadim Batam. Hanya beberapa diantara pendatang yang diperiksa oleh petugas perdaduk. Itupun mereka yang penampilannya tidak meyakinkan, dengan kata lain mereka yang berwajah TKI. Semetara, pendatang yang penampilannya lumayan rapih, apalagi tidak berwajah ‘ndeso’, tak tersentuh pemeriksaan. Padahal, tak ada jaminan pendatang berpenampilan rapih itu memiliki KTP Batam atau hanya transit. Bisa saja pendatang baru yang coba-coba mengadu nasib di Batam, namun tanpa keterampilan.
”Saya melihat ada diskriminasi penerapan perdaduk. Kalau mau ditegakkan harus adil, semua diperikasa identitasnya. Jangan jangan hanya TKI yang diperas,” ujar Ketua Komisi I (membidangi hukum) Ruslan Casbulatob. Ia menambahkan, beberapa hari lalu, sekitar 50 TKI yang menggunakan jasa penerbangan melalui Bandara Hang Nadim, dipungli sebesar Rp20 ribu masing-masing TKI oleh oknum pegawai Pemko Batam.
”Karena ketahuan oleh saya, sang oknum menghubungi pejabat eselon tiga di Pemko Batam, lalu pejabat yang sehari-hari banyak berhadapan dengan wartawan itu menelpon saya memberi klarifikasi, katanya uang Rp20 ribu per kepala itu bukan pungli, tapi biaya materai. Saya heran, kok dia tiba-tiba klarifikasi, apa dapat juga ya?” kisah Ruslan.
Ironisnya lagi, ketika suara-suara ‘garang’ yang berisi peringatan bahwa hanya pendatang baru (pencaker) yang memiliki keahlian boleh masuk Batam, indikator yang menunjukkan bahwa pendatang tersebut memiliki keahlian tidak jelas. Misalnya harus menunjukkan sertifikat keahlian, latar belakang pendidikan kejuruan atau indikator lain yang meyakinkan. Akibatnya, petugas perdaduk di lapangan juga sulit membedakan, mana pendatang yang punya keahlian mana yang tidak. Dampaknya, pandatang hanya di data identitasnya dan membayar uang jaminan saja, sementara apakah memiliki kemampuan atau tidak, bukan acuan. Padahal, seruan Ketua Tim Penanggulangan Kependudukan Kota Batam Hartoyo Sirkoen berdasarkan arahan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, pencaker yang boleh masuk ke Batam haruslah yang memiliki keahlian.
Fakta ini, setidaknya menjadi salah satu indikator kalau upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Batam yang disebabkan migrasi penduduk dari daerah lain ke Batam, belum serius dilakukan. ”Hanya garang diucapan, tapi lemah di pelaksanaan, kacau kalau begini,” ujar Ruslan. ***
Sumber:Batampos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s