Dana Pendataan Pemilih Cair

Rabu, 24 Oktober 2007
JAKARTA (BP) – Dana bagi pemerintah daerah untuk mendata pemilih pada Pemilu 2009 segera cair. Besarnya bervariasi. Dalam daftar isian proyek anggaran (DIPA) yang dibagikan pada tiap provinsi, berkisar antara Rp600 juta hingga Rp22 miliar. Anggaran tersebut diberikan khusus untuk menuntaskan pendataan pemilih.”Nanti gubernur yang akan mengefektifkan pemanfaatannya,” kata Juru Bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang di Jakarta kemarin. Data terakhir yang masuk, baru 92 kabupaten/kota sudah menuntaskan pendataan daftar pemilih Pemilu 2009.
Sedangkan 269 kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses penyelesaian. Ditargetkan, Februari 2008, seluruh kabupaten/kota sudah menyelesaikan pendataan pemilih. “Untuk tingkat provinsi, ditargetkan selesai Maret 2008,” kata Saut.
Karena waktunya kurang dari setahun, Depdagri minta para gubernur benar-benar efektif memaksimalkan anggaran yang ada. “Jangan sampai anggaran turun, tapi pendataan tak kunjung bertambah,” katanya. Apalagi, kata Saut, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto telah menginstruksikan hal itu secara langsung pada pertemuan para Gubernur di Surabaya pekan lalu.
Jika pemerintah daerah mematuhi semua aturan dengan pertanggungjawaban yang riil dan sesuai dengan peruntukan, tidak ada lagi kekhawatiran penyimpangan keuangan daerah.
Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (PBPK) menyebutkan, dari 362 laporan keuangan pemerintah daerah, ada dana Rp40,41 triliun yang digunakan tidak sesuai peruntukan sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara.
”Aturan keuangan itu mengikat, tetapi kadang-kadang ada yang melakukan tanpa administrasi yang benar, atau mungkin perencanaan terlalu tinggi, itu yang harus dicermati,” katanya. Mendagri, kata Saut, mengizinkan penggunaan anggaran yang fleksibel, tetapi harus dilakukan secara disiplin dan pertanggungjawaban harus riil.”Kalau dibuat-buat, ya ketahuan. Ini yang tak disadari,” katanya.
Terpisah, anggota Komisi II ( bidang pemerintahan) DPR Andi Yuliani Paris mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana pemerintah dalam menyiapkan data pemilih. “Pada prinsipnya, Komisi II DPR berkomitmen mendukung rencana pemerintah,” kata politikus PAN ini.
Komisi II, ujar dia, berharap pemerintah serius menyiapkan database kependudukan. Lebih-lebih, dalam hal membangun sistem informasi dan administrasi kependudukan berbasis single identiy number (SIN). “Mekanisme pengawasan anggaran ada pada DPRD dan BPKP di daerah, kalau ada penyimpangan tentu Depdagri juga harus bertanggungjawab,” katanya. (jpnn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s