Pemekaran SOTK Ditunda

Rabu, 24 Oktober 2007
Tunggu Koordinasi Pemko-Dewan
BATAM (BP) – Anjloknya proyeksi APBD Batam 2008, membuat rencana pemekaran Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Batam terganggu. Rapat paripurna, Rabu (24/10) hari ini, yang sedianya bakal memutuskan jadi tidaknya SOTK itu dimekarkan, ditunda sampai ada koordinasi Pemko dan Dewan.Menurut Wakil Ketua DPRD Batam Chablullah Wibisono, pemekaran SOTK yang memuat 18 dinas, satu inspektorat, lima badan plus satu badan perencanaan dan pembangunan serta tiga kantor akan membebani anggaran. Pasalnya, dari sisi pendapatan APBD Batam sedang anjlok dengan berkurangnya dana perimbangan dari pemerintah pusat.
“Tanpa mengurangi apresiasi teman-teman Pansus SOTK, usulan pemekaran dinas itu terlalu besar. Kalau bisa dikurangi atau kalau ditambah, ditambah satu saja. Dinas KP2 (Kehutanan, Perikanan dan Perkebunan) saya rasa tak perlu dimekarkan. Kimpras juga tak perlu dimekarkan,” katanya.
Dengan proyeksi APBD Batam 2008 hanya Rp682 miliar atau berkurang sekitar Rp214 miliar dari APBD 2007, kata Chablullah, SOTK baru itu harus menyesuaikan.
“Kalau bisa kurus struktur, kaya fungsi. Pemekaran bisa dilakukan nanti setelah APBD kita naik,” ujar Ketua PW Muhammadiyah Kepri, itu.
Koordinasi antara Dewan dan Pemko Batam nanti guna membahas SOTK itu, kata Chablullah, akan jadwalkan awal November, mendatang.
Menanggapi penundaan SOTK itu, Wakil Wali Kota Ria Saptarika mengatakan, akan mengevaluasi rancangan Perda SOTK tersebut. “Penundaan itu akan jadi evaluasi kami, misalnya dinas-dinas mana saja yang perlu dimekarkan, mana yang tidak,” kata Ria.
Ria mengatakan, Pemko Batam bisa menyadari penundaan SOTK itu, jika alasannya pendapatan di APBD yang menurun. Sehingga, Pemko akan mengevaluasi mana dinas-dinas yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang bisa ditunda kemunculannya. “Yang urgent kita dahulukan. Yang bisa ditunda, kita tunda,” ujarnya.

Tunjangan Kadis Mesti Transparan
Salah satu isu permintaan penundaan pemekaran SOTK adalah besarnya anggaran yang akan dihabiskan Pemko Batam untuk membayar tunjangan para kepala dinas atau pejabat eselon II di lingkungan Pemko Batam. Pasalnya, dibandingkan pejabat di kabupatan/kota lain di Kepri, tunjangan untuk para kadis di Pemko Batam jauh lebih besar.
“Gaji pokok mereka sudah jelas ada aturannya. Namun, tunjangannya itu yang bisa dibesarkan karena hanya berdasarkan SK Wali Kota. Ini yang harus dibuka, karena dibiayai oleh APBD,” kata Ketua Komisi I DPRD Batam Ruslan Kasbulatov.
Dalam pertemuan dengan sejumlah peserta Diklatpim I Angkatan XIII Lembaga Administrasi Negara (LAN), awal Oktober lalu, Asisten Administrai Umum Maaz Ismail sempat mengutarakan, kalau tunjangan bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemko Batam sekitar Rp12 juta hingga Rp14 juta per bulan.
“Jika tunjangan mereka sebesar itu, kalau jumlah dinas dimekarkan, tentu saja akan membebani anggaran. Makanya, saya menolak pemekaran itu,” kata Ruslan.
Dalam pembahasan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Batam 2008 antara Tim Panggar Pemko Batam dan DPRD Batam, Senin (22/10), anggota Panggar Dewan Onward Siahaan meminta Pemko Batam membuat daftar atau data, kenaikan anggaran belanja pegawai jika SOTK Batam jadi dimekarkan. (med)

Sumber:Batampos 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s