Rancangan SOTK akan Dievaluasi

Rabu, 2007 Oktober 24

Permintaan DPRD Kota Batam untuk menunda pemekaran Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) diterima positif oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Bahkan, Pemko akan mengevaluasi kembali rancangan SOTK tersebut.
“Kita akan evaluasi kembali usulan-usulan yang sudah ditampung,” ujar Wakil Wali Kota Batam Ir Ria Saptarika, kemarin siang.
Dikatakan Ria, kalau ada hambatan-hambatan yang sangat mendesak, Pemko tentu akan memilih. Hal tersebut dilakukan demi kinerja ke depannya. “Kita akan utamakan yang lebih penting dulu,” tambahnya.
Langkah untuk evaluasi ini diambil, karena rancangan Perda yang masih terpecah lebih dari dua. Sedangkan pada SOT yang lalu hanya mengacu kepada satu Perda saja. “Karena rancangan Perdanya banyak, kita juga mengalami kesulitan,” sambung Ria.
Masih menurut Ria, SOTK yang baru ini jangan sampai membengkakkan dana. Apalagi APBD 2008 berkurang, karena dana perimbangan dari pemerintah pusat berkurang. Jika tahun lalu besarnya Rp512 miliar, maka tahun ini diperkirakan berkurang sekitar Rp46 miliar. Penundaan pemekaran SOTK ini, sampai adanya koordinasi antara Pemko dan DPRD. Berkurangnya APBD Batam 2008 ini, bisa mengganggu program-program kinerja tahun depan.
Apalagi, APBD 2008 ini lebih banyak memberi porsi pada anggaran belanja pegawai. Untuk belanja pegawai tak langsung saja mencapai Rp303 miliar. Angka itu hampir separuh dari APBD 2008.(Batam News)

Pendatang Baru 9.218 Orang
Ini patut menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam. Ternyata, imbauan wali kota dan Kepala Dinas Kependudukan tidak berpengaruh besar terhadap masuknya pendatang baru ke daerah ini. Yang mengejutkan, dari pendataan yang dilakukan petugas Perdaduk, dominan alasan mereka tidak jelas.
Ada 9.218 pendatang baru yang tercatat dalam pendataan Perdaduk. Itu diketahui dari kedatangan mereka yang tidak memiliki KTP Batam. Mereka datang dengan berbagai alasan. Namun, dari deretan alasan yang tertera dalam form isian perdaduk, yang paling dominan terisi adalah alasan kunjungan kerja dan lainnya.
Kedua alasan ini menduduki angka paling tinggi, padahal tidak tertutup kemungkinan sesampai di Batam, mereka juga mencari kerja. Sedangkan, yang mengaku akan mencari kerja hanya tercatat 59 orang.
Ada beberapa alasan yang tertera dalam form isian Perdaduk tersebut. Selain alasan kunjungan keluarga, ada lagi alasan mencari kerja, wisata, berobat, dan transit. Sedangkan alasan lain-lain yang juga tertulis dalam form itu merupakan alasan tak jelas, tidak untuk kunjungan keluarga dan juga tidak mencari pekerjaan. Meski sesampai di Batam tetap mencari pekerjaan.
“Memang, petugas mencatat alasan mereka sesuai dengan pengakuannya,” ujar Kabid Adminitrasi dan Pengendalian Kependudukan, Ruslan, kepada wartawan kemarin.
Dari pantauan Batam News selama arus balik, banyak calo yang terlihat membawa penumpang lewat dari pintu yang tidak semestinya.(Batam News)

Kontraversi Tarif PPJ
Dewan Minta Revisi, Pemko Masih Ngotot
Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika menilai, keberatan pihak DPRD Kota Batam dengan kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dinilai wajar. Keputusannya, nanti tergantung sidang Paripurna.
Keberatan tersebut disampaikan melalui usul prakarsa awal bulan lalu. Sebanyak 23 dari 45 orang anggota DPRD Kota Batam sudah menandatangi usulan revisi kenaikan tarif PPJ dari tiga persen menjadi lima persen. Dengan penandatangan tersebut membuat usulan revisi tersebut menjadi semakin kuat.
“Keberatan anggota dewan sah-sah saja. Tapi, nanti keputusan tergantung kepada keputusan Paripurna. Dewan boleh saja menyampaikan keberatannya, tetapi nantikan dalam paripurna akan dibahas lagi,” ujar Ria kepada wartawan, Selasa (23/10).
Untuk kenaikan yang sudah disetujui dari 3 persen ke 5 persen, atas nama Pemko Batam, sebenarnya sudah final. Semua sudah menyampaikan persetujuan dan sudah dibahas dalam Paripurna beberapa waktu lalu.
“Pemko Batam sendiri sebenarnya menilai sudah final, dan tidak ada masalah lagi,” tambahnya.
Ria mengaku tidak tahu ketika ditanya, penolakan PPJ dari DPRD diduga didalangi pengusaha hotel dan restoran. Dikatakan Ria, kenaikan tarif PPJ tersebut murni karena kebutuhan untuk pemasangan 5.500 titik lampu jalan. “Saya rasa tidak ada yang mendalangi, karena itu kebutuhan untuk yang lima ribu lima ratus titik tersebut,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak akhir September lalu, 23 anggota dewan sudah menandatangangi surat pernyataan setuju dilakukan revisi terhadap kenaikan tarif PPJ. Usul ini diprakarsai oleh Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan.(Batam News)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s