Yang Kaya Ikut Menikmati

Minggu, 28 Oktober 2007
DIAKUI atau tidak, layanan pengobatan, perpanjangan KTP dan akte kelahiran gratis cukup membenani anggaran. Namun, kebijakan politik sang pemimpin Batam saat ini, maka harus tetap mendapatkan prioritas, apalagi menyangkut kepentingan publik.Kebijakan ini pada dasarnya lahir untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu (khususnya layanan kesehatan gratis di Puskesmas, red). Namun, dalam pelaksanaanya, ternyata yang memanfaatkan fasilitas gratis ini, tidak hanya dari kalangan ekonomi lemah, namun banyak yang berasal dari kalangan ekonomi yang berkecukupan atau mampu.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Chablullah Wobisono menilai, setelah satu tahun berjalan kebijakan layanan pengobatan gratis di Puskesmas ini, maka sudah saatnya dievaluasi. Apalagi saat ini keuangan daerah lagi sulit akibat berkurangnya dana perimbangan pusat ke daerah yang diperoleh Batam.
”Panggar DPRD sudah komitmen untuk tetap melanjutkan kebijakan itu. Tapi tentunya harus tetap dievaluasi, karena banyak yang tidak tepat sasaran. Yang kaya pun menikmati,” ungkap Chablullah.
Secara kasat mata, mereka yang datang berobat ke Puskesmas rata-rata sudah memilili kendaraan roda dua, bahkan ada yang roda empat. Setidaknya ini bisa menjadi indikator kalau sebenarnya banyak yang meng-gunakan layanan ke-sehatan gratis ini dari kalangan yang mampu. Padahal, tujuan awalnya untuk mereka yang betul-betul kurang mampu.
Pemerintah Kota Batam bisa belajar dari Kutai Kertanegara atau beberapa kabupaten di Bali yang juga memberikan layanan pengobatan gratis kepada warganya yang kurang mampu. Bahkan, bukan hanya yang rawat jalan, mereka yang rawat inap juga digratiskan. Jika parah dan harus dirujuk ke rumah sakit besar di Jakarta, pemerintah setempat tetap memberikan bantuan dana pengobatan secara gratis.
”Semua ditanggung pemerintah daerah mereka, tapi memang yang betul-betul kurang mampu. Bukan seperti di Batam, yang mampu meski hanya sakit sedikit larinya ke Puskesmas supaya dapat gratisan,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Untuk itu, perlu database kependudukan yang valid. Termasuk besaran penghasilan mereka. Selain itu, parameter masyarakat kurang mampu (miskin) juga harus diperjelas, sehingga layanan gratis betul-betul tepat sasaran. Saat ini, kata pria yang pernah 24 tahun mengabdi di Otorita Batam (OB) ini, parameter masyarakat yang kurang mampu masih kabur.
Akibatnya, masih ada masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya bisa menikmati layanan kesehatan gratis itu, malah tidak mendapatkannya. Sebaliknya, mereka yang berduit malah mendapatkan layanan gratis. Sejatinya, yang mampu tetap dikenakan biaya. Hasilnya, dimanfaatkan untuk masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang).
Jika keuangan daerah terus meningkat, tidak menjadi persoalan besar bila yang mampu ikut menikmati layanan gratis ini. Namun, disaat keuangan darah cekak, maka tentu hal ini menjadi persoalan serius. Bahkan, tidak hanya layanan gratis yang terancam, pembangunan untuk publik lainnya ikut terancam pelaksanaanya. (nur)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s