LMB-LAM Minta Ditarik, Pemko Buat Analisis,

Selasa, 30 Oktober 2007
Terkait Kolom Kesukuan di Blangko Penduduk
BATAM CENTRE- Laskar Melayu Bersatu (LMB) dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam meminta blanko kependudukan untuk segera ditarik. Langkah ini dalam rangka menjaga keutuhan masyarakat Melayu.Sementara itu, pemerintah Kota (Pemko) Batam berjanji akan membuat analisis terkait persoalan tersebut terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk ditarik.

Alfan Suheiri Datok Panglima Muda LMB Batam mengatakan, desakan itu menarik blanko kependudukan sebagai upaya preventif dalam upaya menjaga keutuhan Ras Melayu.

“Kita juga mendesak LAM bersikap tegas, karena LAM sebagai payung negeri, payung Melayu. Melayu itu satu sesuai dengan filosofi Melayu bahwa Melayu itu suku yang berbahasa Melayu, berbudaya Melayu dan beragama Islam,” kata Alfan lewat SMS yang dikirim ke Sijori Mandiri semalam.

Alfan menambahkan, suku Melayu tidak pernah dikenal dan dikelompokkan menjadi sangat sempit, sesuai dengan daerah asal/karena perkawinan silang karena Melayu itu satu.

“Kalau pemerintah tidak menariknya. Kita akan kerahkan massa mendesak pemerintah untuk menariknya. Dan kita dengan sangat hormat meminta kepada LAM agar sungguh-sungguh berfungsi menjadi payung negeri yang memayungi Ras Melayu, agar Melayu jadi tuan di negerinya,” pungkas Alfan.

Menanggapi itu Ketua LAM Kota Batam Imran AZ yang ditemui di Kantor Walikota Batam Centre sepakat agar blangko kependudukan yang sudah tersebar di masyarakat Kota Batam untuk bisa ditarik, dan mengganti pilahan suku Melayu menjadi satu saja suku Melayu. Tidak ada kata macam-macam suku Melayu, tetapi hanya satu saja.

Karena dari LAM Kota Batam sendiri kata Imran, memiliki pemikiran yang sama untuk menarik kembali blangko kependudukan tersebut. Karena efek dari permasalahan itu dapat memicu pemecahbelahan sesama suku.

“Kenapa suku-suku yang lain tidak dipilah-pilah? Mengapa harus suku Melayu? ungkap Imran.

Mewakili LAM Kota Batam tambah dia lagi, telah meminta waktu bertemu Wakil Walikota Batam Ria Saptarika pada hari ini, Selasa (30/10) di Kantor Walikota Batam untuk memberikan pernyataan resmi yang dimaksud. Sekaligus juga memberikan usulan sebagai solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang terjadi.

Walikota Batam Ahmad Dahlan menanggapi protes berbagai kalangan soal ini mengatakan, saat ini Pemko Batam sedang mempelajari tata cara pengisian blangko kependudukan yang telah didistribusikan kepada masyarakat Kota Batam. Baik itu berkaitan dengan laporan adanya kolom kesukuan yang bisa saja menjadi pemicu penolakan dari masyarakat Melayu, maupun juga terkait adanya keluhan dari masyarakat yang merasa kesulitan mengisinya karena dianggap terlalu banyak.

Untuk itu sebut Dahlan, dirinya akan memanggil Kepala Dinas Pendudukan (Disduk) Kota Batam Sadri Khairuddin dalam waktu dekat untuk meminta laporan terkait permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Karena memang diakui Dahlan, hingga saat ini dirinya memang belum menerima pernyataan resmi dari LAM Kota Batam terkait penolakan adanya pemisahan suku Melayu dan diminta untuk ditarik.

Meskipun begitu, dia menegaskan tidak menutup kemungkinan blangko kependudukan tersebut ditarik dari peredaran, jika memang dari analisis yang dilakukan Pemko Batam nantinya mengharuskan hal itu. Namun pemerintah tetap berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, tanpa harus menariknya.

“Tergantung dari analisis yang kita buat nanti. Dalam waktu dekat ini, saya akan panggil Kepala Disduk, untuk memberikan laporan ke saya,” ujar Dahlan usai pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda di Dataran Engku Putri Batam Centre, Senin (29/10).

Tetapi dari semua itu kata Dahlan, tujuan dipilah-pilahnya suku Melayu sepertimana yang terdapat di blangko kependudukan tersebut tidak lebih untuk mendapatkan data penduduk yang benar-benar valid. Karena hingga saat ini Pemko Batam sendiri memang tidak memiliki data base yang berkaitan dengan jumlah ril penduduk Kota Batam.

Tak Perlu Dipolemikkan

Sementara itu, anggota Fraksi PPP, Irwansyah menilai daftar isian dalam blanko kependudukan tidak perlu dipolemikkan, apalagi sampai ditarik kembali, sebab hanya akan menambah biaya, menghabiskan waktu dan menambah masalah yang tida perlu. Jika merasa tidak cocok masyarakat dapat mengosongkan isian itu.

“Kalau ada yang mengatakan bahwa blanko itu harus ditarik, rasanya saya kurang sependapat. saya yakin format yang dibuat sudah mengacu pada aturan yang ada. Namun kalau ada masyarakat yang keberatan mengisi point tertentu misalnya tentang suku dan partai, ya jangan disi, kan tidak ada sanksi-nya juga,” ujarnya.

Disebutkan Irwasnyah, tidak tepat jika daftar isian yang ada dalam belangko itu sengaja dimaksudkan untuk mengkotak-kotakan khususnya suku Melayu. Menurutnya model format blangko itu bukan hanya dipakai Batam saja, tetapi kota-kota lain se-Indonesia juga menggunakan format yang sama.

“Saya menilai Pemko Batam tidak sejelek itu untuk mengkotak-kotakan suku Melayu,” cetusnya.

Karena itu, kata Irwasyah, ketimbang ditarik kembali, lebih baik isian tentang suku atau pilihan partai politik dikosongkan saja, sebab jika ditarik maka akan ada peningkatan biaya dan pengisian blanko akan terhambat . Padahal kata Irwasyah lagi, data kependudukan sangat diperlukan Pemko untuk pembangunan Batam. (sm/ra/uj/rg)

Sumber:Sijoromandiri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s