(Wali Kota Dituding Ingkar Janji) Gaji Guru kok Dibedakan?

Kamis, 2007 November 08
(Wali Kota Dituding Ingkar Janji) Gaji Guru kok Dibedakan?

Karena menilai Wali Kota Batam, Drs Ahmad Dahlan melanggar komitmen, membuat puluhan guru dari Forum Komunikasi Guru Departemen Agama (FGDA) mendatangi Gedung DPRD Kota Batam, Senin (5/11). Saat diterima oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, para guru agama ini meminta agar Pemko Batam tidak lagi melakukan diskriminasi pembayaran tunjangan apapun dari guru PNS yang ada di bawah Dinas Pendidikan dengan guru PNS dari Depag.
Di hadapan anggota Komisi IV Koordinator FGDA, Umar Hasan, mengatakan dulu wali kota berjanji untuk menyamakan tunjangan antara guru dari Depag dan guru dari Disdik yang dibayarkan mulai Januari 2007.
Kenyataannya janji tersebut tidak terealisasi, hingga 9 Februari sebanyak 50 orang perwakilan FGDA mendatangani kantor wali kota untuk mempertanyakan janji tersebut.
“Keputusan rapat sore itu tidak ada diskriminasi pembayaran tunjangan dan akan dibayarkan pada Juli 2007. Tapi, janji tinggal janji,” kata Umar.
Meski keputusan itu diambil bersama dan dihadiri oleh Sekda Kota Batam, Agussahiman, namun kini tidak ada realisasinya.
Akhirnya, mereka kembali menyampaikan hal tersebut ke Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika. Tanpa melalui pertemuan, akhirnya pembayaran tunjangan itu baru bisa dilakukan pada 2008 mendatang.
“Alasannya mereka, APBD 2007 mengalami defisit,” kata Umar usai pembahasan dengan Wawako di hadapan anggota Komisi IV.
Hal sama juga disampaikan oleh Bujang, salah seorang guru di Pulau Terong, yang menyayangkan sikap wali kota yang tidak menepati janjinya.
Sementara tidak ada perbedaan fungsi dan tugas seorang guru baik dari Disdik maupun dari Depag.
Diketahui, tunjangan kinerja yang diterima oleh guru PNS di bawah naungan Depag mencapai Rp750 ribu per bulan. Belum lagi tunjangan kondisi kerja sebesar Rp850 ribu per bulan.
Sementara, untuk guru yang berada di bawah Depag hanya menerima bantuan keuangan Rp500 ribu untuk golongan II hanya menerima Rp425 ribu karena sudah dipotong pajak.
“Sudahlah gaji kecil, dipotong pajak pula 15 persen,” ungkapnya.
Karena merasa dibeda-bedakan, FGDA menuntut agar Pemko Batam membayar tunjangan mereka terhitung sejak 2006 lalu. Terakhir mereka menuntut agar pembayaran tunjangan berlaku untuk seterusnya, hingga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif antara guru di instansi vertikal maupun horizontal.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, M Nardi, mengaku tidak bisa mengambil keputusan, tetapi mengaku akan memfasilitasi mereka.
Untuk menyelesaikan persoalan itu, menurut Nardi, ia telah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin. Dari Bidin, diketahui jumlah guru PNS yang berada di bawah Depag ada 172 orang. Dengan jumlah yang tidak banyak itu, ia menilai agar Pemko menganggarkan pembayaran tunjangan itu dalam APBD Kota Batam.
“Dalam hal ini selaku anggota dewan hanya bisa membawa perwakilan guru untuk bertemu dengan Wako ataupun Sekda. Karena dinas tidak dapat mengambil keputusan. Karena usulan ini disampaikan bertepatan dengan pembahasan APBD 2008, mudah-mudahan tuntutan ini bisa diakomodir,” paparnya.
Sementara, Sekdako, Agussahiman dan Aris Hardi Halim selaku Ketua Panitia Anggaran yang hadir dalam pertemuan itu berjanji dalam waktu tiga hari ke depan akan menyusun format tentang mungkin atau tidaknya tuntutan itu dipenuhi.
Dijelaskan Agus, tidak ada maksud untuk membeda-bedakan antara guru dari Depag maupun dari Disdik. Akan tetapi, dalam UU Otonomi Daerah, katanya diatur hal-hal apa saja yang tidak ditanggung oleh Pemda. Di antaranya pertahanan, moneter, hukum, imigrasi dan Depag.
“Tentu kita harus membuat formulasi dulu. Dan apakah bertentangan dengan aturan yang ada. Kita minta waktu tiga hari untuk mencari celah penyelesaian persoalan ini,” katanya.
Sementara itu Aris yang bertindak sebagai pimpinan sidang mengungkapkan tuntutan para guru tersebut belum disinggung dalam pembahasan APBD 2008. “Tunjangan-tunjangan lain juga belum dibahas, itu karena APBD 2008 menurun,” katanya singkat.
Walau tidak ada keputusan yang diambil pada saat itu, dijadwalkan pada Jumat mendatang akan dilakukan pertemuan antara Pemko dan perwakilan guru. Pertemuan itu disaksikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Batam.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatof, meminta agar Pemko Batam tidak diskriminasi terhadap pembayaran tunjangan. Ia berharap sebanyak 172 orang guru agama dari Depag itu mendapat perlakuan yang sama dengan guru dari dinas.
“Inikan hanya 172 orang, masa tidak dipenuhi. Selaku anggota Panggar saya usul upah lembur pegawai Pemko dipangkas,” katanya dalam pertemuan itu.(Batam News)

2 thoughts on “(Wali Kota Dituding Ingkar Janji) Gaji Guru kok Dibedakan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s