Revisi Tarif PPJ, Biang Perpecahan Anggota Dewan

Sabtu, 17 November 2007
Suara para anggota legislatif Kota Batam terkait tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) benar-benar terbelah dua. Dari 45 anggota dewan, 23 suara mengusulkan revisi tarif PPJ dari lima persen menjadi tiga persen. Tuding-menuding sesama wakil rakyat pun terjadi. Anggota yang menuntut penurunan, malah dituding disponsori pengusaha.Silang pendapat di kubu dewan dinilai wajar sekaligus aneh. Pasalnya, kenaikan tarif sebesar lima persen, sebelumnya telah disetujui. Hal itu termaktub dalam Perda Nomor 6 tahun 2007 tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam sebagai revisi terhadap Perda nomor 15 tahun 2001.

Gelagat perpecahan di tubuh dewan mulai terlihat sejak sidang paripurna, Rabu (14/11) kemarin. Dalam sidang paripurna itu, pimpinan sidang Chablullah Wibisono menyampaikan adanya 23 anggota dewan, yang telah menandatangani usulan revisi tarif PPJ. Sesuai tatib DPRD, jumlah 23 suara dianggap sudah lebih dari cukup sebagai usulan prakarsa tentang revisi suatu kebijakan, termasuk Perda.

Desakan untuk merevisi tarif PPJ telah dihembuskan beberapa fraksi seperti PDIP, Fraksi Aliansi Nasional/FAN, Golkar, Demokrat serta sebagian anggota dari Fraksi PKB dan PDS. Sikap anggota dewan tersebut, bagi sebagian kalangan, dianggap aneh karena saat pengesahan PPJ dulu, sebagian fraksi yang tadi mendukung PPJ naik dari 3 persen menjadi 5 persen.
Di kubu lain, tiga fraksi masing-masing PAN, PKS, PPP bersuara bulat menolak usulan revisi sedangkan suara wakil rakyat dari PKB dan PDS mengalami perpecahan.

Aris Hardi Halim dari PKS mencium adanya indikasi kuat bahwa yang melatarbelakangi usulan revisi tarif PPJ karena adanya ‘orderan’ dari pengusaha. Aris menyebutkan, jika revisi itu benar-benar terealisasi maka efek berantainya dapat memacetkan pembahasan APBD 2008.

Alasannya Aris, dalam pembahasan APBD 2008, tiga unsur pimpinan DPRD telah menandatangani kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas platfom anggaran (PPA). Padahal didalamnya memuat target pendapatan dari PPJ adalah sebesar 5 persen. Karena itu, kata Aris jika PPJ mau diturunkan lagi, maka KUA dan PPA harus direvisi lagi dalam paripurna.

Ia mengatakan, jika nantinya terjadi pengulangan pembahasan KUA dan PPA akibat adanya perubahan PPJ, dirinya menegaskan tidak akan ikut membahas. Aris bertekad akan menyerahkan masalah itu kepada Soerya Respationo, sebagai ketua panitia anggaran. “Legalitas saya, hanya wakil ketua anggaran. Jika nantinya masalah itu harus dibahas, saya serahkan saja kepada Ketua Panggar,” ujar Aris.

Agendakan Paripurna

Ketua Panita Musyawarah (Panmus) DPRD Kota Batam Chablullah Wibisono membenarkan adanya usulan revisi tarif PPJ. “Benar kita terima disposisi dari ketua DPRD Kota Batam, agar untuk mengagendakan sidang paripurna tentang penyampian usulan dari 23 anggota DPRD untuk perubahan revisi Perda Pajak-Pajak Daerah. Yang jelas waktunya pertengahan bulan Novemnber ini,” ujarnya.

Chablullah menyebutkan, sesuai mekanisme, ada beberapa tahapan yang perlu dilakuan dalam mengusulkan perubahan sebuah Perda. Pertama, para pengusul menyampikan tandantangan kepada pimpinan DPRD dan selanjutnya usulan itu akan disampaikan dalam rapat paripurna. Nantinya, pihak yang tidak ikut mengusulkan diberi kesempatan untuk menyamapaikan pendapatnya dalam rapat paripurna berikutnya. “Walikota juga akan menyamapaikan pendapat serupa. Pihak pengusul wajib untuk menjawabnya. Kalau usulan itu diterima, baru pembahasan revisi itu dilakukan, ini namanya insitif DPRD,” urainya.

Asmi Patros, anggot fraksi Golkar, mengaku tidak tahu banyak terkait usulan revisi tersebut. Kendati demikian, ia membenarkan jika usulan itu sudah dimasukkan ke Panmus. Ia menyebutkan, sesuai tatib, Panmus wajib memproses usulan tersebut.

Asmin mengaku bingung terkait usulan revisi tersebut dan belum menemukan alasan yang tepat mengapa harus merevisi sebuah Perda yang belum efektif diberlakukan. “Seharusnya, revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Dan evaluasi baru bisa dilakukan ketika Perda sudah efektif berjalan,” katanya.

Pemko Kesulitan

Wakil Walikota Batam Ria Saptarika menilai, keinginan sebagian anggota dewan untuk menurunkan PPJ akibat adanya perbedaan kepentingan. Menurutnya, hal itu sah-sah saja. Namun hasil akhirnya tetap ditentukan dalam paripurna DPRD Kota Batam.

Ria mengaku, jika penurunan itu benar-benar terjadi, maka Pemko akan mengalami kesulitan. Alasannya, jika PAD Batam berkurang, akan berpengaruh terhadap APBD Batam tahun 2008. Ria mengatakan, secara intitusi, Pemko Batam sudah menentukan sikap, yakni tetap menginginkan PPJ 5 persen. Pertimbangannya jika PPJ kurang dari 5 persen maka rasio untuk membangun 5.500 titik lampu jalan pembayaran listrik, tidak akan cukup.

Apalagi kata Ria, PPJ daerah lain sudah lebih tinggi dibanding Batam. Namun begitu, Pemko akan taat dan menghargai keputusan rapat paripurna DPRD. “Kalau ternyata DPRD memutuskan 4 persen, tentu Pemko akan taat dengan apa yang menjadi kesepakatan paripurna,” ujarnya. (sm/uj)

=============
Sama-sama Berkedok Kepentingan Rakyat

Namanya saja wakil rakyat. Sangat lumrah, jika dalam perjuangannya, selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Tak terkecuali soal PPJ. Baik yang pro maupun kontra terhadap usulan revisi, sama-sama menyebut ‘kepentingan rakyat’.

Ketua Fraksi PDIP Kota Batam Sahat Sianturi SH mengatakan usulan revisi PPJ itu berangkat dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota fraksi. Menurutnya, revisi itu menunjukan sikap yang berpihak kepada rakyat kecil. Dikatakan, penetapan tarif PPJ lima persen untuk masyarakat melukai rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat kecil.

Asmin Patros juga mengakui jika usulan revisi tersebut merupakan buah aspirasi rakyat. Namun, adik kandung Saptono Mustakim itu, tidak menjelaskan lebih rinci, siapa masyarakat yang dimaksud. Saat ditanya masyarakat yang mana, Asmin menfatakan tentunya dari golongan yang merasa keberatan dengan pembayaran PPJ. Yang jelas kata Asmin, sekalipun yang menyampaikan aspirasi itu 1 orang, sebagai wakil rakyat, harus tetap menerima.

Secara sepesifik Asmin menyebutkan bahwa para pengusaha non industri seperti pengusaha hotel termasuk pihak yang keberatan, sebab pemakaian listrik mereka cukup besar sehingga pajaknya juga besar. Kendati demikian, Asmin enggan menyebutkan secara langsung bahwa masyarakat yang dimaksud adalah pengusaha. “Pengusaha juga bagian dari dari masyarakat Batam,” katanya diplomatis.

Melukai Masyarakat

Di pihak lain, Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardi Halim menyebutkan, rencana menurunkan PPJ itu sama dengan melukai dan membodohi masyarakat Batam. Alasannya, untuk pengesahan PPJ, dana yang dihabiskan sudah mencapai angka Rp300 juta. Jika diadakan revisi, tentunya akan menyedot uang lagi. Imbasnya, PAD Batam otomatis akan turun. Padahal APBD 2008 sudah turun Rp200 miliar lebih dibanding tahun 2007.

Aris menyerukan agar rakyat tidak dibodohi dengan usulan revisi tersebut. Diungkapkan, selama pembahasan PPJ tersebut hingga ditetapkan, telah menghabiskan biaya hingga ratusan juta. Selama ini katanya, Panggar juga telah study banding ke Surabaya. Di kota Pahlawan itu, PPJ sudah Rp125 miliar. “Anehnya, di sini kok malah mau menurunkan,” ujar Aris lagi.

Yudi Kurnain dari frakasi PAN, juga mengecam sikap anggota dewan yang mengusulkan penurunan PPJ. Menurut Yudi, para wakil rakyat itu selalu menggunakan kata-kata kasihan rakyat, namun sesungguhnya justru rakyatlah yang dirugikan. Namun, Yudi menyebutkan masyarakat sudah pintar dan tahu siapa sebenarnya yang perampok yang selalu menggunakan rakyat sebagai kambing hitamnya.

Bantah Ada Sponsor

Menyangkut adanya tudingan bahwa usulan untuk merevisi tarif PPJ dilatarbelakangi adanya sponsor oleh pengusaha, langsung dibantah pihak-pihak yang mengusulkan. Sahat Sianturi menyebutkan tudingan itu sebagai isu murahan. Untuk meyakinkan, Sahat malah bersumpah, tidak pernah didatangi pengusaha terkait usulan tersebut.

Sahat mengakui, APBD Batam 2008 akan mengalami penurunan jika PPJ diturunkan ke tiga persen. Kendati demikian, ia mengatakan PAD Batam harus digenjot, namun tidak dengan menaikkan PPJ yang memberatkan masyarakat kecil. Dikatakan, masih banyak sisi lain yang bisa digali seperti pajak hotel dan parkir.

Ketua DPC PDI Perjuangan Ruslan Kasbulatov juga membantah isu sponsor tersebut. Dijelaskan, usulan itu muncul dalam rapat DPC PDI Perjuangan, bukan usulan dari pengusaha. “Kalau ada anggota Dewan lain yang disponsori pengusaha itu urusan mereka. Yang jelas, PDI Perjuangan memperjuangkan masyarakat kecil,” kata Ruslan.

Pemutarbalikan Opini

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Edward Brando menyebutkan, pendapat yangmenyebutkan penolakan revisi tarif PPJ untuk membela nasib rakyat, hanya pemutarbalikan opini. Disebutkan, yang dibela adalah kalangan pengusaha. Alasannya, yang paling berpengaruh terhadap kenaikan itu adalah kalangan pengusaha karena pemakaian listrik mereka paling besar.

Edward memberi gambaran, rata-rata penggunaan listrik rumah tangga hanya berkisar Rp150 ribu. Jika kenaikan sebesar 3 persen, berarti konsumen hanya dibebani Rp4.500. Jika terjadi kenaikan lima persen maka, PPJ yang harus dibayar menjadi Rp7.500. Dengan demikian, kenaikan hanya mencapai Rp3.000.

Di pihak lain, Edward mengatakan kenaikan dari 3 persen menjadi 5 persen mengandung konsekuansi yang tidak kecil. Dicontohkan, perusahaan yang membayar listrik sebesar Rp50 juta. Dengan kenaikan 3 persen PPJ yang harus dibayarkan adalah Rp1,5 juta sementara untuk kenaikan 5 persen, harus membayar Rp2,5 juta.

Kenyataan tersebut kata Edward, tidak diinginkan para pengusaha sehingga berupaya melakukan terobosan sehingga kenaikan sebesar 5 persen, dibatalkan.

Lebih jauh, Edward menyebutkan indikasi adanya campur tangan pengusaha dalam penundaan itu sudah terlihat ketikan pengrus Apindo Kota Batam mendatangi kantor DPRD saat pembahasan kenaikan PPJ. Anehnya kata Edward, komisi II yang membahas masalah itu tiba-tiba dihentikan karena pihak Apindo menemui unsur pimpinan DPRD.

Anehnya kata Edward, sepulangnya utusan Apindo, terjadi perubahan sikap dari unsur pimpinan DPRD. Edward tidak menampik adanya konspirasi antara para pengusaha dengan oknum angota dewan terkait usulan revisi tersebut. (sm/uj)
===============
Revisi PPJ atau Penundaan APBD 2008

Sejumlah anggota DPRD Kota Batam mengatakan pembahasan APBD Batam 2008 harus dihentikan jika usulan revisi penurunan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tetap berjalan. Pasalnya aspek pendapatan APBD 2008 dibuat sesuai angka PPJ 5 persen.

Seperti yang dilontarkan Anggota DPRD Batam Sukri Farial. Dikatakan, jika ingin melanjutkan pembahasan menurunkan PPJ, maka pembahasan APBD harus ditunda. Disebutkan, aspek pendapatan dalam APBD sudah diprediksi, yang dapat dijadikan sebagai acuan membuat anggaran belanja. “Kalau pendapatan berubaha-ubah, bagaimana kita mau membuat anggaran belanja, makanya daripada kerja dua kali, mendingan pembahasan APBD ditunda,” ujar Sukri, Jumat (16/11).

Disebutkan Sukri, pada tahuhn 2007 saat PPJ masih dipatok 3 persen, pendapatan dari sektor itu ditargetkan sebesar RP30 miliar dari total APD sebesar Rp111 miliar. Namun jumlah ini bertambah menjadi Rp45 miliar dari total PAD130 miliar ketika DPRD menaikan nilai pajak menjadi 5 persen dalam APBD tahun 2008.

Keselurahan target pendapatan itu, kata Sukri sudah melalui dua tahapan (KUA dan PPA) dari tiga tahapan pembahasan (Raperda APBD) yang dilakukan. Setiap tahapan ditetapkan melalui keputusan sidang paripura DPRD kota Batam.

Kader PPP ini juga melanjutkan, jika revisi penurunan PPJ itu benar-benar terealiasasi, maka konsekuensinya tentu KUA dan PPA yang sudah disepaktai dalam Paripurna harus koreksi lagi sebab terget pemasukan dari PPJ sudah tidak sesuai dengan keputusan semula.

Ia menguraikan, jika PPJ turun kembali jadi 3 persen, maka Pemko akan kehilangan Rp15 miliar. Tentunya, angka tersebut tidak sedikit. “Bayangkan berapa banyak kegiatan yang harus dipangkas akibat turnya PPJ itu. Saya kira sanat tidak rasional jika kita menurunkan kembali PPJ , padahal kita sendiri yang mengesahkan,” ujar Sukri dengan nada kesal.

Anggota Panita Anggaran DPRD Kota Batam Yudi Kurnain sependapat dengan Sukri. Menurut Yudi, jika pembahasan itu disepakti untuk dibahas, fraksinya akan mengusulkan agar pembahasan APBD untuk ditunda. Termasuk akan mengusulkan revisi KUA dan PPA jika keinginan anggota dewan itu teralisasi.
“Urut-urutannya harus begitu, kalau ingin membahas penurunan PPJ silahkan, tapi pending dulu APBD, selesi itu baru dilanjutkan lagi. tapi kalau ingin APBD cepat selesai, jangan membahas PPJ, sebab keduanya sangat berkaitan,” ujar Yudi.

Muhammad Nardri dari PKS tak habis fikir bagaiman dewan yang semulanya sangat bersemangat membahas kenaikan PPJ dengan menghabiskan dana ratusan juta rupiah, lantas menjilat ludahnya sendiri. Muhammad melihat, tindakan inkonsistensi ini sarat dengan kepentingan.
“Ironis sekali, diulu kita yang sepakati, sekarang kita sendiri yang mau merubahnya. Padahal rakyat kecil tak ada yang protes? justru ini menguntungkan rakyat sebab ada subsidi silang disana. yang rugi justru para pengusaha besar, sebab yang bayar pajak listrik banyak mereka, bukan kita. Lalu penurunan ini untuk kepentingan siapa?” Ujar Muhamad setengah menyindir. (sm/uj)
============
Wawancara
Soerya Respationo
Ketua DPRD Kota Batam
‘Tindakan Politik Nyeleneh’
Polemik tentang perlu tidaknya revisi tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kian memanaskan suhu aspirasi di gedung DPRD Kota Batam. Iklim seperti itu, tentunya merupakan hal yang wajar dan bisa jadi, sebagai bukti bahwa legislatif Kota Batam sudah semakin sehat.
Menanggapi sengitnya perang pendapat itu, Ketua DPRD Kota Batam Soerya Respatiano tidak tinggal diam. Di satu sisi, ia menganggap perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar, di sisi lain dinilai sebagai tindakan politik yang nyeleneh.
Untuk mengetahui lebih jauh tanggapan Soerya, berikut penuturannya, yang disusun dalam format wawancara.

Sebagian anggota dewan menilai, jika revisi terhadap PPJ diadakan, maka pembahasan APBD 2008 harus dihentikan atau ditunda, bagaimana tanggapan Anda?

Silahkan. Itu hak politik dan hak mereka untuk bicara. Cuma kalau menurut saya itu tindakan yang nyeleneh. Ketika ada kesempatan untuk memperjuangkan nasib rakyat kok mereka seperti itu? Tapi masing-masing dewan boleh berpendapat, namun harus diingat bahwa dewan bukan milik Sukri dan Yudi saja. disana ada 45 orang anggota dewan, kalau mereka ingin nyeleneh begitu tidak apa-apa.

Bisa lebih rinci?

Usulan untuk merevisi penurunan PPJ itu justru berasal mayoritas anggota DPRD Kota Batam, yakni 23 anggota dewan dari 45 anggota dewan yang ada. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah. Itu artinya, sudah suara mayoritas. Sebab jumlah 23 orang itu sama dengan setengah plus satu. Kalau divoting kan sudah jelas hasilnya. Mudah-mudahan ini solid dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah.

Bukankah penurunan PPJ itu akan mengubah KUA dan PPA, termasuk dapat mengurangi PAD 2008?

Filosopi yang perlu dipahami adalah penurunan PPJ itu bertujuan agar rakyat kecil jangan terlalu dibebani untuk membiayai pembangun. Tujuannya murni untuk kepentingan rakyat kecil.
Saya mengingkan agar anggota dewan tidak memberatkan rakyat kecil. Makanya meski umur Perda baru sehari, tapi kalau arahnya tidak benar bisa kita revisi. Sebab filospinya, kita tidak ingin memberatkan rakyat kecil.

Apa ada alternatif lain, untuk menaikkan PAD 2008?

Yang jelas, untuk menaikkan PAD, jangan rakyat yang diberatkan. Sebaliknya anggota dewan dapat mengajukan alternatif lain misalnya dengan mengajukan Perda donasi, yakni mengenakan pajak penumpang (pesanger fee) di Badara Hang Nadim serta pelabuhan laut internasional di Batam. Saya yakin, pendapatan dari sektor tersebut cukup besar untuk menambahan PAD Batam.
Kita tahu, penumpang pesawat dan orang yang berangkat ke luar negeri biasanya berasal dari kalangan ekonomi atas. Mestinya kita harus meningkatkan PAD dari mereka atau dari sektor-sektor lain yang tidak terkait langsung dengan masyarakat kecil.

Apa harapan Anda terhadap anggota dewan yang mengusulkan revisi PPJ?

Saya pesankan agar anggota dewan yang mengusulkan revisi Perda itu, tidak disusupi pihak lain. Saya minta agar mereka tetap solid sembari memasang ‘jaring-jaring’ agar tidak diperalat oleh pihak lain. (sm/uj)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s