Suku Laut, Pribumi yang Terpinggirkan

Sabtu, 17 November 2007
Ibrahim (57), warga Teluk Nipah Kecamatan Galang, terlihat duduk santai di pintu rumahnya. Matanya yang sudah mulai rabun, tampak sigap memperhatikan setiap orang, lewat di pelantar rumahnya. Sementara istrinya, tanpa terlihat risih, mandi di emperan rumahnya, yang sedikit pun tidak dibatasi dinding.Keramahan warga Suku Laut (Orang Sampan) bagi pendatang, tak perlu diragukan lagi. Paling tidak, hal itu telah dibuktikan Ibrahim dan keluarganya saat menyambut Sijori Mandiri di rumahnya. Dengan ramah, pria yang kelihatan lebih muda dari usianya itu, memperkenalkan satu per satu anggota keluarganya.

Untuk ukuran penduduk Teluk Nipah, rumah keluarga Ibrahim sudah tergolong lumayan. Meskipun hanya sebuah rumah pelantar, yang berukuran 3 x 7 meter, rumah itu sudah cukup sebagai tempat berteduh bagi Ibrahim, istri dan empat anaknya.

Rumah papan itu terlihat lebih terurus dibanding rumah-rumah warga lainnya. Kenyataan itu tidak lepas dari peran Susi Susanti (13), putri Ibrahim, yang sudah beranjak remaja. Tidak hanya lantai rumah yang dijaga kebersihannya, bahkan poster pasangan Ismeth-Sani, pada Pilkada 2005 lalu pun, masih dipelihara dengan baik. “Kata orang, suatu saat jika Pak Gubernur turun ke sini dan melihat ada gambarnya, akan mendapat hadiah,” demikian alasan Ibrahim sehingga selalu memelihara poster Pilkada itu.

Pengakuan Ibrahim juga dibenarkan warga lain. Bukan hanya gambar Ismeth-Sani yang rata-rata ada di rumah warga, poster pasangan Ahmad Dahlan-Ria Saptarika dan Aida Ismeth juga masih tetap dipelihara warga. Sementara poster pasangan yang kalah, terlihat hanya bekas koyakan, yang tersisa di dinding. “Dipertahankan juga, tak ada untung. Untuk apa,” ucap istri Ibrahim tanpa beban.

Ibrahim mengeluhkan nasib kaumnya yang terpingirkan. Selama ini katanya, mereka cukup kewalahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal itu disebabkan di dua pulau itu tidak ada petugas medis. Kondisi seperti itu katanya, sangat memberatkan mereka yang jauh dari keramaian. Apalagi, sebagai nelayan, kehidupan mereka cukup rawan dengan penyakit baik akibat digigit binatang berbisa ataupun kondisi lingkungan.

Tidak jarang terjadi, warga terlambat memperoleh pelayanan medis, bahkan ada warga yang sakit, meninggal di perjalanan. Di Pulau Nanga sendiri, masih terdapat warga yang sudah menderita lumpuh karena tidak mendapatkan perawatan. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang jauh di bawah kesederhanaan, sehingga warga yang sakit terpaksa mendekam di rumah.

Membeli Mahal, Menjual Murah

Penderitaan komunitas Suku Laut, tidak hanya soal pendidikan ataupun pelayanan kesehatan. Soal harga barang-barang kebutuhan sehari-hari juga, warga pulau itu cukup kewalahan. Harga minyak tanah misalnya, harganya mencapai Rp4.000 per liter. Demikian juga harga beras, gula atau kebutuhan lainnya, harganya jauh lebih tinggi dari pasaran.
Ironinya, barang yang dijual warga, jauh lebih murah. Seperti ikan, hasil tangkapan warga, dijual dengan harga yang sangat rendah kepada toke, yang ada di pulau itu. “Habis, dari pada toke tak mau beli, mau kemana ikan kami,” demikian dikatakan Azis. (sm/as)
============
Komunitas, Korban Pembangunan

Lain lagi dengan keluhan Olak, warga Dapur VI. Ia menilai pemerintah sekarang, termasuk DPRD Kota Batam, tidak peduli dengan nasib mereka. Ia mencontohkan kasus ganti rugi tanah warga untuk jalan tembus ke Dapur VI. Sejak tahun 2001 katanya, warga Dapur VI dan Sembulang telah berkali-kali mengadukan nasibnya kepada Walikota dan DPRD Kota Batam. Namun, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda penyelesaian.

Olak menyebutkan, pada tahun 2001 lalu, ia dan puluhan warga lainnya telah menemui anggota Komisi III DPRD. Kepada warga, anggota dewan berjanji akan menuntaskan kasus itu dengan memanggil pejabat terkait. Kenyataannya, hingga DPRD berganti periode, kasus tersebut tak kunjung ada penyelesaian.

Olak mengatakan, akibat pembukaan jalan ke Dapur VI, keluarganya telah kehilangan sumber pencaharian. Selama ini, keluarganya hanya bergantung kepada hasil tanaman tua, namun setelah petugas menebang secara paksa, pencahariannya jadi hilang.

Ia mengaku kehilangan lahan sekitar 2 hektar, akibat jalan. Pihaknya telah berupaya menelusuri kasus itu, termasuk memperjuangkan ganti rugi ke Kimpraswil maupun DPRD Batam, tetapi tak kunjung ada penyelesaian. “Mungkin, walikota dan anggota dewan, jijik melihat kami sehingga tidak mau menanggapi,” katanya tanpa menjelaskan lebih rinci maksud perkataannya.

Ganti Rugi Tak Pernah Ada

Hal senada juga diungkapkan Awang Amat, warga Dapur VI. Ia mengungkapkan, keluarganya cukup banyak mengalami kerugian akibat pembukaan jalan ke Dapur VI. Selain ratusan batang tanaman tua seperti jengkol, kelapa, rambutan, cempedak, karet, manggis, tanah bauksit di lahan mereka juga habis digali tanpa ada ganti rugi. “Kami ini, jadi korban pembangunan,” katanya.

Awang mengatakan, masalah ganti rugi lahan warga sudah lama diperjuangkan, termasuk ke Poltabes Barelang. Selama ini, pihaknya telah mempercayakan kasusnya kepada penasehat hukum Hasibuan SH. Namun, kasus tersebut bagai diendapkan instansi terkait. Baik Pemko Batam, DPRD Kota Batam dan Poltabes Barelang tak pernah lagi melanjutkan kasus tersebut.

Awang mengisahkan bagaimana nasib mereka saat memperjuangkan kasus itu. Apalagi hingga tahun 2005 belum ada transportasi regular ke Sembulang sehingga warga terpaksa mencarter mobil bahkan naik sampan ke Jembatan IV. “Tapi hasilnya juga tetap tidak ada,” ucapnya.

Dikatakan Awang, menurut informasi yang diperoleh dari staf di Dinas Kimpraswil Kota Batam, dana ganti rugi lahan warga sudah dikeluarkan. Tentu saja, informasi tersebut semakin membuat warga bertanya-tanya, mengapa belum sampai kepada mereka. “Kami dengar, malah Kepala Dinasnya sudah pindah. Tapi, jangan jadi alasan untuk mendiamkan kasus kami,” katanya.

Warga Sembulang, yang mengaku A Heng (58), mengharapkan kasusnya yang saat ini ditangani Poltabes Barelang agar dituntaskan. Selama bertahun-tahun, pihaknya sudah mempertanyakan tindak lanjut kasus penyerobotan lahannya, namun belum ada tindak lanjut hingga sekarang.

Tuan Rumah Jadi Tamu

Nasib kaum Suku Laut, pada umumnya masih memprihatinkan. Ironinya, tak sedikit oknum yang kaya raya karena mengatasnamakan kepentingan Suku Laut.
Hal itu diungkapkan Posek (32), warga Galang. Dikatakan, selama ini banyak pihak atau oknum yang mengaku pejuang warga hinterland, namun kenyataannya tak pernah berhubungan dengan mereka. Malah kata Posek, ada juga oknum yang memperalat masyarakat pulau sehingga mendapat proyek dari pemerintah.

Terhadap kenyataan itu, Posek mengharapkan pemerintah lebih bijaksana. Artinya, kata Posek, jika selama ini warga pulau masih diam, bukan berarti tidak bisa membuat aksi. “Yang benar saja. Jangan kami, yang tuan rumah malah dijadikan tamu di negeri sendiri,” katanya.

Sebagai contoh kata Posek, dalam beberapa kali kasus pencemaran laut akibat limbah minyak maupun industri. Kenyataan di lapangan, warga nelayan yang jadi korban, namun oknum-oknum di Batam yang kenyang karena mengatasnamakan masyarakat pulau. “Itu tidak adil. Kami yang jadi korban, mereka yang kenyang,” katanya bersemangat.

Hal senada juga diungkapkan warga Belakangpadang, yang mengaku bernama Andi (41). Dikatakan, selama ini banyak sekali oknum yang mencatut nama nelayan. Padahal kata dia, oknum-oknum tersebut tak pernah berhubungan langsung dengan nelayan. Kalaupun ada, hanya berhubungan dengan nelayan tertentu. “Tidak usah jauh-jauh, seperti kasus limbah dari kapal Natuna Sea, mana ada kejelasan sampai sekarang,” bebernya. (sm/as)

———————-
Jangan Larang Kami Turun Lagi ke Laut

Suara azan yang menggema dari langgar, yang terletak di bagian puncak Pulau Nanga, terdengar hingga ke pulau di seberangnya, yakni Teluk Nipah. Kontan saja, beberapa warga, yang sedang mengambil air di perigi pulau itu, berbenah diri untuk kembali. Satu per satu jerigen yang telah diisi air bersih, dinaikkan ke sampan, yang ditambatkan di bibir pantai.

Modernisasi telah menghantar warga Suku Laut bermukim di darat. Zaman juga telah merubah suatu budaya ‘ketertinggalan’ menuju kemajuan. Kini, mereka tidak lagi harus menahan udara dingin dalam sampan. Setidaknya, masyarakat, yang konon sebagai penduduk asli Kepulauan Riau (Kepri) itu, telah dapat menikmati tayangan televisi serta fasilitas elektronik lainnya.

Sayangnya, bermukim di daratan, belumlah segalanya bagi komunitas Suku Laut. Mereka juga ingin menikmati pendidikan, terutama bagi generasi muda. Namun, keinginan itu belum sepenuhnya bisa dinikmati. Buktinya, di lingkungan komunitas Suku Laut, masih terlalu banyak dijumpai remaja usia sekolah yang buta huruf.

Lecet (53), warga Pulau Nanga juga mengeluhkan pendidikan di komunitasnya. Selama ini katanya, pihaknya hanya dijadikan objek bagi oknum tertentu. Sebagai bukti katanya, ia sering mendengar yayasan atau lembaga sosial, yang mengatasnamakan Suku Laut, namun tidak memberi keuntungan (kontribusi) bagi komunitasnya.

Ia masih ingat, saat berdiam di atas sampan, mereka menikmati hidup apa adanya. Tanpa ada tekanan maupun hasutan. Namun, setelah pemerintah memberi penyuluhan, warganya diajak tinggal di darat dengan janji-janji akan diberi berbagai fasilitas, termasuk pendidikan.
Saat ini kata dia, setelah puluhan tahun tinggal di darat, yang diperoleh hanya janji-janji. Menurutnya, pemerintah saat ini, baik Pemko Batam maupun Pemprov Kepri, terlalu sibuk dengan kepentingan kelompoknya sehingga melalaikan rakyat yang telah memilihnya.

Hal senada juga disampaikan Ibrahim. Dikatakan, antara 6-7 tahun lalu, warga di Teluk Nipah mengalami serangan badai. Akibatnya, rumah-rumah penduduk, yang umumnya di pelantar, habis disapu ombak dan badai. Saat itu, warga sudah putus asa dan berniat kembali hidup di atas sampan. Namun, pemerintah memberi penyuluhan dan sedikit bantuan sehingga masyarakat bisa membangun rumahnya.

Namun, sejak saat itu, nasib mereka tidak diperhatikan lagi. Kecuali pada musim kampanye Pemilu maupun Pilkada, banyak oknum yang mengaku sebagai tim sukses mempengaruhi masyarakat dengan iming-iming tertentu. “Tapi semua bohong. Sampai sekarang, yang kami pilih itu belum pernah ke sini,” kata Ibrahim.
Saat ini kata dia, kehidupan mereka sudah dalam kondisi sulit. Penghasilan melaut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi air laut sudah dicemari minyak dan limbah berbahaya. “Kalau begini jadinya, lebih baik kami turun lagi ke laut,” demikian dikatakan.

Pendidikan Jadi Barang Langka

Saat pemerintah lebih menitikberatkan perhatian pada pendidikan, masyarakat di hinterland malah masih mengalami krisis pendidikan. Seperti yang dituturkan Lecet, warga Pulau Nanga.
Ia menuturkan, anak-anak di Pulau Teluk Nipah dan Nanga banyak yang tidak bisa bersekolah. Penyebabnya, masyarakat tidak mampu membayar biaya transportasi anak ke sekolah, yang harus naik pompong. “Jika pemerintah membangun sekolah di Teluk Nipah, anak-anak kami tidak bodoh lagi,” katanya.

Susi Susanti, salah satu gadis remaja yang jadi korban putus sekolah, juga menyesalkan nasib mereka. Gadis belia yang hanya sempat duduk di kelas V SD itu, hanya bisa menghabiskan waktunya bermain-main di sekeliling Teluk Nipah. Walaupun dilahirkan sebagai wanita, Susanti terpaksa bermain bersama laki-laki. Tak peduli, soal usia. “Yang penting ada teman bermain,” katanya berterus terang.
Kenyataan hidup Susanti juga dialami anak-anak lainnya.

Tidak heran, saat pagi dan sore hari, banyak anak-anak remaja yang berkeliaran di pinggir pantai dan sekali-sekali ke pinggir hutan. Biasanya, remaja-remaja itu menangkap binatang laut yang bisa dikonsumsi seperti kerang, kepiting atau ikan yang kesasar. Sementara di tepi hutan, mereka berupaya mengumpulkan buah-buahan yang bisa dinikmati. “Kami tidak bisa melarang mereka. Karena tidak ada kerjanya. Kalau ikut ke laut, belum bisa apa-apa,” demikian penjelasan Ibrahim, ayah Susanti.

Krisis pendidikan juga dialami anak-anak kaum Suku Laut di Pulau Smoket, Dapur IV. Di pulau itu, para remaja juga banyak yang tidak bisa tulis baca. Anak-anak yang ingin bersekolah, harus menyeberang ke Dapur VI. Karena dianggap merepotkan, warga memilih tidak bersekolah. (sm/as)
=========
Ibarat Orang Haus di Dekat Perigi

Keharuman nama Kota Batam dan Provinsi Kepri pada umumnya, sudah menyebar ke seantoro tanah air. Namun, siapa sangka, penduduk asli sendiri, masih banyak yang hidupnya dalam kemiskinan. Ibarat pepatah, orang haus di dekat perigi.

Pendapat itu dilontarkan M Supri, pemerhati sosial di Provinsi Kepri. Dikatakan, pemerintah sudah saatnya lebih memperhatikan nasib masyarakat hinterland. Selama ini katanya, pemerintah masih terkesan setengah hati dalam memperhatikan warga tempatan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya program, yang dikhususkan untuk masyarakat pulau, akhirnya tidak kesampaian.

Supri mencontohkan proyek pengadaan kapal ferry ke hinterland. Selain sarat KKN juga tidak berkelanjutan. Kenyataan itu katanya, cukup sebagai bukti kurangnya keseriusan pemerintah terhadap nasib warga pulau.

Sebenarnya kata dia, program pengadaan empat kapal ferry ke kawasan pulau cukup bagus. Karena selain membuka keterasingan, juga memberi kemudahan bagi warga untuk berkomunikasi dengan dunia luar. “Coba kalau kita lihat selama ini, saudara kita yang di pulau hanya berhubungan dengan internal komunitasnya. Akibatnya, perkawinan pun hanya sesama mereka, bagaimana bisa maju,” katanya.

Untuk itu, Supri mendesak Walikota Ahmad Dahlan serius mengusut kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat hinterland. Ia juga memberi contoh kasus pengadaan mesin genset di kawasan hinterland, yang sarat dengan KKN. Dari kedua kasus itu, kapal ferry dan proyek genset, menurut Supri sama-sama diendapkan.

Ia mengatakan, sebagai putra asli dari Batam, sepatutnya Ahmad Dahlan lebih fokus memperhatikan nasib warga pulau, termasuk menuntaskan kasus-kasus yang berkaitan dengan komunitas itu. “Periode selanjutnya, bisa saja kebijakan pusat berobah sehingga otonomi daerah dihapuskan. Jika Batam dipimpin orang luar, apa mungkin lebih peduli dengan warga tempatan,” ucapnya.

Lebih ironi lagi kata dia, Batam yang nota bene sebagai kota kaya, ternyata warga tempatannya masih banyak yang miskin. Jika tidak segera diantisipasi, menurut Supri, masalah itu bisa jadi sebuah bom waktu. “Selama ini, pemerintah hanya menuntut terciptanya keamanan yang kondusif, jika nasib warga tempatan kurang diperhatikan, bagaimana jadinya,” katanya. (sm/as)
===========
Bunga Rampai Asal Suku Laut

Banyak versi tentang asal usul Suku Laut. Ada versi yang menyebutkan Suku Laut atau sering disebut Orang Laut merupakan suku penghuni Kepulauan Riau (Kepri) yang mencakup berbagai suku dan kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan muara sungai di Bintan, Lingga, Pulau Tujuh, Kepulauan Batam, pesisir dan pulau-pulau di lepas pantai Sumatera Timur hingga Semenanjung Malaya bagian selatan.

Ada juga pendapat yang menyebutkan Orang Laut sebagai Orang Selat, yang dihubungkan dengan Orang Lanun, yang sekarang berarti perompak, bajak laut.
Dari sisi bahasa, Orang Laut memiliki kesamaan dengan Bahasa Melayu. Umumnya mereka bekerja sebagai nelayan. Seperti suku Bajau Orang Laut terkadang dijuluki sebagai “kelana laut”, karena mereka hidup berpindah-pindah di atas perahu.

Beberapa ensiklopedia menyebutkan, secara historis, Orang Laut dulunya sebagai perompak, namun berperan penting dalam Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor. Mereka menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, memandu para pedagang ke pelabuhan Kerajaan-kerajaan tersebut, dan mempertahankan hegemoni mereka di daerah tersebut.

Pada masa kejayaan Malaka, Orang Laut merupakan pendukung penting kerajaan maritim tersebut. Sewaktu Malaka jatuh, Orang Laut melanjutkan kesetiaan mereka kepada keturunan sultan Malaka hingga berdirinya Kesultanan Johor. Saat Belanda bermaksud menyerang Johor yang mulai bangkit menyaingi Malaka – yang pada abad ke-17 direbut Belanda atas –Sultan Johor mengancam untuk memerintahkan Orang Laut untuk menghentikan perlindungan Orang Laut pada kapal-kapal Belanda.
Pada 1699 Sultan Mahmud Syah, keturunan terakhir wangsa Malaka-Johor, terbunuh. Orang Laut menolak mengakui wangsa Bendahara yang naik tahta sebagai sultan Johor yang baru, karena keluarga Bendahara dicurigai terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Tahun 1718 Raja Kecil, seorang petualang Minangkabau mengklaim hak atas tahta Johor, Orang Laut memberi dukungannya. Namun dengan dukungan prajurit-prajurit Bugis Sultan Sulaiman Syah dari wangsa Bendahara berhasil merebut kembali tahta Johor. Dengan bantuan orang-orang Laut (orang suku Bentan dan orang Suku Bulang) membantu Raja Kecil mendirikan Kesultanan Siak, setelah terusir dari Johor. (sm/as/dbs)

Pada abad ke-18 peranan Orang Laut sebagai penjaga Selat Malaka untuk Kesultanan Johor-Riau pelan-pelan digantikan oleh suku Bugis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s