Lama, Rumit, Melelahkan

Sabtu, 24 November 2007
Potret Layanan KTP SIAK di Kota Batam
KETIKA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani nota kerjasama (memorandum of understanding/MoU) pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Nongsa Point Marina awal 2007 lalu, saat itu SBY langsung memerintahkan menteri terkait, Wali Kota Batam dan Otorita Batam (OB) menghadirkan layanan perizinan satu atap (one stop service/OSS) dalam tempo 100 hari, pasca penandatangan kerjasama tersebut.Perintah itu langsung direspon cepat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat, Imigrasi, Bea Cukai dan lembaga terkait lainnya. Kurang dari 100 hari, konter pelayanan sudah hadir di gedung promosi Sumatera (Sumatera Promotion Centre/SPC) yang ditetapkan sebagai tempat pelayanan terpadu (OSS).
Pemko Batam dan Otorita Batam (OB) juga tak mau kalah, pada saat yang bersamaan, berbagai bentuk layanan perizinan yang terkait dua lembaga pemerintahan di Batam ini, hadir di OSS Gedung SPC Batam Centre.
”Dari awal kita sudah komit menghadirkan layanan perizinan di One Stop Service ini,” kata Dahlan, di sela-sela peresmian operasional OSS kala itu.
Hadirnya OSS di SPC, sedikit banyaknya memberikan kemudahan bagi masyarakat dan investor. Saat mengurus izin investasi misalnya, mereka tak perlu lagi repot-repot ke Jakarta, begitupun jika ingin mengurus administrasi tenaga kerja asing (TKA), cukup datang ke konter imigrasi di OSS.
Meskipun, masih ada pelaku usaha yang mengurus izin menilai, perizinan usaha di OSS belum layak di sebut OSS karena masih harus melalui banyak pintu dan interval waktu penyelesaian perizinan cukup lama. Bahkan, ada juga yang menilai, tempatnya saja yang satu atap, tapi penggodokan perizinan tetap di tempat lama, sehingga waktu penyelesaiannya cukup lama.
Tapi, paling tidak masyarakat sudah bisa menghemat energi dan biaya, karena tidak perlu lagi bolak balik dari satu kantor dinas ke kantor dinas lainnya yang letaknya berjauhan.
Yang menarik, saat itu Wali Kota Batam Ahmad Dahlan sempat mengatakan, OSS di SPC tidak hanya untuk layanan investasi (usaha), juga akan menjadi pusat pelayanan kependudukan (KTP), akte kelahiran dan berbagai layanan publik lainnya. ”Perlahan tapi pasti,” katanya.
Dengan begitu, masyarakat bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya, karena cukup datang satu tempat, identitas kependudukan sudah dapat di proses dalam waktu yang tidak terlalulama.
Rencana itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat Batam. Masyarakat menilai, ide Wali Kota itu cemerlang. Apalagi masyarakat Batam yang mayoritas pekerja, tidak memiliki banyak waktu untuk bolak balik dari satu kantor ke kantor lainnya, hanya untuk mengurus KTP.
Harapan masyarakat mendapatkan kemudahan kian besar, setelah Wali Kota Batam mempercayakan Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika, untuk memberikan perhatian khusus pada database kependudukan Kota Batam, yang berbasis teknologi informasi (IT). Bahkan, Ria berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang tak hanya seputar database kependudukan, juga database lainnya, antara lain, potensi ekonomi, pendidikan, budaya dan aspek lainnya. Ria menyebutnya SIAK Plus.
Komitmen Pemko Batam itu ditandai dengan penerapan kebijakan pergantian KTP Kuning (konvensional) ke KTP berbasis Sistim Informasi Kependudukan (SIAK) pada 4 Mei 2007. KTP SIAK ini didasarkan UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU tersebut dijelaskan, setiap warga negara Indonesia, wajib memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup.
Namun, harapan masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan KTP SIAK ternyata hanya sebatas isapan jempol belaka. Faktanya, untuk mengurus KTP SIAK, birokrasinya justeru semakin panjang dan prosesnya lama dan melelahkan. Harapan bisa mendapatkan layanan terpadu (OSS) yang pernah diwacanakan Wali Kota Batam, juga masih belum terwujud.
Serumit apa mengurus KTP SIAK? Bagi warga Batam yang sudah pernah mengurus sendiri, tentu merasakan betul rantai birokrasi yang panjang itu.
”Benar-benar rumit, harus beberapa kali bolak balik dari RT/RW ke lurah dan camat. Sudah itu prosenya lama pula,” keluh Wahyu Hidayat, warga Tanjungpiayu saat mengurus perpanjangan KTP sekaligus mutasi dari Kecamatan Sekupang ke Kecamatan Sagulung, Kamis (22/11).
Ketika masih menggunakan KTP Kuning, masyarakat yang mengurus KTP baru, cukup datang ke kantor camat dengan membawa surat pindah dari daerah yang cukup ditandatangani lurah atau camat daerah asal. Kemudianmelampirkan surat pengantar dari RT/RW serta lurah setempat.
Sekitar satu minggu, KTP baru sudah di tangan. Bahkan, jika melalui jalur pintas atau mengurus ke staf kecamatan tertentu, dengan imbalan uang yang cukup, KTP bisa siap dalam satu atau dua hari, meski tanpa surat pindah dari daerah asal, cukup pakai fotokopi ijazah.
Saat ini, dengan KTP SIAK, berkas yang diminta cukup banyak dan menghabiskan waktu berjam-jam. Bahkan, bisa beberapa hari.
Surat pengantar dari RT dan RW misalnya, kadang-kadang butuh waktu yang lama. Persoalannya, masih ada juga warga yang tidak tahu bahkan tidak kenal RT/RW-nya. Kalaupun kenal, relatif sulit menjumpai sang RT/RW, karena mayoritas pekerja. Apalagi jika kerja sfif-shifan, maka warga yang berlawanan shif, sulit menjumpai Rt atau Rw setempat.
Itu baru di tingkat RT/RW. Setelah melalui birokrasi itu, masyarakat masih harus dihadapkan birokrasi di kelurahan dan kecamatan. Masyarakat baru bisa mendapatkan surat pengantar dari kelurahan untuk ke kecamatan, setelah menunjukkan surat pengantar RT dan RW setempat. Kelurahan juga baru mau mengeluarkan pengantar jika sang calon sudah memenuhi syarat (lihat grafis, red).
Gambaran singkat birokrasinya seperti ini. Jika pendatang lajang ingin mengurus KTP SIAK Batam, maka syarat yang harus dipenuhi yakni; membawa surat pindah dari daerah asal yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan (kadisduk) daerah asal. Tidak berlaku lagi surat pindah yang hanya ditandatangani oleh lurah atau camat daerah asal.
Mereka yang terlanjur datang ke Batam, hanya membawa surat pindah yang di teken lurah atau camat daerah asal, harus kembali ke untuk meminta legalisir dari Dinas Kependudukan. Ini cukup merepotkan dan memakan biaya besar.
Kemudian melampirkan foto kopi akte kelahiran dan atau ijazah terakhir. Bagi warga yang tak memiliki akte kelahiran, ini juga merepotkan. Lalu melapor ke Rt dan Rw setempat dan meminta surat pengantar.
Setelah mendapatkan surat pengantar RT/RW, barulah ke kelurahan dengan membawa surat pengantar tersebut. Di kelurahan, harus membawa pas photo ukuran 2 x3 sebanyak 2 lembar, mengisi formulir biodata kependudukan (F101), mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga (KK) baru (F106) dan mengisi formulir permohonan pembuatan KTP baru (F107).
Itu untuk lajang, bagi suami istri, harus melampirkan surat nikah, ijazah dan akte kelahiran serta ijazah atau akte kelahiran anak (jika sudah punya anak).
Setelah itu, barulah lurah memberikan surat pengantar ke kecamatan. Di kecamatan, data-data tersebut dientri dalam sistem IT dan pihak kecamatan memberikan interval waktu penyelesaian pembuatan KTP. Biasanya, dijanjikan dua minggu (seminggu lebih lama dari KTP konvensional, red), bahkan kadang-kadang sampai satu bulan.

Untuk perpanjangan atau pergantian dari KTP konvensial ke KTP SIAK, juga harus melalui rangkaian birokrasi itu. Kelihatannya sederhana, namun prakteknya rumit karena tak jarang warga harus bolak balik ke RT/RW, lurah dan camat.
Bedanya dengan pembuatan baru hanya dibiaya, jika perpanjangan gratis, kalau KTP baru bayar Rp35 ribu ditambah Rp5.000 untuk KK (Kartu Keluarga). Belum termasuk biaya ‘terimakasih’ di masing-masing tingkatan birokrasi.
Begitupun warga yang akan mutasi dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Selain harus melalui rangkaian birokrasi di atas, juga masih harus mengurus surat keterangan pindah dari lurah dan camat lama, lalu meminta pengantar RT/RW baru, lurah dan camat di tempat yang baru.
Persoalannya, selain harus antri, kadang-kadang, lurah dan camat juga sulit dijumpai. Belum lagi jika jaringan atau sistem komputerisasi ngadat, maka entri data akan terhambat, sehingga prosesnya bertambah lama.
Dari kecamatan, data tersebut dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil-Keluarga Berencana (Disduk-Capil-KB) Kota Batam. Disduk tak langsung memproses, harus melakukan verifikasi dengan mencocokkan data yang dientri kecamatan ke sistem dengan berkas yang ada. Jika cocok dan lengkap, maka Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan basah di KK, sedangkan KTP dengan scanner. Sebaliknya, jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke kecamatan dan kecamatan mengembalikan ke warga untuk di lengkapi.
”Kelengkapan berkas dan gangguan jaringan inilah sebenarnya penyebab utama lamanya proses pembuatan KTP SIAK. Kalau tak ada kendala, rata-rata dua minggu selesai,” kata Camat Sekupang Zulhelmi, Jumat (23/11).
Yang menjadi persoalan lagi, setelah pemekaran kecamatan dari 8 menjadi 12 kecamatan, kemudian diikuti pemekaran kelurahan belum lama ini, banyak masyarakat yang menjadi bingung. Bahkan, tidak mengetahui saat ini mereka masuk kelurahan mana. Banyak juga yang bingung letak kantor kelurahan yang baru.
Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi pemekaran wilayah tersebut. Ditambah masyarakat Batam yang mobilitasnya tinggi sehingga tak memiliki waktu yang cukup mengecek hal-hal seperti itu. Akibatnya, saat mengurus KTP, harus bolak balik, apalagi masih banyak yang menganggap persyaratan masih sesederhana pembuatan KTP kuning. (nur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s