Mahalnya Sebuah Identitas

Sabtu, 03-05-2008

Eddy MesakhBELASAN ribu atau bahkan lebih, warga Kota Batam mengeluh soal lambat dan berbelitnya proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dengan Sistem Administrasi Kependudukan (KTP SIAK). Padahal kartu identitas ini sangat penting dimiliki setiap warga negara. Selain itu, sudah merupakan hak setiap warga negara untuk memiliki kartu identitas tersebut.

Sudah hampir satu tahun, sejak 14 Mei 2007, KTP SIAK diterapkan di Batam. Namun hingga kini tak banyak orang yang memiliki KTP seperti itu. Maka kartu identitas itu telah menjadi barang mewah dan langka.

Diakui atau tidak, hal itu jelas berimplikasi terhadap harga sebuah KTP. Para calo paling tahu soal ini. Biasanya calo menerapkan tarif Rp 250 ribu kepada “konsumen”. Dalam tempo dua minggu KTP-nya sudah bisa terbit.

Banyak alasan dilontarkan mengenai penumpukan berkas atau dokumen kependudukan di kantor-kantor camat. Terbatasnya unit komputer dan belum onlinenya komputer di kecamatan ke Dinas Kependudukan menjadi alasan paling utama.

Alasan tersebut sangat teknis dan menjadi tidak masuk akal bila itu menjadi berlarut-larut selama satu tahun. Sangat dimungkinkan bahwa tenaga teknis, bahkan lurah dan camat, tidak memahami benar cara kerjanya sehingga proses kerja pembuatan KTP SIAK menjadi lambat. Data terakhir, saat ini lebih dari 11 ribu berkas menumpuk, tersebar di 12 kantor kecamatan.

Akibatnya kini masalah itu telah melebar ke persoalan politik. Ada anggota DPRD Kota Batam yang menilai pemerintah sengaja memperlambat proses pengurusan KTP SIAK dengan tujuan tertentu. Ini terkait pemilihan umum (pemilu) yang tinggal setahun lagi.

Padahal KTP merupakan identitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana amanat UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU tersebut ditegaskan, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku seumur hidup.

NIK sekaligus akan menjadi pengendali dan data penduduk guna menghindari dokumen ganda. NIK akan dicantumkan di dalam dokumen kependudukan dan menjadi dasar bagi penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Atau ketika harus berurusan dengan bank atau perusahaan multifinance, masyarakat dituntut memiliki KTP. Entah ada berapa banyak masyarakat yang urusannya dengan lembaga keuangan terhambat gara-gara KTP-nya tertahan di kantor camat selama berbulan-bulan. Padahal, sesuai SK Wali Kota Batam, lama proses pembuatan KTP tersebut hanya 14 hari.

Ini menggambarkan bahwa tidak pernah ada evaluasi terhadap sistem dan proses yang selama ini dijalankan. Sehingga tidak pernah diketahui dengan jelas di mana letak permasalahan yang sesungguhnya sehingga proses pembuatan KTP SIAK menjadi terhambat. Juga sekaligus menunjukkan bahwa selama ini pelayanan KTP yang diberikan kepada masyarakat hanya setengah hati.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s