Fasilitas Pejabat Cepat Dipenuhi

Sabtu, 26 Januari 2008

BATAM, TRIBUN – Semua fraksi di DPRD Batam menyampaikan hasil laporan reses akhir tahun 2007 dalam sidang paripurna, Jumat (25/1). Laporan tersebut banyak berisi keluhan masyarakat seputar buruknya drainase, jalan yang rusak, dan gedung sekolah yang belum memadai.

Ruslan Kasbulatov dari fraksi PDIP banyak menyoroti masalah jalan yang rusak di Batam Centre persis di depan kantor partainya. Selain itu, keluhan masyarakat tentang kurangnya sarana bangunan SD di Batuaji dan Patam Lestari.

Temuan sama disampaikan Reinhard Hutabarat dari fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Ia mengaku sedih karena setiap reses masyarakat menagih janji anggota dewan.

“Kami tak bisa tegak kepala melayani pertanyaan dari masyarakat. Karena setiap reses pertanyaan tentang banjir, jalan rusak, sekolah yang tidak ada, itu-itu aja yang bolak-balik ditanya, dan kami tidak bisa menjawab. Karena hasil reses yang kami sampaikan ke pemerintah tidak pernah terealisasi,” paparnya.

Dia mengajak agar eksekutif ikut reses mendengar keluhan dari warga. Sangat aneh rasanya banyak kepentingan publik sulit dikabulkan namun untuk kepentingan pejabat seperti pengadaan mobil dinas, penambahan tunjangan, peralatan kantor terus dengan cepat dipenuhi dalam penyusunan APBD.

Sementara itu, Aris Hardy Halim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyoroti banyaknya proyek molor di Pemko Batam. Dalam laporan disebut selesai 100 persen tapi kenyataan di lapangan hanya sekitar 80 persen dikerjakan.

“Saya sudah lihat dan ada gambarnya saya pegang. Saya minta agar Wali Kota tegas, kalau kesalahan dibuat panitia lelang agar diberi sanksi. Kalau kesalahan dibuat kontraktor dikenakan denda atau di-blacklist agar tidak bisa ikut tender lagi,” tegas dia.

Terkait banyaknya proyek molor di tahun 2007, Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan sudah memanggil tiga kepala dinas yakni, Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Tiga dinas itu memegang paling banyak proyek infrastruktur.

“Kami juga sudah membuat daftar list kontraktor yang akan dikenakan denda. Saya lupa tapi puluhan kontraktor yang kena denda,” ungkapnya.
Ria menyebut, untuk proyek yang dikerjakan hanya 80 persen, asalkan sesuai mekanisme tentu masih bisa dikerjakan kontraktor itu. Tapi bila proyek hanya selesai 50 persen akan ditender ulang, tidak boleh dikerjakan kontraktor itu lagi.(hat)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s