Parkir Berlangganan, Siapa yang Untung ?

Rabu, 16 Januari 2008Upaya pemerintah Kota Batam untuk menambah pundi-pundi pemasukan daerah cukup gencar. Setelah membidik sektor pariwisata, kini Pemko kembali melirik sektor perpakiran yang dulu sempat hangat dibicarakan. Bahkan Pemko telah mengajukan draf Peraturan Daerah (Perda) parkir berlangganan ke DPRD Kota Batam baru-baru ini. Namun sayang draf tersebut menuai kritik karena tidak menggambarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika Perda ini diberlakukan siapa kah yang diuntungkan ?
Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Batam membahas draf Ranperda Parkir yang diajukan Pemko Batam, Senin (14/1) berlangsung ramai. Pemko Batam dihujani kritikan dari sejumlah anggota dewan yang mengikuti rapat. Adapun yang menjadi fokus perdebatan adalah isi draf Perda yang diajukan dimana hanya memuat hak-hak Pemko tanpa ada kewajiban Pemko terhadap masyarakat selaku pengguna jasa.

Seperti yang diungkapkan M.Zilzal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun menyambut baik pembahasan draf Perda Parkir berlangganan ini namun melihat dari isi draf tidak sedikitpun membahas tentang kewajiban Pemko Batam atas kebijakan tersebut. Melainkan yang dibicarakan hanyalah besar pemasukan yang akan didapatkan oleh Pemko. Zizal juga sangat menyayangkan keterlambatan pembahasan Perda parkir berlangganan ini karena dua tahun lalu hal ini sudah pernah diajukan.

“Sampai hari ini pemko hanya meributkan hak, kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya tidak tergambarkan. Harusnya pemko memuat kewajiban seperti penyediaan fasilitas, obyek, dan pelayanan terhadap pengguna jasa itu sendiri. Karena jika orang membayar tentunya mendapatkan pelayanan yang sesuai, tapi ini tidak tergambar,” ungkapnya.

Karena itu, Zilzal meminta Pemko untuk menyempurnakan dan menegaskan apa yang menjadi tanggungjawab Pemko.

Berbeda dengan Robert C Siahaan dari Fraksi Golkar, secara pribadi ia antara setuju dengan tidak setuju dengan adanya perda parkir. Menurutnya, dengan adanya Perda Parkir, maka bisa dibayangkan sekitar 700 orang tukang parkir yang saat ini ada di sejumlah kawasan di Kota Batam akan memprotes dan datang ke kantor DPRD untuk unjuk rasa, karena nasib mereka akan dipertaruhkan, mengingat Pemko akan melakukan perekrutan.

Disamping itu, database yang ada dinilainya belum falid, dan kajian yang diharapkan oleh DPRD tidak jelas dari pemko sehingga ia sangat menentang jika draf tersebut tidak disertai kajian yang jelas. “Dewan bukan tukang stempel. Jika inginkan perda yang baik, harus disertakan kajian yang jelas. harus membuat perbandingan antara sistim yang dulu dengan yang sekarang, kalau hanya main stempel dan mengesahkan begitu saja buat apa? kalau diluar sana banyak yang menderita,” ujarnya.

Dilanjutkannya, selama ini beredar kabar bahwa keinginan untuk membuat parkir berlangganan dikarenakan adanya penguapan dana parkir, tapi dewan tidak mengetahui dengan jelas apakah penguapan dana tersebut terjadi di lapangan atau dipemerintah sendiri. Hal ini menurutnya jika benar terjadi seharusnya pemerintah memberitahukan dengan jelas sehingga dewan bisa menentukan sikap dan tentunya menjadi bahan pertimbangan.

Menanggapi kritikan dari dewan ini Wakil Walikota Batam H. Ria Saptarika mengatakan, pembahasan perda memang belum menyentuh hal-hal yang teknis seperti yang ditanyakan hampir keseluruhan anggota dewan. Sementara itu, untuk petugas parkir yang akan bertugas nantinya harus diakomodir dan dipilih petugas yang dianggap pantas untuk menjadi tenaga kerja, dan memiliki dedikasi yang baik.

Dengan adanya masukan-masukan yang diberikan oleh anggota DPRD itu, lanjut Ria, ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemko dalam pembahasan selanjiutnya. Sementara itu tentang kajian retribusi parkir yang dipertanyakan oleh sejumlah anggota dewan ini, Ria mengatakan bahwa sesungguhnya kajian tentang parkir tidak begitu sulit. Karena dengan database yang ada pada samsat, dan seluruh kendaraan dipukul rata pertahunnya dengan rincian kendaraan roda dua membayar Rp 50.000, roda empat Rp 100.000 dan truk Rp 150.000, maka pemasukan bagi pemko akan semakin tinggi dari yang ada saat ini.

Sementara itu, ketika disinggung tentang adanya penguapan dana retribusi parkir, ia menepis isu tersebut dengan alasan pemko tidak mengetahui. Akan tetapi ia tidak memungkiri adanya kelebihan dana dari yang telah ditargetkan oleh Pemko Batam.

“Kalau memang ada penguapan dana itu sebaiknya diusut tuntas, itu lebih baik. Jangan sampi berlarut-larut, nanti kami jadi walikota dan wakil walikota medan pula,” guraunya mengakhiri. (sm/04)
====
Setuju, Jika Dikelola dengan Baik
Sudah menjadi rahasia umum, saat ini sistem pengelolaan parkir di Kota Batam masih sangat buruk dan kacau. Siapa saja boleh memungut parkir, baik oknum maupun lembaga swasta. Sehingga tidak jelas berapa pendapatan yang dihasilkan dari parkir untuk kepentingan negara itu.

Dengan adanya rencana Pemko Batam untuk menerapkan sistem parkir berlangganan, tentunya akan kesembrautan itu bisa diminimalisir. Karena itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bangkit Bersama mendukung rencana Pemko tersebut. Ketua Umum LSM Bangkit Bersama, Said R Adity Warman kepada Sijori, beberapa waktu lalu menyatakan, dukungan ini diberikan asalkan program pemerintah dikelola dengan baik.

“Kami mendukung program parkir berlangganan tahunan asal dikelola dengan baik,” ujarnya singkat.

Lebih jauh Said menganggap, sistem yang baru dicangangkan oleh Pemko Kota Batam tersebut sangat baik, sebab sistem ini lebih jelas dan transparan bagi pemasukan asli daerah ( PAD) Kota Batam, tidak seperti yang sekarang ini. Karena dengan demikian retribusi parkir akan terkelola dengan jelas.

Namun pernyataan berbeda disampaikan Masyarakat Anti Korupsi (Matikor) yang menyatakan tidak sependapat dengan rencana pemerintah dalam menerapkan sistem parkir berlangganan tersebut. Sebab, tidak ada jaminan dari pemerintah tentang kejelasan sistem parkir kendaraan apa saja dan dimana saja, kemudian sistem ini dapat mengakibatkan tingkat pengangguran bertambah karena otomatis mematikan para pekerja yang biasa manghidupi kehidupannya sehari-hari dari perparkiran.

Ditambahkannya lagi pemerintah sebaiknya bersikap lebih bijak dan kreatif masih banyak kiat atau cara untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) jangan kaku.

“Kami tidak sependapat dengan program pemerintah itu, pertama apakah pemerintah bisa menjamin sistem perparkiran dapat berjalan lancar karena belum ada kejelasan tentang mekanisme perparkiran baik untuk mobil atau motor. Kedua banyak masyarakat akan menjadi pengangguran, sebab lahan pekerjaannya dihilangkan, ketiga hendaknya pemerintah lebih arif dan kreatif dalam menggali sumber PAD jangan hanya yang nampak saja,” ujar Sekretaris Presidium Wilayah Matikor, Andi S Muktar. (sm/10)
====
Bakal Menjadi Sumber PAD Tetap
Rencana penerapan parkir berlangganan merupakan salah satu dari enam sumber yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Jika rencana ini disepakati oleh anggota dewan maka akan dijadikan sumber PAD tetap.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kadispenda Kota Batam Raja Supri kepada Sijori Mandiri usai menghadiri ulang tahun PKK di gedung Politeknik Kota Batam, Selasa (15/1). Enam sumber PAD yang dicanangkan menjadi PAD tetap tersebut adalah seaport tax, airport tax, parkir berlangganan tower terpadu, retribus dari pelayanan seluruh dinas dan kantor ditubuh Pemko Batam, dan swastanisasi sampah.

Dalam perhitungannya, setidaknya Pemko akan menerima Rp13,6 miliar pertahunnya dari retribusi parkir berlangganan dengan asumsi dari data kendaraan di Batam tahun 2006, terdapat 159 ribu kendaran roda dua dan 57 ribu kendaran roda empat. Dengan perkiraan sementara untuk kendaraan roda dua ditetapkan retribusi parkir Rp50 ribu dan kendaraan roda empat Rp100 ribu pertahun, maka pendapatan pertahun dari sektor retribusi parkir dapat mencapai angka Rp13,6 miliar, atau 15 kali lebih besar dari pendapatan saat ini yang hanya sebesar Rp900 juta.

Sementara itu, bagi pemilik kendaraan, tentunya jumlah ini jauh lebih murah sebab dengan Rp50 ribu saja mereka bebas untuk parkir dimanapun di ruas jalan di Batam. Padahal dalam kondisi normal, mereka dapat dikenakan Rp500 setiap kali parkir. Uang lima puluh ribu hanya cukup untuk 100 kali parkir saja.

“Dengan adanya pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh tim kecil saat ini, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD Kota Batam, kita berharap tahun ini semua sumber PAD itu sudah bisa kita terima, namun tidak full satu tahun, karena hingga kini masih dalam pembicaraan,” ujar Raja Supri.

Disamping itu, tambah Raja Supri yang ikut dalam tim kecil dalam pembahasan peningkatan PAD Kota Batam ini, selain dari 6 sumber yang sedang ‘diincar’ Pemko Batam, Pemko Batam juga sedang mencari celah untuk meningkatkan PAD Kota Batam. (sm/04)

One thought on “Parkir Berlangganan, Siapa yang Untung ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s