Pegawai Otorita Gelisah

Kamis, 31 Januari 2008
BATAM (BP) – PEGAWAI Otorita Batam (OB) yang berkisar 2.700 orang belum mengetahui persis kejelasan status mereka.Penerapan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di Batam yang sebentar lagi diimplementasikan membawa sejumlah perubahan terhadap status mereka.
Sampai saat ini, kebanyakan pegawai OB tersebut belum tahu akan nasibnya.
Apakah masih bekerja seperti semula, atau dikembalikan ke pemerintah pusat.

Kepala Bagian Humas OB Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, pegawai yang ada sekarang akan mengikuti instruksi dari pimpinan. Sampai saat ini, belum ada penjelasan mengenai masalah tersebut.

“Kita mempercayakan kepada pimpinan mengenai status kita nantinya. Apakah menjadi pegawai Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) atau kembali ke Jakarta,” ujar Dwi kepada Batam Pos, kemarin di ruang kerjanya.

Djoko menjelaskan, pegawai OB juga ada yang sudah pindah ke Pemko Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun, jumlahnya tidak terlalu banyak.

Sedangkan Ketua Otorita Batam (OB) Mustofa Widjaja belum lama ini mengatakan, terkait nasib pegawai, pihaknya masih mengkaji. Apakah akan dialihkan menjadi pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) FTZ Batam, seperti yang tertuang dalam Bab II Pasal 3 Ayat 2 PP No 46 tahun 2007 tentang FTZ Batam, atau ditarik ke masing-masing departemen.
Dalam mengambil kebijakan terkait masalah ini, Mustofa tidak ingin terburu-buru. Pasalnya, OB masih ada waktu sampai Desember 2008 mendatang untuk memutuskan hal tersebut.

Artinya, OB mempelajari terhadap aturan yang memfokuskan tentang status pegawai OB ke depannya. Bukan hanya pegawai yang akan dialihkan, aset OB juga beralih kepada BPK. Hal itu tertuang dalam (Bab II Pasal 3 Ayat 1, red). Sedangkan untuk aset yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Batam, tidak bisa diambil kembali.

Dari penjelasan Dwi Djoko Wiwoho, kebanyakan pegawai menerima keputusan dari Ketua OB. Mereka juga percaya dengan pemimpin yang akan mencarikan jalan keluar yang terbaik.
“Kita sebagai pegawai negeri siap menerima tugas. Siap ditempatkan di mana saja di Indonesia,” imbuhnya.

Yang jelas, menurutnya, FTZ, berupaya meningkatkan investasi dan Batam akan lebih baik dari sebelumnya.

Dari penjelasan Dwi, yang menjadi pegawai OB mulai dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan dipekerjakan, honorer dan kontrak.

Jumlah yang paling banyak PNS yang berjumlah 1.305 orang. Sisanya adalah pegawai honorer. “Februari ini, mereka yang honor diangkat menjadi PNS sebanyak 123 orang,” ujarnya.

Untuk masalah masalah kerja, Djoko juga belum mengetahui seperti apa. Yang pasti, tidak terlalu jauh dengan sekarang ini. “Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di BPK itu juga kita belum tahu. Apapun yang terjadi nanti, sebagai pegawai kita harus bekerja dengan profesional,” tegasnya.

Proses ke Pemko Rumit
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan melihat, bisa saja pegawai OB itu pindah ke Pemko Batam. Namun, tidak semua pegwai OB bisa masuk ke pemko. Proses menjadi pegawai pemko juga melalui proses yang cukup rumit.

“Panjang jalannya. Mereka harus mengurus mulai dari Jakarta sampai ke Medan, baru ke Batam. Jadi tak gampang prosesnya,” ujar Ahmad Dahlan di Asrama Haji, Rabu (30/1), saat melantik pejabat eselon III dan IV.

Hal sama dikatakan Wakil wali Kota Batam Ria Saptarika. “Sah-sah saja kita menampung pegawai OB. Tetapi jumlahnya terbatas. Apalagi, dana APBD kita masih kecil,” ujar Ria.
Tetapi, jika pemerintah pusat memberikan bantuan, itu tak masalah.

“Memang harus dikaji terlebih dahulu. Pemko butuh tenaga yang ahli saja,” jelas Ria. (cr9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s