Tuntut 23 Buruh Dipekerjakan Lagi

Batam, Tribun- Sekitar 30 orang anggota Federasi Logam, Mesin, dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Flomenik SBSI) Batam, Kamis (1/9) berunjuk rasa ke Gedung Pemko Batam. Mereka menuntut dipekerjakannya kembali 23 karyawan yang dirumahkan (PHK) oleh PT Team Metal yang beroperasi di kawasan Bintang Industri II.
Pengunjuk rasa yang didalamnya juga terdapat karyawan yang di PHK mendatangi kantor Wali Kota Batam sekitar pukul 09.30 WIB. Dengan membawa bendera Flomenik SBSI serta ikat kepala bertuliskan hal yang sama, mereka melakukan orasi di depan pintu masuk gedung, kuran gebih 45 menit.
Dalam orasinya, mereka menuntut Walikota Batam memanggil Kepala Imigrasi untuk mempertanggungjawabkan terjadinya PHK 23 karyawan PT Team Metal. Juga segera mengevaluasi kinerja Disnaker Batam dan bila perlu diganti dengan orang yang lebih profesional serta bertanggungjawab.
Sekitar pukul 10.15 WIB, lima orang perwakilan pengunjuk rasa yang terdiri atas Ketua DPC Flomenik SBSI Batam Ruslin Zainuddin, Masmur Siahaan selaku sekretaris yang juga menjadi salah satu karyawan yang di PHK serta tiga pekerja yang dirumahkan lainnya, diterima Wakil Walikota Batam Ria Saptarika.
Bertempat di ruang rapat lantai lima Gedung Pemko, Ria yang juga didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Pirma Marpaung, mendengarkan aspirasi yang dikemukakan para perwakilan pengunjuk rasa.
Pemecatan 23 karyawan PT Team Metal merupakan masalah yang sudah cukup lama berlangsung. Penuturan Masmur, awal cerita masalah ini terjadi pada 9 Maret 2006 lalu, petugas Imigrasi Batam melakukan sidak tenaga kerja asing (TKA) ke PT Team Metal.
Petugas Imigrasi yang sudah didampingi pengelola kawasan Bintang Industri II, Anas, menanyakan kepada Masmur Siahaan dan Karto Sitorus tentang keberadaan TKA yang berada di ruangan produksi, dimana mereka berdua bekerja.
Dengan ancaman dari petugas Imigrasi bahwa kalau tidak mau menunjukkan keberadaan TKA berarti melindungi kejahatan, Masmur dan Karto pun menunjukan keberadaan TKA tersebut. Tindakan kedua karyawan tersebut, dianggap salah oleh managemen PT Team Metal karena telah membawa pihak ketiga (petugas Imigrasi) ke perusahaan.
Pada 11 Maret, pemecatan pun dilakukan kepada Masmur dan Karto. Pada 13 dan 14 Maret, sebagian karyawan melakukan aksi solidaritas karena mereka tidak terima PHK terhadap kedua karyawan itu yang notabene sabagai ketua dan sekretaris SBSI.
Setelah dimeperantarai Disnaker Batam, pemecatan tidak jadi dilakukan melainkan diubah menjadi scorsing. Dan karyawan pun bekerja seperti biasa. Namun, perusahaan memberikan sanksi warning I sampai III dan melakukan pemotongan gaji kepada lebih dari 170 karyawan yang ikut aksi solidaritas.
Karena tidak puas dengan sikap perusahaan, 7 Juni lalu, dilakukan hearing antara karyawan dengan managemen Team Metal, serta pihak Imigrasi Batam yang dimediasi Komisi I DPRD Batam. “Dalam hearing lalu, Pak Ilyas dari Imigrasi telah mengatakan, inforamasi tentang TKA bukan dari Karto dan Masmur, tapi dari Imigrasi sendiri. Tapi mengapa tuduhan itu tetap dijatuhkan sehingga PHK pun dilakukan kepada saya dan Masmur juga 21 karyawan yang ikut melakukan aksi solidaritas,”tanya Karto seraya menambahkan, sangat menyayangkan sikap Disnaker yang menganjurkan agar pemecatan tetap dilakukan PT Team Metal.
Menanggapi tuntutan pendemo, Pirma Marpaung berjanji akan mengadakan pertemuan khusus antara karyawan dan managemen PT Team Metal dalam waktu dekat ini. Jika memang diperlukan, mereka juga akan memanggil dan meminta kesaksian dari petugas Imigrasi.
Tentang tuduhan menganjurkan pemecatan, Pirma tidak mengakuinya.”Kami tidak menganjurkan pemecatan. Kami menerima surat pemberitahuan dari PT Team Metal yang akan memecat 23 karyawan tanpa pesangon. Kami membalas surat itu yang isinya, kalau memang PT Team Metal akan mem-PHK harus ada pesangon yang besarnya satu kali ketentuan.”
Setelah bertemu Ria dan Pirma, pengunjuk rasa melanjutkan aksi penyampaian aspirasi ke Gedung Dewan. Di sana mereka hanya sempat berorasi sekitar 15 menit. Karena bertepatan dengan pelaksanaan Paripurna Badan Kehormatan, tak satupun anggota Dewan yang bersedia menemuinya.
Seorang staf DPRD M Miftakhurozokin memberitahu Ruslin Zainudin dan beberapa pengunjuk rasa, anggota Dewan baru bisa menemui mereka hari ini, Jumat (2/9). Pengunjuk rasa pun langsung membubarkan diri. (nix/noe)

Sejam Hanya Digaji Rp 4.300
* 400-an Orang Pekerja Galangan Kapal Tidak Dapat THR
* SPN Dukung Penghapusan Sistem Kontrak

BATAM, TRIBUN- Sungguh mengenaskan nasib para pekerja galangan kapal yang beroperasi di kawasan Tanjunguncang. Mereka bekerja tidak memakai kontrak kerja dan bayarannya pun dihitung per jam yang besarnya hanya Rp 4.300 sampai Rp 5.300 dengan jam kerja antara tujuh sampai depapan jam sehari.
Karena tidak adanya kontrak kerja, perusahaan bisa berlaku seenaknya. Dalam mencari tenaga kerja, pelamar cukup menyerahkan surat lamaran kerja dan selembar foto. Sementara perusahaan akan memberikan selembar kartu identitas dan sebuah helm sebagai pengaman.
Pelamar bisa langsung bekerja jika dikehendaki perusahaan tanpa harus menandatangani kontrak kerja. Perusahaan pun bisa dengan muda memberhentikan pekerja kapan saja tanpa memberikan pesangon apapun.
Kondisi sistem kerja di industri galangan kapal tersebut diceritakan tiga orang pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Batam yakni Yanto (ketua), Ronnie P Sianipar (sekretaris), dan Johnson (wakil ketua) ketika berkunjung ke Tribun, kemarin.
Parahnya sistem kerja di industri galangan kapal juga diceritakan Rasidi, mantan pekerja PT Karya Inti Sejati (KIS) yang baru saja dirumahkan. Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Naninda Tanjung Uncang tersebut tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja yang jumlahnya 400-an orang.
Ketika beberapa pekerja menuntut THR, mereka dipecat perusahaan dan dianggap pembangkang. “Yang dipecat ada 11 orang,”cerita Rasidi. Untuk kebutuhan lebaran pekerja, PT KIS hanya memberikan pinjaman uang ketupat yang besarnya hanya Rp 100 ribu. Kasus pemecatan tersebut sudah dilaporkan para pekerja ke Dinas Tenaga Kerja Batam.
Melihat buruknya sistem kerja di industri galangan kapal, SPN Batam sangat mendukung rencana Gubernur Kepri Ismeth Abdullah yang akan menghilangkan sistem kerja kontrak. Sebab, menurut Ronnie, kebijakan itu akan membebaskan pekerja Indonesia dari sistem “perbudakan” di negeri sendiri.
“Bayangkan mereka (pekerja galangan kapal) bekerja tanpa surat kontrak kerja. Perusahaan bisa seenaknya memecat. Kalau pekerja sakit dan tidak bisa datang satu hari saja, perusahaan bisa langsung memberhentikan hanya dengan ucapan lisan dan menarik kartu identitas serta helm. Mereka tidak mendapatkan pesangon. Perlindungan Jamsostek pun tidak ada,” tutur Ronnie.
Dari 12 perusahaan yang pekerjanya menjadi anggota SPN, hanya ada dua perusahaan yang memberikan gaji dan perlindungan yang memadai bagi pekerja galangan kapal, yakni PT Nippon Steel dan Batam Mec yang keduanya berlokasi di Tanjung Uncang.
Dua perusahaan tersebut memberikan gaji lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yaitu Rp 5.300 per jam dan perlindungan Jamsostek. Dalam bekerja pun, pekerja dilengkapi pelindung yang memadai. (nix)

2 thoughts on “Tuntut 23 Buruh Dipekerjakan Lagi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s