Bagi Hasil Tak Sesuai Permintaan

Selasa, 12 Pebruari 2008APBD 2008 Devisit Rp13 M

BATAM CENTRE- Pemko (Pemerintah Kota) Batam telah merasa puas dengan bagi hasil seaport tax dan airport tax, yang diputuskan dalam rapat pimpinan antara Pemko, OB dan DPRD, di Sekretariat DPRD Batam, Senin (11/2).
Sebaliknya, Koordinator Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Batam, Aris Hardi Halim kecewa dengan putusan tersebut, dan meminta Pemko berupaya mencarikan kekurangannya. Pemko diminta bekerja keras guna menutupi devisit akibat seaport tax dan airport tax yang tidak sesuai target APBD 2008.

“Pemko harus bekerja keras untuk menutupi devisit APBD 2008 akibat pendapatan dari seaport tax dan airport tax yang tidak sesuai target. Perkiraan saya, dengan jatah pajak airport tax Rp3000, maka setahun kita hanya mendapatkan Rp8 miliar dari Rp13 miliar yang ditargetkan. Begitu juga dengan pajak pelabuhan, paling kita hanya dapat Rp15 miliar dari Rp21 yang ditarget,”ujar Aris saat berbicara kepada wartawan, Senin (11/2).

Aris menyebutkan, devisit tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan antara OB dan Pemko Batam. Jatah bagi hasil Pemko yang semula diusulkan 2 dollar dari seaport tax, berkurang menjadi 1,5 dollar. Sementara dari bandara yang semula diminta Rp5.000 tiap penumpang, hanya disepakati Rp3000 saja.

Aris khawatir, jika devisit tersebut tidak ditutupi, kemungkinan besar beberapa proyek dalam APBD 2008 terpaksa harus dipangkas. Karena itu, dia berharap Pemko lebih giat lagi mencari potensi baru guna menutupinya.

“Sebentar lagi kita akan ada Perda donasi. Mudah-mudahan dari sana bisa ditutupi. Sebab, selama ini beberapa pelabuhan internasional seperti pelabuhan di Nongsa, Marina dan Harbour Bay belum ada profit sharingnya,” ujar Aris lagi.

Pemko Sudah Puas

Sementara Pemko Batam menerima saja bagi hasil yang telah ditetapkan besarannya itu, melalui pembahasan rapat pimpinan yang cukup alot dan panjang antara Pemko, OB dan DPRD Batam, di Sekretariat DPRD Batam, Senin (11/2).
Keputusan bagi hasil yang diterima Pemko memang tidak sesuai dari usulan awal, dimana seaport tax diminta 2 dollar dan airpotax Rp5.000. Dengan besaran tersebut, target pendapatan tahun 2008 seaport tax sebesar Rp21 miliar, dan airport tax sebesar Rp13 miliar.

Wakil Walikota Batam Ria Saptarika mengatakan, pembahasan bagi hasil untuk seaport tax dan airport tax sudah putus melalui rapat pimpinan tersebut. Meskipun tidak seperti usulan awal, namun besaran untuk dua pajak tersebut Pemko sudah merasa puas karena dinggap sudah berupaya maksimal dilakukan.

Dan setiap semester (enam bulan-red) sebut Ria, akan dilakukan review alias evaluasi terhadap penerimaan pajak di pelabuhan internasional dan bandara Hang Nadim tersebut. Dengan begitu, maka harapan adanya peningkatan pada semester berikutnya, yang sudah bisa direalisasikan sebelum APBD-Perubahan Kota Batam tahun 2008.

“Income sharing yang kita dapatkan dari kedua pajak ini tentunya untuk menutupi defisit anggaran. Meskipun usulan dari seaport tax dan airport tax ini tidak sesuai sama sekali seperti usulan awal, namun anggaran kita tetap defisit sekitar Rp13 miliar. Berdasarkan estimasi, APBD defisit Rp13 miliar,” ujar Ria, usai rapat pimpinan tersebut.

Ke depannya, yang perlu dilakukan Pemko bagaimana menggali potensi-potensi lain yang masih bisa dilakukan guna menutupi APBD yang defisit. Seperti peningkatan pajak melalui Perda Donasi, maupun peningkatan pengelolaan pantai (reklamasi-red).

“Kita akan terus mencari upaya lainnya, guna menutupi anggaran yang defisit. Bahkan untuk pelabuhan internasional seperti Harbour Bay bisa kita tarik juga retribusinya. Melalui Perda Donasi kita harapkan bisa direalisasikan. Pada review semester I nanti, kita berharap ada peluang meningkatkan bagi hasil ini,” kata Ria menjelaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman mengatakan, setelah pembahasan bagi hasil seaport tax dan airport tax ini selesai, hanya tinggal melaksanakannya saja lagi. Meskipun tidak seperti usulan Pemko Batam, tidak menjadi masalah.

Agussahiman menyebutkan, Pemko tetap meminta agar pelaksanaan bagi hasil oleh OB nantinya mesti berlaku surut. Artinya, sekalipun pelaksanaan di bulan Februari untuk pembayaran Maret, tetap dihitung dari Januari 2008.

Sementara Ketua OB Mustofa Widjaja yang ditemui usai pembahasan tidak mau berkomentar. Dirinya hanya meminta agar dikonfirmasikan langsung ke Ketua DPRD Kota Batam, Soerya Respationo. Mustafa hanya mengatakan, bagi hasil yang diperoleh Pemko diharapkan dapat dikembalikan lagi kepada masyaraka, melalui peningkatan fasilitas dan sarana di pelabuhan dan bandara nantinya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Batam Soerya Respationo menegaskan bahwa pembahasan bagi hasil seaport tax dan airport tax sudah final. Tahap selanjutnya akan dibuatkan format pelaksanaan antara Pemko dan OB.

Dan seperti disebutkan, pelaksanaan bagi hasil tersebut akan direview setiap per semester, dengan harapan adanya peningkatan. Meskipun secara idealnya, usulan Pemko pada awal diharapkan dapat diterima dan disetujui OB.

Dikatakan Soeruo, apa yang telah diputuskan oleh ketiga instansi kemarin merupakan bukti bahwa Pemko, DPRD Kota Batam dan OB masih menjunjung tinggi sinergi yang telah terbangun selama ini.

“Pembahasan berjalan kondusif, dan pak Mus sangat kooperatif. Untuk persoalan seaport tax dan airport tax ini sudah ada keputusan, tinggal pelaksanaannya saja nanti. Dalam kesempatan yang sama, pak Mus berpesan agar dana yang masuk ke Kas Daerah dapat direalisasikan untuk kepentingan masyarakat,” kata Soerya. (sm/ra/uj)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s