Polisi Periksa 10 Orang Petani Liar

Selasa, 26 Pebruari 2008
Terkait Aktivitas di Dam Duriangkang
BATAM CENTRE- Hingga saat ini, Poltabes Barelang sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang petani dan peternak liar sebagai saksi, yang melakukan aktivitas secara liar di dalam Dam Duriangkang. Pemeriksaan ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang ingin kawasan Dam Duriangkang bebas dari aktivitas manusia.
Kapoltabes Barelang, Slamet Riyanto mengatakan, pihaknya akan terus memanggil petani dan peternak liar yang beraktivitas di Dam Duriangkang untuk dimintai keterangannya. Namun Slamet tidak mau menjelaskan lebih rinci, terkait keterangan seperti apa yang diminta pihak kepolisian itu.Dan secara bersamaan sebut Slamet, pihaknya juga saat ini sedang meminta keterangan dari Dinas Kehutanan (Kadishut) Sumatera Utara di Medan, untuk menentukan klasifikasi hutan lindung. Kesaksian dan keterangan dari Dishut ini dianggap penting, sebagai pendukung pelaksanaan penertiban aktivitas di Dam Duriangkang.

“Sudah, sudah kita mintai keterangan 10 orang. Status mereka sebagai saksi. Kita juga saat ini meminta keterangan dari Dinas Kehutanan di Medan untuk menentukan hutan lindung. Mereka ahlinya, dan tahu seperti apa hutan lindung itu,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (25/2).

Slamet mengatakan, rencananya dalam waktu satu minggu ke depan sudah dilakukan penertiban di Dam Duriangkang. Dengan harapan, tidak ada lagi aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan juga sumber air yang ada di kawasan tersebut.

Sementara itu, Wakil Walikota Batam Ria Saptarika mengatakan bahwa jika masyarakat yang melakukan aktivitas di Dam Duriangkang masih tetap bandel tidak mau pindah dengan sendirinya, maka akan langsung dikenakan proses hukum. Ini sebagai bentuk ketegasan dari Tim Terpadu Kota Batam, yang didalamnya terdapat unsur Kejaksaan Negeri dan Poltabes Barelang.

Namun Ria mengatakan, dirinya tidak bisa memastikan kapan Dam Duriangkang akan bersih dari segala aktivitas manusia. Baik berupa aktivitas ternak, maupun aktivitas tani seperti yang dilakukan sejumlah masyarakat sebelumnya. Karena yang menentukan deadline tersebut adalah Tim Terpadu Kota Batam.

“Kita inginnya cepat tuntas ya, karena menyangkut sumber alam yang ada di kawasan tersebut. Ada hutan dan ada air. Saya dapat informasi sudah ada sejumlah masyarakat yang dipanggil pihak kepolisian, untuk dimintai keterangannya. Kita selaku pemerintah berharap masyarakat sadar, tanpa harus dipaksa secara hukum seperti ini,” kata Ria. (sm/ra)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s