Ria Merasa Terpojok

Rabu, 05 Maret 2008

BATAM, TRIBUN – Lambatnya pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai mengusik Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika. Ria mengaku terpojok.

“Saya melihat masyarakat terlalu memojokkan saya secara pribadi terkait dengan KTP SIAK ini. Padahal ini sangat membantu warga. Begitu sistemnya selesai pembuatan KTP siak ini bisa cepat jauh lebih baik dari yang sekarang,” jelasnya kepada wartawan di Pemko Batam, Selasa (4/3).

Pengurusan KTP di Batam memang menuai sorotan. Warga menilai pengurusan KTP terlalu berbelit dan membutuhkan waktu lama dalam pengurusannya.

Kendati demikian, Ria menyebut SIAK ini bukan inisiatifnya tapi ini sudah diatur dalam Keputusan Presiden no 88 tahun 2004 yang menyebut selambat-lambatnya 2 tahun harus sudah dilakukan di daerah.

Selain Kepres, dikuatkan juga dengan Peraturan Mendagri no 28 tahun 2005 tentang pedoman pencatatan penduduk di daerah dan ada juga PP no 27 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi ini bukan keputusan daerah semata, tapi karena keputusan dari pusat. “Saya harap masyarakat memahami ini. Agar bisa berjalan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Saat ini masih ada tujuh kecamatan yang belum bisa online ke Dinas Kependudukan. Sehingga pembuatan KTP warga di tujuh kecamatan itu harus dicetak di kantor Dinas Kependudukan.

“Kami minta warga bersabar, untuk itulah kami mengadakan konperensi pers ini. Karena masih ada tujuh kecamatan lagi yang belum online ke Disduk. Untuk tujuh kecamatan itu, pencetakan KTP harus dilakukan di Disduk, sehingga waktunya bisa lebih dari dua minggu,” kata Ria didampingi Kepala Disduk Sadri Kairuddin, Kepala Kominfo Muramis.

Tujuh kecamatan yang belum online itu adalah Batam Kota, Batuampar, Sagulung, Lubuk Baja, Belakangpadang, Bulang dan Galang. Sedangkan yang online adalah Sekupang, Nongsa, Bengkong, Batuaji dan Seibeduk.

Untuk lima kecamatan yang online itu pencetakan KTP bisa di kantor kecamatan. Sedangkan tujuh kecataman itu belum bisa semua KTP harus dicetak di Disduk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Namun warga tidak perlu ke kantor Disduk. Pelayanan tetap seperti biasa, hanya saja petugas kecamatan yang mengantar berkas ke Disduk untuk pencetakan KTP.

Ria menyebut saat ini, semua data warga yang didata ketika pendataan massal beberapa waktu lalu sudah masuk semuanya dalam server. Sehingga saat pengurusan KTP nanti tidak akan kesulitan karena sudah ada datanya. Sedangkan bagi pengurus baru akan dimasukkan dalam server tambahan.

“Saya minta Kepala Kominfo untuk segera membantu mengusahakan agar tujuh kecamatan itu bisa online. Tentunya harus didukung dengan dana, apabila tidak mencukupi kita ajukan di APBDP nanti,” kata Ria.

Bahkan Ria beropsesi, bagi warga yang ingin membuat surat keterangan di kantor lurah petugas kelurahan cukup mengentri data warga. Dengan demikian dalam hitungan menit surat keterangan bisa langsung keluar. Ini sebenarnya langkah yang diinginkan untuk memberikan yang terbaik ke masyarakat.(hat)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s