Saatnya Bangun Batas Wilayah

Sabtu, 15 Maret 2008
Pansus DPR Bertemu Wakil Wali Kota
BATAM (BP) – Selama ini, pembangunan kawasan perbatasan Kota Batam dan pengembangan pulau-pulau terluar, kerap diabaikan. Akibatnya, rawan penyelundupan, hingga dicaplok negara lain. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah bertindak.
Hal ini menjadi agenda utama pertemuan antara enam anggota Pansus DPR RI RUU Wilayah Negara, Wakil Wali Kota Batam, beserta Muspida Batam, Jumat (14/3) di Pemko Batam.
Perbincangan tersebut membicarakan isu dan permasalahan kawasan perbatasan di kota Batam. Antara lain kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, kecendurungan terjadinya pergeseran batas wilayah, sehingga dapat merugikan kepentingan ekonomi dan membahayakan kedaulatan negara RI.
Dibahas juga adanya indikasi Batam sebagai jalur yang dimanfaatkan untuk illegal fishing, jalur TKI ilegal, dan berbagai penyelundupan, rendahnya aksesibilitas pada kawasan perbatasan. Sehingga kawasan tersebut menjadi relatif terisolir, kurangnya pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan pulau-pulau kecil, dan sumber kelautan dan beberapa hal lainnya.
Ketua Tim Pansus RUU Wilayah Negara Hajriyanto Y Thohari mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus dilakukan pengaturan mengenai batas wilayah. “Sampai saat ini, belum ada UU yang mengatur batas wilayah negara RI,” ungkapnya.
Dengan tidak adanya UU tersebut, maka berakibat merugikan negara . Hajriyanto mencontohkan, salah satunya lepasnya Pulau Sipadan Ligitan di Kalimantan dari tangan RI.
Untuk itulah, Hajriyanto merasa perlu adanya UU sebagai bukti legal dalam kepemilikan batas wilayah Indonesia, agar tidak dengan mudahnya lepas ke negara lain.
Sementara itu, anggota Pansus DPR RI RUU Wilayah Negara Rapiudin mengungkapkan, dua materi pokok yang akan dibahas dalam RUU Wilayah Negara yaitu mengenai pengaturan tapal batas Indonesia dengan negara tetangga, serta pengaturan pembangunan perbatasan.
Sementara, konsekwensi dari pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan tersebut, Rapiudin mengatakan, pembiayaan ditangani oleh pemerintah pusat. “Konsekuensi pembiayaan ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” tuturnya.
Anggota Pansus lainya, Irwan Amir meminta pihak yang terkait di Batam, mengusulkan daerah mana saja yang membutuhkan tugu/ batas di daerah tapal batas, serta pulau-pulau mana saja yang belum memiliki nama, dengan segera diberi nama.
“Saya akan support untuk pembuatan tugu di daerah-daerah tapal batas serta pemberian nama. Ajukan saja,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika, mendukung penuh rencana Pansus RUU Wilayah tersebut dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menurut Ria, kunci sukses menjaga daerah tapal batas yaitu dengan mensejahterakan masyarakat di wilayah tapal batas tersebut. (cr10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s