UU Wilayah Perbatasan Berdayakan Pulau Terluar

Sabtu, 15 Maret 2008
BATAM- Rancangan Undang-Undang tentang Wilayah Perbatasan Negara yang saat ini sedang di godok di DPR RI akan membantu pemerintah daerah untuk memberdayakan pulau terluar. Sementara itu, pembuatan RUU ini juga dilatari untuk memperjelas argumen RI di mata International tentang kepemilikan pulau tersebut. Hal itu sebagaimana diungkapkan Tim Pansus RUU Wilayah Perbatasan Negara yang datang berkunjung ke Kantor Walikota Batam, Jum’at (14/3) dalam rangka menghimpun data dan informasi dari Pemko Batam. Tim pansus yang terdiri dari Hajriyanto Y.Thohari, MP dari Fraksi Golkar yang juga Ketua Tim Pansus, Rapiudin Hamarung dari fraksi BPD, Angelina Sondakh dari Fraksi Demokrat, Arifin Junaedi dari Fraksi PKB, Irwan Amir dari Fraksi Demokrat, dan D.H Aljusni dari Fraksi PKS.”Ketiadaan UU yang menyangkut kawasan kepulauan sangat merugikan kita. Untuk itu dirancang RUU ini. Selain itu RUU ini juga akan membantu memberdayakan pulau terluar,” sebut Hajriyanto. RUU ini, tuturnya, akan menjadi argumen legal bagi Indonesia tentang kepemilikan pulau tersebut kepada international. Ketiadaan RUU ini jugalah menurutnya yang membuat Indonesia kehilangan Pulau Sipadan di Kalimantan.

Untuk melancarkan pembuatan RUU tersebut, makanya tim pansus mendatangi Kota Batam, dan meminta Pemko Batam mengajukan surat resmi tentang keadaan pulau terluar, dan apa yang harus dilakukan, agar pulau tersebut bisa diberdayakan.

“Yang paling utama untuk memberdayakan pulau diperbatasan ini adalah mensejahterakan perekonomian masyarakatnya, sehingga mereka tidak cenderung melirik negara tetangga. Hal ini yang seharusnya diajukan Batam kepada pemerintah pusat,” sebutnya menandaskan.

Hal yang sama juga diungkapkan Rapiudin Hamarung. Untuk itu, ia meminta kepada Pemko Batam agar mengajukan apa saja yang diperlukan untuk memberdayakan pembangunan di pulau terluar tersebut. Apakah itu untuk masyarakat, mupun untuk pembangunan di pulau tersebut. Jika Pemko Batam mengajukannya kepada pemerintah pusat untuk dianggarkan dalam APBN, dia akan menyetujuinya.

“RUU ini juga diharapkan bisa meminimalisir jalur yang biasa digunakan untuk illegal fishing, dan trafficking yang selama ini sering terjadi di Kepri,” timpal Angelina Sondakh.

Menjawab hal ini, Wakil Walikota Batam Ria Saptarika mengatakan sangat menyambut baik ajakan Tim Pansus DPR RI tentang Perbatasan Wilayah tersebut. Untuk menanggapi usulan dan permintaan itu, maka dalam waktu dekat tim Pemko Batam segera melakukan rapat dan menampung usulan-usulan itu.

“Kita sangat menyambut baik tawaran itu. Untuk itu kita akan melakukan rapat secepatnya, dan akan memberikan jawaban minggu depan,” ujarnya.

Disebutkan Ria, sebagaimana komitmen pemerintah pusat untuk memberdayakan pulau terluar dengan bantuan dananya, maka Pemko Batam akan mem-backup program tersebut. Namun dia menyatakan belum bisa memastikan apakah usulan yang akan diajukannya untuk pemberdayaan pulau terluar saja, pemberdayaan pulau terluar dan pulau dekat pulau terluar, atau hingga ke kecamatannya sekaligus. Namun yang jelas menurutnya harus ada akses ke pulau tersebut, yang tentunya pulau itu bisa dihuni penduduk. Untuk pulau itu bisa dihuni, juga harus ada sumber perekonomian untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Dari data yang dimiliki Pemko Batam saat ini, Batam memiliki 400 pulau, 329 diantaranya telah diberi nama. Dari pulau yang telah diberi nama tersebut, 13 pulau terluar diantaranya digunakan sebagai pertahanan dan keamanan.

Pemko Batam sebelumnya sudah mengajukan program pembangunan di kawasan perbatasan antar negara di Kota Batam tahun 2008. Ada 12 poin yang diusulkan. Yakni reklamasi dan pembuatan turap di 7 pulau terluar, pembangunan pos pengamat TNI AL atau pos jaga di delapan pulau dekat pulau terluar.

Pengadaan sarana patroli pengamanan kawasan, pembangunan rambu karang di 12 pulau sebanyak 200 unit.
Pengadaan mercusuar di enam pulau terluar. Penyusunan RDTR pulau-pulau kecil, yaitu untuk Pulau Abang, Pulau Nguan, dan Pulau Karang Nipah. Pengadaan transportasi laut untuk masyarakat sebagai penghubung ke pulau lain. Pengadaan transportasi laut untuk puskesmas keliling sekaligus perlengkapannya. Melakukan studi kelayakan pelabuhan alternatif. Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) di kawasan sepadan pantai. Pembangunan tugu NKRI. Dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui sarana penangkapan ikan dan budidaya laut di Pulau Kampung Pana. (sm/an)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s