Masyarakat Pesisir Akankah Selalu Tertinggal

Minggu, 16 Maret 2008
Tidak bisa dipungkiri, hingga saat ini kehidupan masyarkat pesisir masih jauh tertinggal dari kehidupan perkotaan, bahkan juga jauh tertinggal dari daerah pedalaman hutan. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Lukman Edy kepada Sijori Mandiri awal bulan lalu. Untuk memberdayakan masyarkat pesisir ini, secara keseluruhannya di Indonesia harus dibutuhkan kerjakeras dan komitmen seluruh aspek di pemerintahan untuk menyatukan komitmennya. Jikapun sudah ada komitmen dari seluruh aspek pemerintahan, maka pemberdayaannya baru akan benar-benar maju tahun 2015 mendatang.Target yang dipatok Lukman Edy itu bukan tanpa alasan, mengingat masyarakat pesisir yang masih menggantungkan kehidupannya sepenuhnya dari hasil tangkapan ikan yang tidak seberapa. Bahkan jika terjadi gangguan cuaca, seperti angin kencang, maka nelayan hanya bisa dirumah saja. Hal yang telah menjadi tradisi ini tentunya menjadi alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk mempertimbangkannya.

Saat ini hal tersebut baru berupa gagasan, sedangkan untuk pelaksanaanya harus dibicarakan lagi dengan sektor pemerintahan lainnya agar tujuan tersebut tercapai. Kenapa masyarakat pesisir harus dimajukan ? Selama ini yang menjadi pusat perhatian pemerintah adalah masyarakat yang ada di pelosok. Dan bisa dilihat hasilnya saat ini masyarakat pelosok telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, bahkan bisa dibilang sangat baik perkembangannya.

Ia sangat menyayangkan, karena berbagai stake holder selama ini seolah menterjemahkan bahwa dengan membuka jalan ke pedalaman, maka seluruh lapisan masyarakat akan mengalami kemajuan. Namun dari itu, mereka dinilai Edi seolah lupa dengan masyarakat pesisir yang juga sangat membutuhkan hal yang sama.

Dicontohkan, selama ini seluruh sektor seakan berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan diberbagai bidang di pedalaman. Seperti pemberdayaan perekonomian, pembangunan, peningkatan kesehatan, pendidikan yang dilanjutkan dengan peningkatan SDM.

“Imbas dari kemajuan masyarakat pelosok adalah masyarakat pesisi tertinggal jauh darinya, untuk itu masyarakat ini perlu diberdayakan,” ujar Edi.

Secara nasional saat ini, 70 persen masyarakat pesisir yang tertinggal dari berbagai aspek berada di wilayah timur Indonesia, untuk itu, sementara sisanya tersebar diberbagai tempat di Indonesia. Ini sangat memprihatinkan. Bisa dilihat, saat ini masyarakat pesisir, baik dari segi pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sangat tertinggal jauh dari masyarakat yang dulunya tinggal di pedalaman.

Untuk itu, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir adalah pertumbuhan ekonomi, bagaimana mencarikan jalan agar hasil lautnya bisa diolah dengan teknologi terkini sehingga terciptanya perkembangan ekonomi yang menjanjikan. Penciptaan SDM yang handal melalui sekolah dan pelatihan-pelatihan. Menciptakan akses pendidikan, kesehatan serta membuat bangsa pasar yang menjanjikan. Penguatan fiskal sehingga membangun infrastruktur yang memadai, dan menciptakan kelembagaan yang handal.

Untuk menciptakan hal tersebut, setidaknya untuk satu kelompok masyarakat yang terdiri dari 40 kepala keluarga, dibutuhkan dana sekitar 30-60 M. Dana itu akan digunakan untuk menciptakan integritas nelayan, dengan membangun dermaga, memberikan bantuan perahu, dan menciptakan industri sederhana, seperti pabrik es mini untuk mengawetkan hasil tangkapan nelayan.

“Semua ini baru gagasan, yang dibutuhkan adalah keberpihakan oleh semua kalangan untuk mewujudkan gagasan ini, masalah dana belakangan,” tandasnya.

Transportasi Masih Jadi Kendala

Sebagai daerah kepulauan, Batam terbilang cukup unik dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Sebut saja, dari data yang tercatat di Pemko Batam, terdapat 400 pulau kecil di sekeliling Batam. Sebagian diantaranya memiliki penduduk dengan perekonomian yang masih memprihatinkan. Dan rata-rata bermata pencaharian nelayan, alias menangkap ikan di laut.

Seperti yang diungkapkan mantan Camat Belakang Padang Kamarul Zaman, yang menjadi kendala utama dalam memberdayakan masyarakat hinterland, terutama yang berada di pulau adalah masih minimnya transportasi yang menjadi penghubung masyarakat dari satu pulau kepulau lainnya. Sementara untuk memberdayakan pulau dan masyarakatnya menjadi pulau yang maju, sangat diperlukan adanya interaksi masyarakat, dan itu membutuhkan transportasi.

Menjawab hal ini, Wakil Walikota Batam mengatakan setidaknya diperlukan 5 unit kapal penunjang transportasi itu. Kelima kapal tersebut diperkirakan bisa melakukan perjalanan dua kali putaran setiap harinya.

Ditambahkan Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri, dari segi pendidikan, untuk tahun 2008, Pemko telah mengaggarkan dana untuk memberikan beasiswa kepada siswa hinterland. Selain itu, pemerintah juga telah membangun 3 asrama, dua diantaranya di Hinterland, dan satu lagi berada di SMKN 1 Batu Aji, yang diperuntukan bagi siswa dari hinterland. Siswa yang tinggal di asrama ini nantinya menjadi tanggungan pemerintah, baik makan maupun biaya sekolahnya.

Disamping itu, kedepannya pemerintah juga akan memberikan bantuan beasiswa berupa kuliah gratis bagi siswa hiterland yang berprestasi. Baik itu untuk jenjang S1, maupun S2 dengan lokasi di dalam dan luar negeri. Disamping program pendidikan, untuk masyarakat hinterland juga ada program kesehatan gratis, dan program pembinaan nelayan.

Untuk pembinaan nelayan ini terbagi disejumlah dinas terkait, seperti dinas KP2K dan dinas PMK UKM. Akantetapi orientasi kegiatannya mencakup untuk kesejahteraan nelayan. Untuk tahun 2008 ini sendiri dari dinas PMK UKM akan memberikan dana bergulir kepada nelayan sebesar 2 milyar. Tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nelayan. (sm/an)
———————————
Tidak Baik Untuk Dipertahankan
Disisi lain Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah juga menyatakan hal yang sama, bahkan menurutnya, keberadaan suku laut di Kepri, meskipun tergolong unik tidak baik untuk di pertahankan. Karena semakin dibiarkan mereka akan terus tertinggal dari masyarakat yang ada di daratan.

Untuk mengubah kebiasaan ini tentunya dibutuhkan kerja keras dari pemerintah beserta masyarakat untuk menerima mereka dan memperlakukannya dengan baik dilingkungan. Bachtiar mengatakan, jika kehidupan suku laut yang melakukan segala aktifitasnya di laut akan membawa dampak yang tidak baik dimasa mendatang, apalagi sampai berkembang.

“Masa kita akan biarkan mereka melahirkan di laut, anaknya tidak sekolah, apa jadinya nanti jika mereka bertambah banyak,” ujar Bachtiar.

Untuk itu, menurutnya hal ini merupakan program pemerintah pusat untuk memberantas kemiskinan di desa tertinggal di Indonesia, tentunya dengan di backup oleh pemerintah daerah, agar program berjalan lancar.

Sementara itu, Ketua RUU Perbatasan Wilayah DPR RI Hajryanto Y Thohari MP, ketika di wawancarai di kantor Walikota Batam, Jum’at (14/3) lalu mengatakan bahwa sudah saatnya masyarkat hinterland, khususnya yang berada di perbatasan diberdayakan. Perekonomian masyarakat perbatasan ini menurutnya sudah seharusnya lebih baih baik dari ekonomi masyarakat perkotaan. Jika perekonomian mereka masih jauh tertinggal dari masyarakat perkotaan, maka akan banyak bencana yang timbul kemudian hari, seperti yang terjadi di Kalimantan.

“Kita tidak ingin ada lagi rakyat kita yang mengabdi ke negara lain, hanya karena kekurangan ekonomi, untuk itu perekonomian mereka harus lebih baik dari masyarakat perkotaan,” ujarnya.

Untuk itu, dia sangat berharap Pemko Batam mengajukan program dan upaya yang akan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat perbatasan tersebut. Dan hal ini menurutnya sudah dianggarkan dalam APBN, namun ia tidak ingat berapa angka pasti anggaran tersebut.

“Kita akan memberi perhatian khusus kepada warga di pulau-pulau terluar. Untuk mereka sudah ada dianggarkan tapi saya lupa. Lumayanlah besarnya. Kita ingin agar mereka tidak gampang terpengaruh negara lain. Kita lihat contoh di Kalimantan, mereka kurang dapat perhatian dan banyak pengangguran. Akibatnya mereka masuk laskar bataniah di Malaysia. Dan ini kenyataan meskipun dibantah pemerintah, kita tak ingin ini terjadi lagi,” sebut Hajryanto.

Hal yang sama juga diungkapkan Rapiudin Hamarung. Untuk itu, ia meminta kepada Pemko Batam agar mengajukan apa saja yang diperlukan untuk memberdayakan pembangunan di pulau terluar tersebut. Apakah itu untuk masyarakat, mupun untuk pembangunan di pulau tersebut. Jika Pemko Batam mengajukannya kepada pemerintah pusat untuk dianggarkan dalam APBN, ia akan menyetujuinya.(sm/an)
———————————-
Gesa Ekonomi Masyarakat Pesisir
Perekonomian rakyat pesisir yang kerap tertinggal dibandingkan perekonomian perkotaan secara bertahap mulai dikembangkan oleh Pemko Batam. Meskipun tidak mudah, namun pemko tetap berupaya untuk memberdayakannya.

Demikian ungkapan yang tercetus dari mulut Wakil Walikota Batam Ria Saptarika kepada Sijori Mandiri usai melakukan inspeksi mendadak terhadap pelantar Tanjung Uma, Jum’at (14/3) lalu. Disebutkan, untuk memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir harus mengikut cara hidup mereka, yakni nelayan. Akan tetapi, ia sangat menyadari jika masyarkat pesisir hanya menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan semata, maka perekonomian mereka tidak akan berubah drastis seperti yang diinginkan.

Untuk itu, pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan Pemko Bbatam terhadap nelayan selama ini, seperti memberikan bantuan alat tangkap ikan, perahu hingga pembinaan koperasi nelayan, maka kedepannya pemerintah berencana membina nelayan untuk berternak ikan kerapu. Pembinaan yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) ini diharapkan Ria nantinya bisa memberikan kepastian penghasilan bagi nelayan.

“Kita tahu nelayan sangat menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan, tapi itukan tidak pasti, makanya kedepan kita akan lakukan pembinaan terhadap mereka untuk budidaya ikan kerapu,” ujar Ria.

Disebutikan Ria, wacana itu diperolehnya karena beberapa waktu lalu ada eksportir dari Batam yang menawarkan diri untuk menjadi eksportir ikan kerapu itu keluar negeri, dan itu cukup menjanjikan. Untuk satu kilogram ikan kerapu bisa dijual dengan harga Rp150.000, sedangkan untuk panennya, seekor ikan kerapu bisa mencapai 70 gram hingga 1 kg. Jadi dengan melakukan budidaya ikan kerapu itu nantinya diharapkan bisa membantu masyarkat pesisir untuk lebih maju.

Rencananya, minggu depan tim KP2K akan turun kelapangan untuk dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Namun dari itu, sebelum pengimplementasian budidaya ikan kerapu ini, nelayan yang terpilih harus dilatih dan di training terlebih dahulu. Dengan begitu budidaya ikan kerapu baru bisa dilakukan.

“Kita mengharapkan budidaya ikan kerapu ini sudah berjalan tahun depan. Dalam waktu dekat ini kita baru akan lakukan pembinaan,” tandas Ria.

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Setiyasih Priherlina dari fraksi PAN kepada Sijori Mandiri menilai upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat hinterland selama ini sudah sangat maksimal. Namun yang disayangkannya, bantuan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dinilainya hanya sebagai empati, dan tidak ada tanggung jawab dari bantuan yang diberikan.

Seharusnya menurut Setyasih, pemerintah juga harus mencek sejauh mana bantuan yang diberikan bermanfaat, dan hingga mana perkembangannya dari waktu-kewaktu.

“Dari bantuan-bantuan yang diberikan seharusnya ada tindak lanjut dari pemko batam, jangan hanya sekarang memberikan bantuan berupa jala misalnya, tahun depan memberikan bantuan jala pada nelayan lain, tapi nelayan yang telah diberi bantuan sebelumnya tidak dikontrol, ini tidak mendidik namanya,” sebut Setyasih.

Disamping itu, ia menilai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, namun yang masih kurang menurutnya adalah transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat. Karena menurutnya tanpa transportasi yang menunjang, mustahil pemberdayaan perekonomian masyarakat hinterland bisa sukses.

Hal lain yang menurutnya masih kurang adalah penerangan di hinterland. Meskipun beberapa tahun terakhir pemerintah telah memberikan bantuan disel, namun itu belum merata. “Yang ada saat ini masih kurang, dan belum merata,” ujarnya.

Ketika disinggung tentang matapencaharian nelayan yang hanya bergantung pada hasil tangkapan dilaut, ia mengatakan saat ini memang hasil tangkapan menjadi satu-satunya matapencaharian nelayan, untuk itu kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi. Apakah itu berupa pelatihan atau mencarikan solusi lainnya untuk mereka agar perekonomiannya lebih meningkat. (sm/an)
———————————-
Berharap Kepada Pemerintah
Seperti diketahui, Kota Batam merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah sebesar 1.647,83 KM2, yang terdiri dari 1.035,30 KM2 atau 62 %-nya adalah lautan dan sisanya seluas 612,3 KM2 atau 38 % adalah daratan.

Wilayah laut dan 329 pulau-pulau besar dan kecil, termasuk ekosistem terumbu karang disekitarnya menjadi salah satu potensi perekonomian Kota Batam dan sumber daya laut yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kehidupan bagi nelayan dan masyarakat pesisir atau hinterland lainnya yang berdomisili di pulau-pulau kecil.

Permasalahan kehidupan masyarakat pesisir di wilayah perairan di beberapa Kecamatan-kecamatan seperti Belakang Padang, Nongsa dan Galang sampai saat ini sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, kondisi yang mereka rasakan saat ini tidak sama dengan kondisi masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan semua sarana dan prasarana telah tersedia dengan lengkap.

Dengan kesehariannya hanya berbekal keahlian nelayan, kehidupan dan mata pencarian mereka di pesisir tersebut masih juga tergantung kepada kondisi cuaca untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan hasil yang diperoleh pun terkadang tidak mencukupi, hanya sebatas bisa mengganjal perut untuk satu hari.

Samad, salah seorang masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan di Kecamatan Galang menuturkan, bahwa kehidupan masyarakat di wilayah itu pada umumnya sebagai nelayan. Profesi nelayan itu telah ditekuninya sejak orangtuanya telah tiada. “Sebagai pengganti orangtua saya, pekerjaan ini terpaksa saya lakukan guna memenuhi kebutuhan keluarga. itupun terkadang tidak mencukupi,” ujar Samad menjawab Sijori Mandiri.

Dilingkungan tempat tinggalnya yang serba kekurangan baik berbagai infrastruktur itu, masayarakat setempat tidak dapat berbuat banyak melainkan menerima dengan kondisi apa adanya. Tidak heran kalau masyarakat pesisir di Kecamatan Galang untuk ke pasar hanya menjadwalkan waktunya sepekan sekali, karena jarak pasar dengan tempat tinggal mereka bisa dibilang jauh.

Selain permasalahan infrastruktur seperti pasar, jalanan aspal dan penerangan, anak-anak disana juga minim mengenyam pendidikan yang sudah semestinya mereka rasakan diabad modern ini. Terkadang, sebagain dari anak-anak di daerah pesisir tersebut enggan untuk meneruskan pendidikan oleh karena kondisi bangunan sekolah yang tidak layak untuk proses belajar mengajar, sedangkan tenaga pengajarpun dalam sepekan itu jarang melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga pendidik.

“Harapan kami kepada pemerintah, untuk secepatnya memenuhi segala sesuatu terkait dengan pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan, penerangan, pasar dan sekolah, agar penduduk disini tidak jauh tertingal dengan masyarkat yang tinggal di perkotaan,” kata Samad meminta.(sm/af)

3 thoughts on “Masyarakat Pesisir Akankah Selalu Tertinggal

  1. Assalamualaikum wr,wb.
    Pak Ria ,membaca uraian mengenai Masyarakat pesisir yang tertinggal dan jauh dari peradaban masyarakat kota saya berpendapat sbb :
    1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir ti-
    dak dapat dilakukan mendadak dengan memberi –
    kan fasilitas fisik berupa pembangunan sekolah,
    dengan dana yang fantastis 40 – 60 M untuk 40 kepa
    la keluarga tidak akan mendidik masyarakat hinter
    land . akan menjadikan masyarakat diluar hinterland
    memanfaatkan fasilitas tersebut .
    2. Niat pemko batam dalam upaya meningkatkan taraf
    hidup masyarakat hinterland sangat baik.
    3. saya usul agar dimasukan pula program Psycho En
    virontment adalah semua yang berhubungan dgn
    pola tingkah laku masyarakat hinterland terhadap
    luar lingkungannya yang berbeda seperti agama,
    budaya,pendidikan, tradisi, keadaan alam sekitar,
    dan faktor-faktor lingkungan lainnya, hal ini penting
    untuk menyatukan sebaik mungkin semua faktor
    tersebut dalam membangun masyarakat hinterland.
    Sebab bercermin dari program transmigrasi pada
    era tahun 70 an banyak pula yang gagal dan diting
    galkan oleh kaum transmigran.
    4. Pada tahap awal bisa dibentuk kelembagaan yang
    memasukan unsur Sosiolog yang dapat menggali
    pola kebiasaan dan pola kehidupan masyarakat hin
    terland,dgn latar belakang tersebut di rumuskan tata
    cara peningkatan taraf kehidupan masyarakat hinter
    land tersebut.
    5. Pembentukan Koperasi dan pembinaan dalam bi
    dang pertanian dan perikanan mungkin bisa dilaku
    kan dengan IPB Bogor,
    Pak Fadel Muhammad Gubernur Gorontalo pernah
    melakukan penyelidikan tanaman apa yang cocok
    di daerahnya ternyata budi daya jagung, maka dida
    tangkan ahli dari pertanian china dalam bidang
    jagung ternyata berhasil dalam peningkatan taraf
    hidup petani di Gorontalo.dan meningkatkan APBD
    daerah karena jagung tersebut di ekspor keluar neg
    ri.
    6. Untuk daerah pesisir dapat dilakukan pembinaan
    peningkatan tata cara penangkapan ikan dan hasil
    tangkapan di tampung oleh koperasi yang dapat me
    nyalurkan hasil tersebut .
    7. Pembinaan pendidikan masyarakat dengan penye
    diaan sarana sekolah sudah tepat, dan memang di
    perlukan sarana transportasi antar pulau yang me
    madai.
    8. Dalam bidang kesehatan dapat disiapkan Pusat pe
    layanan pembantu, pada tahap awal mungkin satu
    atap dengan koperasi nelayan ,sehingga masyara
    kat hinterland tertarik untuk menjadi anggota kope
    rasi nelayan.
    demikian masukan saya pak ria.
    Wassalamualaikum wr,wb.
    Yusran.
    ——
    Bagus sekali masukannya dan saya salut karena Pak Yusron Active sekali dalam memeberikan masukan2 yang konstruktif dan mengena.
    kapan2 kita KOPDAR biar makin mantab.
    Thanks & Wassalam
    Ria

  2. Ass wr wb . Pak Ria
    ada tambahan masukan saya mengenai penduduk didaererah pesisir agar dibatasi dan diperhatikan lagi peruntukan lokasinya, agar untuk pemukiman penduduk ditentukan jarak minimum dari garis pantai , karena jika dibiarkan berkembang akan merusak mangrove yang berada digaris pantai tersebut, konservasi perlu dilakukan, dan penduduk didaerah pesisir dilakukan re settlement, demikian masukan saya,
    Wassalamualaikum wr,wb,
    Yusran

  3. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Dalam memberdayakan masyarakat pesisir sebaiknya kita berpijak pada sumber ekonomi yang berkesinambungan yaitu urat nadi kehidupan nelayan: Terumbu Karang yang lestari, Mangrove yang lestari, Padang lamun yang lestari.
    Langkah awal adalah Balai Budidaya Benih Laut (BBL) membuat peta potensi sumber daya laut masing-masing wilayah tangkapan beserta saran-saran pengembangannya. Selanjutnya dari hasil studi BBL itu dipublikasikan dan disosialisasikan kepada kelompok nelayan bersangkutan, dijembatani pemda/pemko, camat, lurah/kades setempat. Pemko/pemda membuat terobosan pemasaran ke luar negeri bersama pihak swasta yang berkompeten.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

    Mukhamad Rofik
    Tanjung Uban,Bintan, PPNSI Bintan, Kepanduan, Yayasan Bahtera Insani,
    ———
    Hmm..Mantab na masukan abang kite ni!
    Baiklah nanti kite cube kembangkan seperti yg disarankan.
    Thanks & Wassalam
    RIa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s