Parkir Belangganan Tetap Dilanjutkan

Senin, 2008 Maret 24

Pemerintah Kota (Pemko) Batam tetap akan melanjutkan pembahasan parkir berlangganan. Meskipun dari retribusi parkir berlangganan pendapatan mencapai Rp12 miliar, namun yang masuk ke kas daerah hanya Rp1,5 miliar. Padahal, jika sistem parkir berlangganan ini diberlakukan, jumlah setoran untuk Pemprov Kepri lebih tinggi dari pada Kota Batam sebagai pelaksana parkir berlangganan.

Untuk Pemprov Kepri akan mendapat Rp1,8 miliar, Dit Lantas Rp666 juta dan selebihnya untuk pembayaran honor juru parkir dan stiker selama setahun.
Namun demikian, Wakil Wali Kota (Wawako) Batam Ria Saptarika dengan menegaskan agar pembahasan parkir berlangganan dilanjutkan.
Menurutnya, parkir berlangganan ini merupakan tahapan untuk meningkatkan pelayanan. Di samping merupakan sumber untuk peningkatan PAD, penerapan parkir berlangganan ini juga merupakan aspirasi masyarakat. Selama ini masyarakat merasa terbebani dengan sistem parkir selama ini.
“Jika tahun ini kita hanya mendapatkan pemasukan bersih hanya Rp1,5 miliar. Tahun depan bisa saja kita tingkatkan. Jadi pembahasan parkir berlangganan ini tetap lanjut,” kata Ria.
Jika sistem parkir berlangganan diterapkan, maka perpakiran di Batam dapat tertata. Selain itu kemana larinya potensi lost selama ini dapat diketahui.
Mengenai juru parkir dalam asumsi hanya akan dipekerjakan sebanyak 680 orang. Sementara data dari jukir sendiri kurang lebih ada 800 jukir saat ini yang terdaftar. Ria menilai jika seluruh jukir ini harus dimenej.
Sebelum menunjuk jukir, terlebih dahulu para jukir harus dilatih. Dengan begitu, petugas parkir di lapangan dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
Selama ini, banyak keluhan bahwa petugas parkir kurang memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Namun, setelah para jukir diberikan pelatihan, tentunya harus ada evaluasi ke depan.
“Tanpa pengawasan, percuma saja. Bisa saja petugas parkir diberi nomor registrasi, apabila melakukan pelanggaran pelanggan tinggal melapor dengan menyebutkan nomor registrasi petugas parkir itu,” terang Ria.
Sebelumnya, Pemko Batam pernah menerapkan sistem pemungutan parkir melalui Samsat. Ternyata dari temuan BPK, ini cacat hukum serda diminta agar hal serupa tidak terulang. Sebelum diterapkan sistem ini, menurut BPK, Pemko harus telah melakukan kajian. Seharusnya pelayanan diberikan terlebih dahulu baru dibayar. Bukan sebaliknya bayar dahulu baru memberikan pelayanan.
“Saya rasa ada celah hukum untuk mengakomodir itu. Karena apabila sistem perpakiran kita tidak menggunakan sistem komputerisasi, pesimis rasanya dapat mencapai PAD lebih besar,” kata Ria.
Tentu saja penerapan parkir berlangganan ini memberatkan masyarakat, karena pemilik kendaraan harus membayar uang parkir pertahun, sementara di lapangan pemerintah tidak bisa menjamin kemungkinan terjadi pemungutan uang parkir lagi di lapangan.(Batam News)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s