Makin Dekat Makin tak Pasti

KERESAHAN warga Batam akan menjadi kota percontohan untuk penerapan kartu pintar (smart card) sebagai cara pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minya (BBM) bersubsidi, sangat beralasan.Keresahan itu tidak saja menyangkut akan menjadi daerah pertama yang mendapat pemberlakuan pembatasan pembelian BBM, tetapi juga soal kesiapan warga menghadapi situasi itu.

Pemerintah hanya melontarkan kabar bahwa smart card sangat mungkin diujicoba di Batam, tapi pernyataan itu tidak diiringi dengan tindakan berikutnya. Bahkan, pemerintah Kota Batam sendiri sama sekali tidak tahu soal rencana pemerintah tersebut.
Bingung, kesal, khawatir, waswas, dan risau menjadi satu. Tanpa penjelasan sepekan menjelang penerapan jelas bisa membuat situasi di kota ini kacau. Bukan mustahil, menjelang itu terjadi penimbunan dan kepanikan, takut tidak bisa membeli BBM sesuai kebutuhan.
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, sebagai kepala daerah, mestinya jauh hari ia telah mendapatkan surat terkait rencana pemerintah menjadikan Batam sebagai daerah ujicoba, tetapi itu justru tidak ia dapatkan. Situasi ini justru membuat Dahlan khawatir, bakal berdampak pada keberadaan investor di Batam.
“Sebagai kepala daerah saya belum menerima sepucuk surat dari pusat terkait rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Jangan gara-gara kebijakan itu, akhirnya mengganggu investor masuk ke Batam,” kata Dahlan, pertengahan pekan lalu.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam, Syamsul Bahrum menyikapi kondisi dengan sikap lebih tegas. Ia bahkan berani mengatakan, Batam akan menolak rencana pemerintah.

Alasannya, sudah terlalu banyak pilot project di kota ini dan smart card menurut dia tidak efektif diterapkan di Batam.
“Pemko Batam akan menolak smart card. Batam jangan lagi dijadikan pilot project karena sudah banyak pilot project disini yang hasilnya tidak jelas. Termasuk pilot project FTZ yang sampai sekarang masih mengambang. Smart card tidak efektif untuk Batam,”tegas Syamsul kepada wartawan.
Bahrum menjelaskan, smart card sangat tidak cocok bagi Batam, karena kota yang sedang dalam perkembangan. Jumlah kendaraan pribadi di Batam juga sangat besar, tidak sebanding dengan jumlah kendaraan umum yang sangat minim.

“Jika pemerintah pusat tetap bersikeras memberlakukan smart card, tambahnya, harus dilakukan sosialisasi dalam waktu yang cukup. Namun sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari Pemko Batam dan DPRD Batam, mengingat kebijakan itu terkait pada kepentingan warga Batam,” tambahnya.
Agaknya, untuk alasan itu pula, Pemko secara resmi, melayangkan surat ke pemerintah pusat guna menanyakan bentuk penerapan smard card atau kartu pintar di Batam, April mendatang.
“Saya sudah panggil dinas perindustrian dan perdagangan, untuk membuat surat ke pusat. Kita ingin menanyakan  kebijakan pusat yang menetapkan Batam dan Bali sebagai proyek percobaan. Memang  kalau melihat Batam tentu bisa karena mobil yang ada bisa dihitung dan tidak bercampur dengan mobil dari daerah lain,” kata Wakil Wali Kota, Ria Saptarika, Jumat (28/3).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam meminta warga tetap tenang dalam menanggapi isu smart card. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan tersebut belum ada aturan teknisnya.
“Masyarakat jangan sampai panik. Apalagi sampai melakukan panic buying dengan memborong BBM. Kebijakan itu kan belum ada aturan teknisnya, jadi belum tentu diberlakukan untuk Batam,”kata Hijazi.(nix/hat/eik)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s