Smart Card BBM Berlaku Juni

Sabtu, 05 April 2008

BATAM, TRIBUN – Kendati mendapat penolakan, pekan depan tim Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dari Jakarta tetap akan ke Batam untuk melakukan sosialisasi rencana penerapan smart card alias “kartu pintar” pembatasan bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar bersubsidi.

Anggota Komite BPH Migas Eri Purnomohadi mengatakan, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama Pertamina telah mendapat petunjuk dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, bahwa uji coba tetap dilakukan di Batam. Dikatakan, hal itu berdasarkan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sosialisasi akan dilakukan selama dua bulan, April dan Mei. Selanjutnya dilakukan uji coba pada bulan Juni. BPH Migas yakin pemerintah dan warga Batam bakal menerima program tersebut. Bila uji coba berhasil, kartu kendali BBM bersubsidi itu akan diterapkan di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Ahmad Hijazi mengaku hingga kemarin belum ada surat dari pemerintah pusat. “Sampai sekarang tidak ada pemberitahuan secara tertulis dan resmi dari pemerintah pusat kepada Pemko Batam atau unsur Muspida lainya. Kabar hanya datang dari media-media,” ujar Hijazi kepada Tribun, Jumat (4/4).

Pria lulusan Universitas Riau itu menambahkan, “Selama pemerintah pusat tidak memberitahukan secara resmi, kami (Pemko Batam) menganggap sebagai isu yang meresahkan masyarakat.”

Menurut Hijazi, sikap itu merupakan hasil rapat pejabat di lingkungan Pemko Batam yang dipimpin Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika bersama Sekda Kota Batam Agusahiman, bersama kepala-kepala dinas, beberapa waktu lalu.
“Seharusnya pemerintah pusat tahu aturan. Jangan melakukan sosialisasi dulu. Yang penting itu koordinasi dulu dengan pemerintah daerah. Bagaimana sosialisasi kalau pemerintah daerah, baik Pemko maupun DPRD dan unsur Muspida lainnya, belum diberitahu secara resmi,”tambah Hijazi.

Menurutnya, tidak hanya Pemko Batam yang harus diajak koordinasi tetapi juga pihak keamanan, di antaranya Poltabes Barelang. Sebab, dalam pelaksanaan smart card nantinya sangat perlu pengawasan agar BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh rakyat yang berhak.

Meski menolak, tambah Hijazi, Pemko Batam akan tetap menerima perwakilan pemerintah pusat jika memang mereka datang untuk sosialisasi. Kata dia, Pemko Batam sengaja belum mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait penjelasan tentang smart card. “Di republik ini lucu. Kalau kita terlalu respon terhadap kabar kebijakan baru, kita dianggap senang dan menerima kebijakan tersebut. Padahal, khusus smart card kita menolak. Jadi biarkan saja sampai pemerintah pusat sendiri yang mengirimkan pemberitahuan resminya,”kata Hijazi.

Sebelumnya Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah kepada harian ekonomi Kontan (Kompas Grup), juga menyatakan menolak penerapan smart card di Batam. Alasannya, pembatasan BBM bisa menurunkan daya jual Batam yang tengah gencar-gencarnya menarik investor terkait penerapan free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

Divisi khusus
Program penerapan smart card merupakan tanggung jawab PT Sucofindo atas permintaan pemerintah. BUMN penyedia jasa survei dan inspeksi ini yang membuat perhitungan pembatasan BBM bersubsidi, mengeluarkan kartu kendali tersebut, hingga instalasi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Namun demikian, hingga kemarin, kantor cabang Sucofindo Batam belum tahu mengenai rencana penerapan smart card di kota ini. Manager Operasional Sucofindo Cabang Batam, Subandi mengatakan, biasanya proyek nasional seperti itu langsung ditangani divisi khusus. Namun ia belum tahu divisi apa yang akan mengerjakannya.

“Kalau informasi dari pusat sama sekali tidak ada. Biasanya proyek nasional ditangani oleh satu divisi dari 10 Strategi Bisnis Unit (SBU),” ujar Subandi kepada Tribun melalui sambungan telepon, kemarin.

Dijelaskan bahwa dalam SBU, Sucofindo terbagi atas bagian-bagian yang berbeda. Kalau cabang Batam hanya mengerjakan bidang sertifikasi, engineering, dan kegiatan lain yang sesuai kebutuhan di daerah.

Subandi menyarankan agar Tribun menghubungi kantor Sucofindo Jakarta divisi Rekayasa Konstruksi dan Transportasi (RKT), sebab kemungkinan proyek smart card ditangani oleh divisi itu. Berdasar penjelasan dalam situs resmi Sucofindo, pada smart card tertera deretan kode angka (bar code) yang akan ditempelkan pada kaca depan mobil maupun pada bagian tertentu di sepeda motor.

Nanti petugas SPBU akan mendeteksi kartu itu dengan alat pemindai yang terhubung dengan komputer.

Smart card hanya diberlakukan pada kendaraan (mobil) pribadi kapasitas 2000 cc ke bawah dan sepeda motor. Mobil akan dijatah BBM bersubsidi sebanyak 5-7 liter per hari dan dua liter per hari untuk sepeda motor.(nix/rnd)

One thought on “Smart Card BBM Berlaku Juni

  1. SmartCard gak seperti namanya adalah rencana yg paling konyol dari pemerintah.

    1. Dijamin 101% akan muncul makelar2 BBM yg menjual BBM di harga tengah antara BBM subsidi dan non Subsidi. Para Angkot akan mengisi BBM lalu menjualnya ke kend pribadi..
    2. Angkot, truk, bis, dan kendaraan niaga lainnya serta spd motor juga dijatah. Banyangkan bgmn kondisi tranportasi kita saat diterapkan?
    3. Berapa jatah perhari yang ideal? Berarti tiap2 hari mesti antri? berapa pemborosan waktu yang terjadi jika semua mesti mengisi BBM tiap hari?
    4. dll ekses negatif yang timbul?

    Yang lebih efektif untuk menyiasati sisa Subsidi yang masih ditanggung pemerintah pasca kenaikan BBM ini dgn USD 120 / barrel adalah dengan memberlakukan PAJAK PROGRESIF untuk kendaraan pribadi sesuai kelas, harga dan ccnya.

    Contoh:
    Xenia Rp. 100juta, Pajak Tahunan 5%, pajak = 5juta/tahun
    Innova Rp. 200juta, pajak Tahunan 7,5%, pajak = 15juta/thn
    CRV Rp.300 juta, pajak Tahuan 10%, pajak = 30juta/tahun
    BMW Rp. 500juta, Pajak Tahuan 15%, pajak = 75juta/tahun
    dst sampai 20% untuk mobil2 dgn harga jual diatas 500juta

    Bayangkan dgn mobil pribadi sebanyak 10juta kendaraan dan rata2 pajak tahunan Rp. 10juta/tahun saja, maka pemerintah akan mendapatkan Rp. 100 TRILYUN. Uang ini dipakai untuk mensubsidi BBM buat angkot, Truk, Bis, kendaraan niaga lainnya, spd motor, Mesin perahu nelayan, mesin2 traktor petani, dsb.

    Sehingga tidak ada kenaikan BBM lagi. Jika ada pemilik kendaraan pribadi yang protes, suruh naik spd motor aja. Dah enak2 pake AC, dgr audio tape, duduk di jok kulit buaya, masih omonk gak sanggup bayar? Kebangetan.

    Dgn sistem pajak beginian, tidak akan timbul ekses negatif maupun manipulasi. Setiap yang mau memperpanjang atau mengurus STNK baru, mesti menyertakan bukti penyetoran pajak tsb ke Samsat. Penyetoran dilakukan di Bank yg ditunjuk pemerintah langsug ke rek Pemerintah. Jadi tidak bakal terjadi manipulasi.

    Anggaran 100 TRilyun tsb sebagian dapat dipakai untuk membangun prasara tranportasi massal yang nyaman, aman, dan bersih diseluruh Indonesia secara bertahap.
    Monorail? 4 Trilyuun? Maaaaah, keciiiiiiiil. Gak perlu merenggek2 ke negara lain. Ambil aja dari 100Trilyun tsb.
    ———
    Hemmm Pemikiran yg cerdas.
    Thanks atas kunjungan dan opininya.
    Wassalam
    Ria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s