Pemko Minta Kartu BBM Dikaji

Friday, 11 April 2008Pertimbangkan Untung Ruginya untuk Batam

BATAM(BP) – Rencana pemerintah pusat menjadikan Batam sebagai daerah percobaan penerapan smart card (kartu BBM) tidak begitu saja diterima Pemko Batam.

Dalam rapat terbatas bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Kamis (10/4) di kantor Wali Kota, Pemko mengusulkan dibuat tim kecil terlebih dulu mengevaluasi program itu sebelum diimplementasikan Juni 2008 mendatang.
Tim kecil yang diusulkan Pemko Batam ini, terdiri dari BP Migas, Pemko, pelaku usaha yang bertugas mengevaluasi akibat penerapan kartu BBM nantinya. Tim itu yang akan mengkaji untung dan rugi penerapan kartu BBM di Batam. Waktu untuk tim bekerja selama satu bulan. Jika penerapan kartu BBM merugikan masyarakat Batam, bisa jadi rencana tersebut dibatalkan.
Rapat terbatas tersebut dihadiri Kepala BP Migas Tubagus Haryono, Wakil Wali Kota Batam Ir Ria Saptarika, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam Syamsul Bahrum PhD, Kepala Disperindag Batam Ahmad Hijazi, dan Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kepri Chandra Ghazali.
Menurut Kepala BP Migas, Tubagus Haryono, Batam dipilih sebagai daerah percontohan karena lebih mudah dilakukan pengawasan. Selain itu, jumlah stasium pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Batam hanya 21 unit.

“Batam sebagai daerah pulau lebih tepat untuk jadi percontohan kartu BBM. Jika program ini diterapkan di daerah daratan, akan menimbulkan kecemburuan daerah perbatasan lain,” ujar Tubagus.
Kartu BBM, ujar Tubagus lagi, bukanlah pembatasan pembelian bahan bakar di SPBU. Hanya saja, yang dibatasi itu BBM bersubsidi. Sedangkan BBM yang tak bersubsidi, masyarakat bisa membeli dalam jumlah berapapun. “Kartu BBM ini hanya untuk BBM yang bersubsidi. BBM yang tak bersubsidi, setiap orang bisa membeli lebih dari 10 liter per hari. Ini yang perlu diluruskan,” jelasnya.
Lebih lanjut diungkapkan, penerapan kartu BBM dengan sistem online. Sehingga, satu pemilik kendaraan sepeda motor jika sudah mengisi di SPBU A, tak diperbolehkan mengisi di SPBU lainnya.

Karena sudah terekam. Kemudian, semua pemilik kendaraan bermotor di Batam mendapatkan kartu BBM dengan menunjukkan STNK. “Tak ada pembatasan. Kita akan memberikan kartu BBM ini sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada,” ujarnya.
Disebutkan, kartu BBM tidak akan menganggu BBM industri yang ada di Batam. Sebab, BBM industri sudah ada khusus untuk kalangan industri. Yang jelas, ujar Tubagus, BP Migas ke Batam hanya untuk silaturahmi dengan Pemko Batam mengenai rencana penerapan kartu BBM. “Kita minta masukan mengenai rencana ini.

Hasilnya nanti tergantung pembahasan tim kecil. Jika direkomendasikan layak diterapkan di Batam, kita lanjutkan,” paparnya.
Untuk menerapkan kartu BBM ini, katanya, memerlukan payung hukum terlebih dulu. Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki payung hukum untuk kartu BBM ini. “Jika sudah dibuat baru kita jalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wawako Batam, Ir Ria Saptarika, menyatakan, rencana penerapan kartu di Batam bukan harga mati. “Makanya melalui tim kecil yang dibentuk akan mengkaji baik dan buruknya kartu BBM ini,” ujarnya.
Sedangkan menurut Ketua Hiswana Migas Kepri, Chandra Ghazali, sampai sejauh ini pihaknya sebagai pengelola SPBU belum mengerti secara detail sistem kartu BBM tersebut.(rob)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s