Tubagus Kaget Banyak Orang Hadir

Sosialisasi Smart Card WARGA Kota Batam harus mulai belajar cara menghemat bahan bakar minyak (BBM) sejak sekarang. Karena tak lama lagi, kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, premium maupun solar, melalui smart card alias “kartu pintar” akan diterapkan di kota ini.

Ketika itu, masyarakat tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi secara leluasa, tapi akan dijatah oleh pemerintah dalam jumlah tertentu. Kabar terbaru adalah kendaraan angkutan umum juga terkena pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Berbeda dari informasi selama ini yang dihembuskan para pejabat pusat di Jakarta bahwa hanya kendaraan pribadi kapasitas mesin 2000 cc ke bawah dan sepeda motor yang terkena kebijakan itu.

Dalam sosialisasi yang dipimpin langsung Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono bersama sejumlah stafnya di lantai V Kantor Pemko Batam, Kamis (10/4), dijelaskan bahwa pembatasan BBM bersubdisi itu berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik milik pribadi maupun angkutan umum, mulai kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, atau lebih.

Sosialisasi yang berlangsung tertutup untuk wartawan itu dihadiri oleh para pejabat di lingkup Pemko Batam dan para pemilik station pengisihan bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Batam.
Pertemuan itu dimoderatori Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika. Pemilik SPBU yang hadir sekitar 20 orang dan tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Batam, serta beberapa kepala dinas, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ahmad Hijazi dan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum.
Usai pertemuan, Tubagus didampingi Ria Saptarika menjelaskan kepada wartawan bahwa itu masih sosialisasi tahap awal. Ia agak kaget karena ternyata masalah smart card mendapat perhatian luas dibuktikan dengan banyaknya peserta.
“Pertemuan ini awalnya direncanakan tidak resmi antara BPH Migas dengan Pemko (Batam) saja. Tapi ternyata yang hadir banyak dari pemilik SPBU Batam. Ini belum sosialisasi kebijakan, karena masih menjaring respon pemerintah daerah kalau kebijakan ini benar-benar diterapkan,”kata Tubagus.
Dikatakan, smart card baru akan diterapkan bila sudah ada payung hukum yang jelas, bisa instruksi presiden atau keputusan menteri. Tapi sampai kini aturannya belum dibuat, karena masih tahap sosialisasi rencana kebijakan.
Dalam pertemuan kemarin, BPH Migas telah memaparkan teknis pelaksanaan smart card. Kartu itu merupakan bentuk kartu kendali penggunaan BBM bersubsidi. Nantinya setiap pemilik kendaraan akan dijatah dalam jumlah tertentu setiap hari. Tapi tak dirinci berapa batasan yang boleh dibeli masyarakat.
“Misalnya untuk mobil jatah premiumnya hanya lima liter yang bisa dibeli dengan harga subsidi per hari. Kalau dia mau beli 10 liter, berarti lima liter lagi dibeli dengan harga normal alias bukan harga subsidi,”terang Tubagus.
Kaji ulang
Pemko Batam melalui Ria Saptarika, tidak langsung menyetujui, tapi meminta agar smart card dikaji ulang dengan membentuk sebuah tim kecil beranggotakan Pemko Batam, Hiswana Migas, Kepolisian, dan Pertamina.
“Jika nantinya tidak berdampak negatif, smart card bisa diberlakukan. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, bisa tidak diterapkan,”ujar Ria.
Sementara Ketua Hiswana Migas Batam Chandra Ghazali mengatakan, kebijakan itu tak akan berpengaruh terhadap bisnis SPBU. Alasannya, kuota BBM tetap sama diberikan oleh Pertamina. Hanya saja sistem penjualan yang berbeda karena menggunakan smart card.
Secara teknis, smart card bisa didapat secara gratis oleh pemilik kendaraan di setiap SPBU atau tempat lain yang nantinya ditetapkan. Pemilik kendaraan akan didata, seperti nomor polisi dan wilayahnya, kategori kendaraan, jenis bahan bakar, serta volume kuota BBM yang bisa diperoleh dalam periode waktu tertentu (hari, minggu, atau bulan).
Setelah kartunya jadi, untuk mobil akan ditempelkan di badan kendaraan, sementara untuk motor bisa dipegang si pemilik. Smart card merupakan kartu elektronik yang sudah memuat teknologi komputerisasi. Jadi, setiap kali pemilik kendaraan ingin mengisi BBM, kartu akan di-scaning sehingga terbacalah identitas kendaraannya dan sisa jatah BBM bersubsidi yang dimiliki.
“Jadi, walaupun seseorang mengisi BBM di SPBU berbeda-beda, tetap akan ketahuan berapa jatah BBM bersubsidinya,” jelas Tubagus.
Pembacaan smart card nantinya akan terhubung di pusat data yang ada di BPH Migas dan link dengan sistem yang ada di seluruh SPBU. Data juga terhubung ke sistem di Departemen Keuangan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan bank persepsi.
Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
Setiap kali ada transaksi, data akan terekap, baik identitas SPBU seperti nomor SPBU, ID reader, ID operator, dan identitas si pembeli seperti nomor polisi kendaraan, jenis BBM, kategori kendaraan, jam dan tanggal transaksi, serta volume transaksi.
Penerapan smart card memerlukan persiapan teknologi yang harus terpasang di setiap SPBU. Namun sampai sekarang, menurut Tubagus, teknologi itu masih dipersiapkan. Ia enggan menjawab soal besaran biaya aplikasi teknologi itu. “Kita lagi nunggu persetujuan dananya dari Menteri Keuangan. Berapanya, belum tahu,” ujarnya.
Dijelaskan, latar belakang kebijakan itu adalah keinginan pemerintah pusat menekan pengeluaran APBN, akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai 100 dolar AS per barel. Kenaikan itu tentu saja meningkatkan beban subsidi BBM pada APBN.
Perkiraan kebutuhan BBM bersubsidi 2008 sebesar 41.596 juta KL (kilo liter) sedangkan kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 35,836 juta KL (asumsi APBN 2008). Untuk mengurangi beban subsidi itu, diperlukan pengendalian kuota sebesar 35,836 KL, di antaranya dengan memberlakukan smart card alias pengaturan distribusi sistem tertutup.(nix)

One thought on “Tubagus Kaget Banyak Orang Hadir

  1. Memang sudah saatnya kita berhemat dalam pemakaian energi terutama BBM. Menurut saya asalkan dilaksanakan dengan cara bersih dan transparan, dampak negatif dari penggunaan kartu pengendalian BBM seperti smart card tidak begitu kentara. Artinya manfaatnya akan lebih besar daripada mudharatnya.

    Tapi yang masih patut disayangkan adalah kenapa untuk berhemat saja kita mesti dipaksa-paksa dengan aturan pemerintah? Apakah kita tidak bisa berhemat dengan kemauan sendiri?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s