Siak Atau Sial?

Saturday, 03 May 2008
Oleh :indra mahyuzi sh
Direktur Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Batam

Permasalahan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan prosedur SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)-yang lebih dikenal dengan sebutan KTP SIAK- nampaknya sampai sekarang masih terus berlanjut. Kritikan, saran bahkan sampai pada tuntutan pembatalannya bermunculan ke permukaan. Akan tetapi tidak adil rasanya membicarakan “dipolemikannya” KTP SIAK ini kalau kita tidak pernah tahu asal muasalnya. Sebab dari semua daerah yang menerapkan KTP SIAK hanya Kota Batam yang mempunyai tensi yang tinggi dan seolah-olah KTP SIAK menjadi sumber masalah.

Kedudukan Hukum
KTP SIAK merupakan program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia. Baik ketika mereka masih berada di Indonesia maupun ketika berada diluar negeri nantinya. Jadi KTP SIAK bukanlah program sektoral di beberapa daerah.
Dasar hukum pembentukan KTP SIAK adalah Undang-undang No.26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Kemudian dalam Pasal 82 (1) Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri. (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
Disini sangatlah jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota hanya sebagai pelaksana dari sebuah undang-undang yang berlaku secara nasional. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun termasuk pemerintah daerah.

Mengubah Paradigma
Dikarenakan KTP SIAK ini adalah perintah dari undang-undang, maka selayaknya semua elemen bertanggungjawab untuk menyuksekannya. Akan tetapi selalu muncul pertanyaan, kenapa persoalan KTP SIAK di Batam menjadi berlarut-larut? Dan seolah-olah menjadi momok yang tidak adil ditengah-tengah masyarakat. Hiruk pikuknya KTP SIAK di Kota Batam, setidaknya ada dua hal yang menarik untuk dicermati. Pertama, undang-undang tentang Administrasi Kependudukan sudah ada sejak tahun 2006. Artinya kebaradaan undang-undang tersebut sudah sekitar dua tahun. Sudah sejauh mana efisien dan efektifnya Pemko Batam mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Apabila sosialisasinya kencang dan tepat sasaran, mungkin tidak akan “dipolemikan” seperti sekarang terjadi. Karena pembuatan KTP SIAK begitu sulit bahkan prosesnya terkesan berbelit-belit dan butuh waktu lama. Apakah untuk mendapatkan satu KTP saja mesti menunggu sampai dua bulan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mesti dicarikan jawaban pastinya. Dan apakah memang ada oknum-oknum pemerintahan yang sengaja mempersulit atau memperlama proses dengan tujuan-tujuan tertentu. Sehingga hal ini membuat masyarakat menjadi jenuh dan bosan kalau berurusan dengan birokrasi.

Sementara suara-suara miring masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kalau ada pelicinnya urusan KTP SIAK sekalipun bisa lancar dan cepat. Tapi bagi yang tidak punya pelicin bersiap-siap menunggu jawaban “dua bulan” lagi dari petugas. Ini adalah persoalan birokrat yang perlu diselesaikan dengan segera. Tentunya dibutuhkan ketegasan dari kepala pemerintahan untuk menertibkan aparaturnya yang masih “nyeleneh”. Menurut Eko Prasodjo (pakar administrasi publik dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia) bahwa sehebat apa pun pejabat politik, birokrasi yang buruk bisa dengan gampang membuat implementasi sebuah kebijakan remuk.

Kedua, setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan pernyataan bahwa untuk Pemilu 2009 nanti KTP SIAK dijadikan sebagai kartu pemilih. Anggota Dewan dan Parpol menjadi gusar dan resah. Sehingga bermunculanlah ide-ide cemerlang-yang sebelumnya justru yang muncul adalah kritikan semata dan bahkan melimpahkan semua permasalahan KTP SIAK ke pemerintah-bagaimana supaya prosedur pembuatan KTP SIAK bisa dipermudah.
Hal ini memperlihatkan secara gamblang kepada masyarakat bahwa mereka berbuat kalau sudah berkaitan dengan kepentingan politik masing-masing. Padahal kegunaan KTP SIAK bukan hanya untuk mencoblos pada Pemilu 2009. Dan bahkan persoalan KTP SIAK ini tidak akan menjadi rumit kalau anggota dewan juga ikut membantu memberitahu kepada konstituennya masing-masing. Bahkan sampai masa resespun belum ada terdengar anggota dewan memberitahukan kepada masyarakat kalau KTP SIAK merupakan amanat dari undang-undang dan berlaku nasional.
Dalam konsideran UU No.26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Untuk pelayanan yang profesional diperlukan birokrasi yang bersih dan baik atau good corporate government. Menurut Eko Prasodjo perubahan hanya terjadi sebagai sebuah proses politik, tidak hanya dalam lingkup eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Reformasi birokrasi tidak terjadi kalau salah satu lingkup tadi bobrok. Kalau tetap begitu, reformasi tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi. Tapi proses akan terus berjalan.
Dengan tetap berjalannya proses KTP SIAK secara nasional, sudah selayaknya semua elemen di Batam ini untuk bergerak agar proses ini tidak terlalu jauh ketinggalan dari daerah lain. Sebab kalau sampai masalah KTP SIAK berlarut-larut di Batam tentu akan membawa “kesialan” bagi semua elemen didaerah ini, termasuk masyarakat dan elit politik. Sekarang tinggal pilih SIAK atau SIAL? ***

Advertisements

2 thoughts on “Siak Atau Sial?

  1. Assalamu’alaikum wr.wb.

    Menurut ana, biar orang lain sibuk mengkritisi SIAK, kita doakan mereka sadar. Sebab manfaat SIAK sungguh sangat-sangat buanyaak. Misalkan dikaitkan dengan Investasi, ketika dari Dubai menyoal tenaga ahli WELDER di Batam ada berapa? Boro-boro data alamat mereka, maka jawabannya ada di SIAK.

    O ya.., soal GTT (Group Transformation Training) yang Insya Allah untuk membakar ‘mental yang iri, dengki, gasak, gesek, gusuk’ sebab AKAR PROBLEM itulah yang harus di babat habis.
    Proposal Penawaran sudah ana kasihkan Sdr. Zakmel tadi pagi Pak.
    Mohon dapat diterima dan dapat terealisasi.

    Sukron..
    Agung – HUMANIKA
    ——–
    Hi MAs Agung, terimaksih atas dukunggannya, do’a kan kami agar tetap semangat dan Istiqomah.
    Thanks & Wassalam
    Ria

  2. Ass, salam sejahtera. Menarik sekali permasalahan dalam pendataan kependudukan di indonesia ini. dengan UU yang diberlakukan yaitu UU No 23 tentang Administrasi Kependudukan, ini tentunya yang diinginkan Pempus untuk penyeragaman diseluruh wilayah Indonesia dalam hal pendataan kependudukan yang dimaksud adalah munculnya KTP SIAK yang merupakan kartu identitas diri dalam konteks Nasional. KTP SIAK yang sudah berjalan selama 2 tahun di Batam, dapat dilihat hasilnya, apakah sudah memuaskan dalam arti berjalan dengan baik, apabila berjalan dengan baik maka pembuatan KTP SIAK tersebut dapat di berlakukan juga di wilayah lainnya, dan juga sebaliknya. Tentunya dalam hal ini pejabat yang memiliki wewenang sebagai pembuat kebijakan jangan cepat mengambil suatu keputusan itu dengan terburu – buru perlu juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan pasca kebijakan tersebut. Pembuatan KTP SIAK tersebut juga merupakan program PEMPUS yang terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya, saya rasa apabila sudah berjalan KTP SIAK seperti saat, yang perlu kita pahami bagaimana supaya mekanisme pembuatan KTP SIAK tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak menyulitkan masyarakat, bukan langsung mengklaim harus segera dihapuskan pembentukan KTP tersebut. By Erik, sekian dan terima kasih.
    ——-
    Hi mas Erik, assalammu ‘alaikum wrwb.
    Terimakasih atas comment nya

    Wassalam
    Ria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s