Perdaduk yang Mudah Ditembus

Kamis, 15 Mei 2008
BATAM (BP) – Tujuh tahun sejak Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk (Perdaduk) Dalam Daerah Kota Batam disahkan, penambahan jumlah penduduk Batam masih juga menggelisahkan. Penduduk terus bertambah, seiring dengan banyaknya pendatang dan tumbuhnya angka kelahiran.Yang gelisah, salah satunya adalah Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Di sejumlah acara-acara resmi, Dahlan mengungkapkan kekhawatirannya soal lonjakan penduduk Batam yang setiap tahunnya pernah mencapai 100 ribu jiwa. Sampai tahun 2010, kata Dahlan, Batam hanya diproyeksikan untuk ditempati oleh sejuta warga.

Lonjakan itu, terutama terjadi pada momen-momen Lebaran. Warga Batam yang pulang kampung, selalu membawa satu atau dua keluarganya masuk Batam. Hingga, Lebaran tahun lalu, ia meminta warga Batam tak kembali lagi ke Batam membawa keluarga.

“Kirimkan saja uangnya ke kampung. Tapi, tak perlu bawa keluarga di kampung ke Batam. Penduduk Batam sudah banyak,” katanya.

Kegelisahan Dahlan, sungguh menjadi ironi jika dikaitkan dengan keberadaan Perda Perdaduk. Perda ini, membuat benteng-benteng kokoh yang rasanya tak mudah ditembus pendatang. Sejumlah persyaratan menghadang pendatang yang mau masuk Batam. Konter-konter Perdaduk dipasang di pelabuhan-pelabuhan.

Pada Bab III tentang pengendalian penduduk, pasal 49 ayat 2 Perda Perdaduk itu, syarat-syarat pendatang yang mau menjadi penduduk Batam antara lain harus membawa surat pindah dari lurah yang diketahui camat daerah asalnya, surat berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal, surat izin orang tua bagi yang belum kawin, surat kawin, surat duda/janda, surat panggilan kerja, apabila perusahaan yang bersangkutan memanggil.

Itu belum lagi, keharusan jaminan tiket atau uang selama tinggal di Batam. Atau jaminan dari penduduk Batam yang dituju. Semua itu, rasanya mustahil ditembus pendatang yang hanya coba-coba mengadu nasib ke Batam.

Tapi, jumlah penduduk terus bertambah. Tahun 2006, jumlah penduduk Batam mencapai 713.960 jiwa dan jadi 724.315 jiwa di tahun 2007. Tahun 2008, kabarnya angkanya melonjak mencapai 800-an ribu jiwa.

Semua ini terjadi, menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam Supandi Arim karena Perda Perdaduk tak efektif. Perda ini memuat celah-celah munculnya pungli, merugikan masyarakat dan merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik. “Jadi lebih baik, Perda ini dihapuskan saja,” katanya.

Suara-suara agar Perda ini dihapuskan saja, didengar Pemko Batam. Namun, Batam tetaplah membutuhkan sebuah instrumen untuk mengendalikan penduduknya. Tahun ini, Pemko Batam bermaksud merevisi Perda itu. Anggaran sebesar Rp390,477 juta dialokasikan untuk kepentingan pembuatan naskah akademik revisi Perda itu.

Menurut Wakil Wali Kota, Ria Saptarika, revisi Perda Perdaduk itu juga untuk menyesuaikan dengan munculnya Undang-undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Namun, apakah revisi itu akan menjangkau pasal-pasal soal pengendalian penduduk Batam, semuanya masih dalam proses. (med)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s