Abidin: Percuma Saja FTZ!

Jumat, 30 Mei 2008
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepri dan Kota Batam, Abidin mengatakan, krisis listrik dan gas yang terjadi di Batam memang sudah terdengar ke berbagai negara, khususnya negara-negara yang memiliki perusahaan (PMA) di Batam.Ia juga menyayangkan sikap Pemko Batam yang lamban menyikapi persoalan serius ini. “Harusnya Wali Kota Batam pro aktif. Jangan tunggu investor marah baru bergerak. Krisis listrik dan gas ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar dan serius yang harus dicarikan jalan keluar,” ujar Abidin.
“Jujur saja, Apindo juga banyak ditanya soal krisis gas dan listrik oleh sejumlah investor dari berbagai negara. Mereka bertanya kapan krisis itu berakhir,” ungkap Abidin, kepada Batam Pos, kemarin.
Tidak hanya investor yang berencana menanamkan modalnya di Batam yang bertanya, sejumlah investor yang usahanya eksis di Batam, juga banyak menyampaikan keluhan ke Apindo. Para investor ini berharap, pemerintah secepatnya menyelesaikan persoalan krisis ini.
“Kalau dibiarkan berlarut-larut, jangankan masuk, yang ada saja bisa-bisa cabut dari Batam. Ini persoalan serius bagi Batam. Percuma ada FTZ. Bahkan, FTZ tidak akan jalan kalau persoalan listrik dan gas tak segera diatasi,” tegas Abidin.
Menurutnya, tiga hal yakni listrik, air dan infrastruktur, merupakan fasilitas pertama yang dilihat oleh investor, sebelum menanamkan modalnya di suatu kawasan. Selain persoalan birokrasi dan kondisi keamanan serta letak wilayah.
Abidin juga mengatakan, pemerintah daerah ataupun masyarakat, tak perlu menyalahkan Singapura yang hingga saat ini pasokan gasnya dari Conoco Philips melalui PT PGN berjalan lancar. “Namanya mereka (Singapura) pembeli. Kalau kita jual pasti mereka beli. Jadi bukan penyakit Singapura, tapi penyakit bangsa kita. Kenapa hasil bumi dan kekayaan alam yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, malah dijual semua ke luar negeri, sementara untuk kebutuhan sendiri diabaikan. Sekali lagi, bukan salah Singapura, tapi penyakit kita,” tegasnya.
Abidin juga menilai, keberadaan PT PGN selaku penyalur gas harus dievaluasi atau diaudit. “Kenapa mereka lebih prioritaskan luar negeri. Ada apa?” tanya Abidin.
Pria yang dikenal vokal ini juga mengatakan, akibat krisis gas dan listrik ini, tidak hanya industri yang dirugikan, juga masyarakat kecil, khususnya sektor riil. “Efek dominonya sangat besar. Jadi jangan dianggap sepele,” katanya.

Tambahan Gas

Pemadaman bergilir seperti diinfokan PT PLN Batam di media-media kemarin, tak semuanya terjadi. Penyebabnya, PLN mendapat limpahan gas yang tadinya ditujukan untuk industri.
Jika informasi Conoco Phillips (Cophi) sebelumya menyebut, Kamis (29/5) PLN akan mendapat 26 MMBTU gas dan 0 MMBTU untuk industri, kemarin PLN justru mendapat tambahan 5 MMBTU dari rencana semula. Dengan begitu, pasokan gas ke PLN kemarin menjadi 31 MMBTU.
Siang kemarin, informasi ini disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Ria Saptarika yang baru saja menerima kedatangan PLN dan PGN di ruang kerjanya. Penambahan ini, kata Ria, karena industri menolak 5 MMBTU gas dari PGN. Sebab produksi tetap tidak bisa bekerja dengan gas yang jauh di bawah angka kebutuhan. “Ini kabar yang cukup menggembirakan,” ujar Ria.
Humas PLN Ade Sulistyani yang dikonfirmasi kemudian membenarkan hal ini. PGN, katanya, menawarkan 5 MMBTU gas ini ke seluruh pelanggannya, kalangan industri. Namun tak ada yang mau karena cuma kecil, sehingga dialihkan semua ke PLN. “Tapi untuk besok (hari ini, red), kita belum tahu,” ujar Ade.
Informasi pastinya, kata Ade, baru yang 26 MMBTU saja. Apakah hari ini PLN dapat limpahan gas lagi, hingga kemarin sore belum bisa dipastikan. “Informasinya, antara PGN dengan bagian teknis langsung. Jamnya pun tak tahu kapan,” terang Ade.
Pemko ke Jakarta

Jumat (30/5) hari ini, Wali Kota, Gubernur, Perwakilan Komisi III, Ketua OB akan menemui Dirjen Migas dan BP Migas. Rombongan ini bermaksud meminta agar pusat menjamin ketersediaan gas bagi Batam. Jika mengacu kepada kebutuhan saat ini, besarnya 60 BBTUD. Namun tidak secara khusus dimintakan nilai itu dalam bentuk kontrak firmed.
Tapi memang, ujar Sekretaris Komisi III Onward C Siahaan, salah satu jalannya adalah dengan mengubah kontrak menjadi firmed. Ditakutkan, jika kontrak gas masih interruptible, membuka kesempatan Singapura membeli dengan harga lebih tinggi. “Kalau sudah begitu, Batam bakal tidak kebagian lagi,” kata Onward di sela-sela kegiatan workshop yang digelar KPK, kemarin.
Namun, keberangkatan rombongan ke Jakarta, tidak secara khusus untuk melobi agar kontrak PLN Batam diubah dari interruptible ke firmed. “Yang terpenting jaminan ketersediaan gas dulu,” katanya.
Nanti, ujar Onward, kedatangan ke pusat dibagi dua tujuan. Pertama, Komisi III akan membicarakan hal teknis dengan Dirjen Migas. Kedua, giliran Gubernur, Ketua OB, dan Wali Kota menemui Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro untuk bicara kebijakan.
Informasi dari Ria, juga menyebut bahwa Ismeth telah mengirim surat ke Menteri ESDM. Surat tersebut dikirimkan tanggal 28 Mei kemarin, dengan sifat surat ‘penting dan sangat mendesak’ perihal krisis gas untuk Batam yang berpotensi merugikan negara. Surat tersebut bernomor 0279/KDH KEPRI.542/05.08.
Intinya, Menteri ESDM diminta mengadakan rapat dengan BP Migas, PGN, PLN, PLN Batam, Cophi, Wako, dan DPRD Kota Batam untuk mencari solusi tuntas masalah gas. Dalam suratnya, terang Ria dan juga dibenarkan Onward, Gubernur membawa nama 900 PMA yang bakal terancam dengan tidak dijaminnya ketersediaan gas bagi Batam.
Dari Pemko akan diwakili langsung Wali Kota Ahmad Dahlan, sedangkan dari Komisi III, masih belum dipastikan siapa saja yang bakal berangkat. ***

2 thoughts on “Abidin: Percuma Saja FTZ!

  1. Pak Ria, pemko itu punya divisi science & technology ga yah ? kalo punya gimana kalo diberdayakan. Salah satu project yg potensial tentunya mslh pencarian sumber daya alternatif. Mestinya msh ada peluang utk dikembangkan. Bisa kerja bareng dgn kampus2x kita yg lagi tidur. ITB, UI, UGM, dll. Kyknya menarik nih.
    ———
    Hi Mas Tiggis, Kita kita tidak punya Divisi research yg dimaksud kalaupun kita membutuhkannya memang dengan cara bekerja sama dengan pihak luar seperti; Perguruan Tinggi, Konsultan dan Lembaga research resmi milik pemerintah pusat. Akan tetapi semua itu mesti dalam bentuk kegiaan yg dianggarkan di APBD Pemko Batam terlebih dahulu.
    Demikian semoga dapat di fahami & Wassalam
    Ria

  2. Konversi energi yang direncanakan PLN batam dari gas ke batubara, kalau gak salah di Bukitkasam itu gimana pak?
    Katanya jadi proyek sia sia.
    Selain pembangkit GAS, pasti ada Plan A, Plan B, Plan C …… Plan Z yang kudu dipikirkan.
    Ini tugas sampean pak, planing dan eksekusi.
    Mari perbaiki bersama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s