Pejabat Wajib Tempelkan Nilai Kekayaan

Kamis, 19 Juni 2008|06:15:38WIB

Pejabat Batam Paling Patuh

WENY ARIATI, Batam

Kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara atau Lembar Harta Kekayaan Perjabat Negara (LHKPN) di lingkungan Pemko Batam, menduduki tingkat kepatuhan tertinggi versi pokja LHKPN Kepri.
Dari urutan kepatuhan mengisi LHKPN, Pemko Tanjungpinang berada di urutan terbawah. Dengan persentase pelaporan 21,6 persen saja.

Dari 325 penyelenggara negara di Pemko Batam yang diharuskan mengisi formulir A dan B LHKPN, semua sudah melaporkan harta kekayaannya.

Dari jumlah itu, yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dan teregistrasi di LHKPN KPK, berjumlah 124, yaitu 116 Nomor Harta Kekayaan (NHK) dari formulir A dan 8 NHK dari formulir B. “Yang dalam proses masih 201,” ujar Sekretariat Pokja LHKPN Kepri Bambang Husdi usai sosialisasi pengisian LHKPN untuk PPK dan bendaharawan di Vista Hotel, kemarin.

Dikatakan Bambang, setiap penyelenggara negara yang sudah mendapat NHK, wajib menempelkan NHK-nya di tempatnya bekerja, minimal selama satu bulan. Di lingkungan Pemko Batam, salah satu penyelenggara negara yang terlihat sudah menempelkan NHK-nya adalah Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri, dengan harta kekayaan sekitar Rp400 juta.

Secara tertulis, ujar Bambang, memang tidak ada sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik yang tidak menempelkan NHK-nya. Selain itu, pemantauannya menjadi sulit sebab KPK sendiri mengirimkan NHK langsung ke yang bersangkutan dengan tembusan ke Pokja kabupaten/kota

Selanjutnya Pokja setempatlah yang mengkoordinirnya. “Tapi kan pengirimannya tidak sekaligus. Bulan ini dua, bulan besok mungkin tidak ada. Jadi sulit dilihat,” jelasnya.

Penyelenggara negara yang menerima NHK di lingkungan Pemko Batam misalnya Wali Kota Ahmad Dahlan, Wakil Wali Kota Ria Saptarika, Asisten Pemerintahan Asyari Abbas, Inspektorat Daerah Kota Batam Hartoyo Sirkoen, dan Kadinkes Mawardi Badar.

Ditambahkan Bambang, ada juga penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN-nya melalui Pokja. Sehingga persentase penyelenggara yang sudah mengisi tidak diketahui pokja. “Tapi ini dibenarkan,” jelas Bambang. ***

One thought on “Pejabat Wajib Tempelkan Nilai Kekayaan

  1. Yang namanya wajib, ya ada saksinya kalau tidak dipenuhi. Wajib yang aneh!
    Mungkin bukan wajib tapi maksudnya makruh.
    Mudahan kewajiban untuk rakyat tidak menjadi kemakruan buat rakyat.
    Salut buat Yusfa Hendri! you’re the great!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s