TKA Berladang di Balik Paspor Wisata

Rabu, 10 September 2008
Tingginya angka wisatawan yang berkunjung ke Batam setiap tahunnya memang telah membawa dampak positif bagi daerah pulau ini. Namun ternyata di balik itu, banyak wisatawan yang datang mempunyai tujuan bekerja. Ironisnya, mereka bahkan ada yang bekerja bertahun-tahun namun tetap mengantongi paspor wisata.

Permasalahan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki izin bekerja di Indonesia sebenarnya sudah masalah klasik. Namun masalah ini beberapa pekan belakangan kembali menghangat seiring adanya tuntuntan dari sejumlah pekerja lokal yang ‘cemburu’ dengan perusahaan yang lebih memprioritaskan pekerja asing padahal tidak memiliki kelengkapan surat-surat sebagai tenaga kerja.

Dari data yang dihimpun Sijori Mandiri, sedikitnya ada sekitar 4 ribuan tenaga asing bekerja di 3.216 perusahaan di Batam dan diduga banyak yang tidak mempunyai surat-surat resmi. Bahkan masing-masing mereka dikenakannya US$100 namun daerah tidak mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan apa-apa.

Banyak pihak yang ditenggarai bertanggungjawab dengan persoalan ini, Kita melihat, pengawasan orang asing (POA) ke Batam, baik dalam rangka kunjungan wisata atau kerja, hingga kini belum terkoordinasi secara terpadu antar instansi terkait, imigrasi, kepolisian dan Disnaker sendiri. Tim terpadu POA masih bekerja sendiri-sendiri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Kota Batam Rudi Sakyakirti baru-baru ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Batam tahun 2008 mengakui, pihaknya sangat kewalahan untuk mengawasi jutaan tenaga kerja yang ada di Batam. Hal tersebut karena tenaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi tenaga kerja hanya 8 orang, 3 diantaranya tenaga struktural.

Menurut Rudi, SDM yang telah mengantongi sertifikat pengawasan dari Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan hanya 8 orang. Idealnya, Disnaker harus memiliki SDM yang mengantongi sertifikat kepengawasan sebanyak 32 orang. Kekurangan inilah yang menjadi kendala terbesar Disnaker dalam pelaksanaan tugasnya.

Ia menyebutkan kelemahan dalam sistim yang dimiliki oleh Disnaker karena tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan TKA yang tidak memiliki ijin, jika tidak menemukannya secara lansung.

“Kita tidak bisa menindak mereka jika tidak menangkap basah bahwa ia melanggar aturan, diluar kerja itu bukan wewenang kita itu tugas imigrasi, disana kelemahan kita,” sebut Rudi.

Sesungguhnya menurut Rudi setiap tahunnya ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja pusat untuk dua orang PNS yang akan ditugaskan sebagai tenaga pengawas tersebut. Namun sayangnya, setelah mengikuti pelatihan dan baru beberapa bulan bekerja, PNS tersebut telah pindah kebagian lain, karena adanya reposisi jabatan, dan hal ini selalu terjadi setiap tahunnya. Sementara untuk mempekerjakan pegawai lainnya sebagai tenaga pengawas tidak bisa karena harus di beri pelatihan terlebih dahulu oleh Departemen Ketenagakerjaan.

Pajak TKA
Sementara menyangkut pajak TKA, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Kepri, Idris Zaini kepada Sijori Mandiri mengatakan, pihaknya telah meminta ke pemerintrah pusat agar sumber pendapatan daerah dari pajak di Kepri dikembalikan ke daerah sebesar 60-70 persen. Pasalnya kontribusi pajak TKA ini sangat besar dan bisa menambah sumber PAD Kepri.

Menurut Idris setiap bulan per TKA menghasilkan sebesar 100 US$ sehingga PAD ini bukan suatu pendapatan yang kecil di Kepri. Misalkan di Kepri ada 3.000 TKA saja, sudah bisa dibayangkan berapa potensi PAD dari sektor tersebut jika dikalikan dalam satu tahun. Apalagi ke depan, Kepri ini akan menjadi lebih maju dan menyerap TKA yang lebih banyak.

Untuk memperjuangkan agar Kepri mendapat 70 persen dari pajak TKA ini, anggota DPD RI sudah membicarkan dengan pihak Departemen Tenaga Kerja di Jakarta. Pada prinsipnya Dirjen Depnaker setuju. Namun masalah ini harus dibicarakan dulu dengan Menteri Tenaga Kerja.

“Bagi kita, asalkan bisa dikembalikan ke daerah dengan porsi yang cukup, tidak masalah. Namun tentunya harus didukung oleh kebijakan menteri Depnaker,”ujarnya.

Selain pajak, Idris juga menyinggung soal permasalahan tenaga kerja di Indonesia , khususunya Kepri yang tidak bisa bersaing di luar negeri. Hal ini seharusnya tidak bisa dibiarkan, karena masyarakat yang akan rugi. Untuk itu, BLK sebagai satu-satunya sarana pelatihan buat tenaga kerja harus diperdayakan. Sebab, tenaga kerja di Batam ini cukup profesional dan mau bekerja keras. Tinggal bagaimana untuk memberdayakannya.
Sistem Keimigrasian Harus Dirombak
Berbelitnya penangangan masalah TKA yang bekerja di Batam mengundang beberapa tokoh masyarakat dan pengusaha angkat bicara. Salah satunya adalah Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri Abdullah Gosse. Menurutnya, jika permasalahan TKA disebabkan oleh 3 hal yang harus segera dibenahi.

Permasalahan pertama, sistem keimigrasian yang berbelit menurutnya sangat memperlambat proses perijinan yang diurus oleh TKA. Sistem tersebut harus segera dirubah dengan sistem keimigrasian yang mudah dan cepat tanpa berbelit.

Kedua, aturan untuk TKA harus dipertegas dan diterapkan sesuai dengan undang – undang tentang TKA yang berlaku di Indoneisa. Sebab kalau pemerintah tidak tegas dalam menerapakan aturan tersebut, membuat celah TKA atau perusahaan yang mempekerjakannya untuk berbuat curang dalam masalah ijin tinggal TKA.

Permasalahan lain yang harus diperjelas oleh pemerintah daerah adalah terkait iuran TKA setiap bulan yang disetorkan. Dari catatan di Disnaker Batam, sebanyak 3.092 jiwa TKA yang bekerja di 3.216 perusahaan di Batam dengan dikenakannya iuran sebesar US$100 per orang, namun daerah tidak mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan apa-apa.

“Ini yang perlu dipertegas, pemerintah daerah harus mendapatkan bagian dari iuran sebesar US$100 per orang tersebut,” ungkap Gose.

Ketiga, masalah oknum pemerintah yang bermain dalam perijinan TKA, harus ditindak tegas. Disinyalir, banyak oknum pemerintahan di Disnaker yang bermain soal perijinan TKA di Batam. Hal ini tentunya sangat merugikan negara dan rakyat.

Secara terpisah, Kepala Imigrasi Batam, Dirman Sukardi kepada Sijori Mandiri, Selasa (9/9) menegaskan, untuk menertibkan TKA yang bekerja di Batam, Imigrasi Batam bersama kepolisian dan disnaker berkomitmen melakukan penertiban langsung ke perusahaan-perusahaan atau pun ke badan usaha yang menampung TKA. Pengawasan ini akan dilakukan minimal satu kali dalam seminggu. Imigrasi juga berjanji, bagi TKA yang sudah memiliki batas izin bekerja di Indonesia juga langsung dideportasi ke negaranya.

Dirman Sukardi menegaskan, Imigrasi Batam dalam menertibkan jumlah TKA yang ada sekarang juga langsung dilakukan pengecekan persyaratan administasi, apakah visa untuk menjadi TKA masih berlaku atau tidak.

Sesuai dengan peraturan Keimigrasian, TKA yang bekerja di Batam ini memang ada yang memiliki masa kerja sebagai TKA antara 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Untuk pengecekan ini sangat diperlukan oleh Imigrasi dan ini juga akan berlaku bagi 4000 TKA yang masih bekerja di Batam saat ini.

“Kami tidak akan main-main dalam pengecekan izin bekerja TKA di Batam. Ini telah kami buktikan sejak saya pindah ke Batam Juni 2008 kemarin, sudah 17 TKA yang langsung dideportasi ke negaranya masing-masing,”ujarnya.

Dari jumlah TKA yang sudah dideportasi atau dipulangkan ke negaranya ini masing ada yang berasal dari India, Filipina dan Singapura. Dari kasus deportasi ini, kasusnya hampir sama dengan para pekerja Indonesia yang ada di luar negeri. Artinya, visa paspor untuk kunjungan wisata atau keperluan lainnya disalahgunakan untuk bekerja di Batam. Tempat pekerjaan ada yang bekarja di kawasan industri atau badan usaha yang menampung jumlah TKA yang cukup banyak di Batam.

Dia mengatakan untuk melakukan penertiban TKA ini, selain peran serta penuh disnaker dan kepolisian Imigrasi Batam mengharapkan peran serta dan bantuan seluruh masyarakat untuk membasi TKA ilegal di Batam. Siapa saja yang mencurigai adanya orang asing di Batam, apalagi bekerja di salah satu perusahaan silahkan laporkan ke Imigrasi Batam. Imigrasi Batam akan bertindak cepat, seperti pada upaya pengecekan TKA di perusahaan setiap minggunya.

Ia menambahkan dalam menertibkan TKA ini, melalui peraturan yang ada sekarang, seluruh aparat di Imigrasi juga harus lebih disipilin dan profesional dalam mengecek paspor khusus TKA. Ke depan, tidak ada lagi turis yang melancong ke Batam bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bekerja di Batam.

Disnaker Akan Buat Shock Terapi TKA
Menyikapi masalah pengawasan tenaga kerja yang dihadapi Disnaker Batam, Wakil Walikota Batam Ria Saptarika meminta agar dinas terkait agar lebih meningkatkan kerjasama timnya. Disebutkan Ria, kekurangan tenaga teknis yang dikeluhkan oleh Disnaker tersebut sesungguhnya terjadi tidak hanya di Disnaker, tapi juga terjadi di Dinas-dinas lainnya.

“Dalam hal ini sebenarnya yang dituntut adalah kerjasama tim, dan itulah yang menjadi poin utamanya, jadi Dinas terkait harus lebih aktif untuk meningkatkan kerjasama timnya,” ujar Ria.

Untuk rotasi pegawai yang sering terjadi di Pemko Batam, kembali Ria menyebutkan bahwa hal ini kembali menjadi tanggung jawab dinas terkait. Dan mereka diminta untuk memberikan data lebih awal kepada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) agar pegawai yang bersangkutan tidak dirotasikan kebahagian lain, kecuali untuk tujuan promosi.

Disebutkan Ria, selama ini, sebelum dilakukannya roling kepegawaian ditubuh Pemko, tidak pernah dilakukan diam-diam, apalagi pegawai.

“Selama ini rolling tidak pernah dilakukan diam-diam, jangankan orang dalam, wartawan aja tahu,” sebut Ria.

Untuk itu, sebut Ria lagi, sesungguhnya dalam permasalahan ini adalah peran aktif dinas terkait dalam menjalankan tugasnya.

“Kembali saya katakan kerja sama tim itu yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat, jika kerja sama tim lemah, maka hasilnya juga tidak maksimal, dan itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin,” tandas Ria.

Sementara, Kadisnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti memberi ultimatum (peringatan keras) kepada para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki izin bekerja di Batam. Menurutnya, saat ini Disnaker sedang membuat program persiapan dan akan terealisasi paling lambat akhir tahun 2008.
Rudi mengakui masih banyak TKA di Batam yang jauh dari pengawasannya.
Dikatakan, dari 4.000-an TKA di Batam, cukup banyak yang tidak memiliki ijin kerja, sayangnya Disnaker hanya bisa memprosesnya jika tertangkap basah tidak memiliki ijin bekerja saat yang besangkutan dirazia.

Disebutkannya baru-baru ini sudah menemukan 3 TKA bermasalah dari kawasan Mukakuning, namun ia mengaku belum mengetahui apakah kasusnya sudah dilanjutkan ke Imigrasi atau belum. “Saya akan buktikan paling lambat akhir tahun ini Disnaker akan membuat gebrakan yang membuat shock terapi bagi TKA bermasalah ini kita akan buat ketegasan,” ujarnya mengakhiri. (sm/an)

Komentar
Tidak Bisa Menindak

“Kita tidak bisa menindak mereka jika tidak menangkap basah bahwa ia melanggar aturan, diluar kerja itu bukan wewenang kita itu tugas imigrasi, disana kelemahan kita,”
Rudi Sakyakirti
Kadisnaker Kota Batam

Pajak TKA Besar

“Kontribusi pajak TKA ini sangat besar dan bisa menambah sumber PAD Kepri. Kami telah meminta ke pemerintah pusat agar sumber pendapatan daerah dari pajak di Kepri dikembalikan ke daerah sebesar 60-70 persen”
Idris Zaini
Anggota DPD RI asal Provinsi Kepri

Tingkatkan Kerjasama

“Dalam hal ini sebenarnya yang dituntut adalah kerjasama tim, dan itulah yang menjadi poin utamanya, jadi Dinas terkait harus lebih aktif untuk meningkatkan kerjasama timnya”

Ria Saptarika
Wakil Walikota Batam

One thought on “TKA Berladang di Balik Paspor Wisata

  1. ini kan udah rahasia umum… he he he he he
    ———
    Kasihan sebenarnya, mereka itu kan terpaksa!
    Wassalam
    Ria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s