Batam Tantang Pusat

Jumat, 31 Oktober 2008
Soal Larangan Impor 5 Komoditas

PEJABAT Pemko Batam “menantang” pemerintah pusat untuk berdebat soal rencana pelarangan impor lima komoditas lewat Pulau Batam.
Pasalnya rencana pusat itu dinilai disinsentif dan bertentangan dengan kebijakan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ).
“Jika diperlukan saya siap beradu argumen agar rencana pembatasan impor lima komoditas itu tidak diberlakukan di Batam,” tegas Syamsul Bahrum, Asisten Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam menjawab Batam Pos, kemarin.

Pemerintah pusat berencana membatasi impor barang melalui Batam untuk lima produk, yakni makanan dan minuman, elektronika, garmen, permainan anak-anak, dan sepatu. Kebijakan itu diberlakukan untuk menekan angka penyelundupan melalui Batam, di mana barang-barang tersebut menyebar ke daerah lainnya di Indonesia.

Aturan ini rencananya akan ditetapkan pada pekan pertama November 2008.
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Departemen Perdagangan (Depdag) sebelumnya menyatakan dengan tidak masuknya pelabuhan dan bandar udara di Pulau Batam sebagai jalur masuk importasi komoditi tertentu, maka berarti untuk komoditi-komoditi tersebut tidak boleh masuk lewat Batam.

Sedangkan untuk barang-barang yang berhubungan dengan industri masih diperbolehkan impor. Dengan demikian, tidak menganggu kegiatan industri di Batam.
Syamsul mempertanyakan, dari mana jalannya pemerintah pusat mau membatasi larangan impor untuk lima produk di Batam. “Kebijakan larangan impor kurang mendukung Batam sebagai daerah FTZ,” kata Syamsul yang mengaku baru tahu dari wartawan koran ini jika pemerintah ingin menerapkan larangan impor untuk lima produk.

“Anak-anak di Batam mau pakai sepatu dari mana dan mainan apa, jika produk itu dilarang impor,” tambah dia.

Senada dengan Syamsul, Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika saat berkunjung ke redaksi Batam Pos kemarin dengan tegas menyatakan akan menolak kebijakan larangan impor karena bertentangan dengan semangat perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
“Saya baru mendengar rencana kebijakan tersebut. Jika akan diterapkan kita akan konsultasi bersama dengan Pemprov Kepri untuk menolaknya,” ujar Ria.

Menurutnya, jika kebijakan baru itu diterapkan, barang makanan pokok di Batam menjadi mahal dan tidak kompetitif. Ria juga tidak habis pikir alasan apa pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan tersebut untuk menekan angka penyelundupan.

Hubungan Batam dengan Singapura, ujar Ria, sudah terjadi dari dulu. Orang Batam sudah biasa ke Singapura. Bahkan zaman dulu orang Batam tidak perlu paspor untuk masuk Singapura. Cukup menunjukkan KTP saja. Jika dilarang impor, sama saja menghilangkan sejarah. “Larangan impor lima produk tersebut kurang baik diterapkan di Batam,” tegasnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan KPU BC Batam, Aris Sudarminto mengaku belum mengetahui rencana pemerintah pusat.

“Saya baru saja bersama dengan orang Departemen Perdagangan. Tapi mereka kok belum memberikan informasi. Saya akan mencari informasi dulu mengenai larangan impor ini,” katanya.

Ditambahkan Aris, jumlah pelabuhan tikus di Batam lebih dari 46 pelabuhan. Bea dan Cukai sudah meminta agar jumlah pintu masuk dan keluar barang di Batam dibatasi untuk mempermudah melakukan pengawasan barang masuk. Aris tidak mengelak jika banyaknya pelabuhan rawan terjadi penyelundupan barang dari luar Batam. ***

10 thoughts on “Batam Tantang Pusat

  1. wah,,,, ntu konsepnya gmana pak ?

    pak, klo berkenan hati, hendak kiranya berkunjung ke

    http://www.rocknoida.wordpress.com

    senang hati apabila seorang WAWAKO seperti anda memberi komen di blog saya yg masih muda ini,……………….
    ———
    Hi, Assalammu’alaikum wrwb.
    Senang sekali berkenalan dengan anak muda🙂
    Salam kenal dari saya.
    Thanks & Wassalam
    Ria

  2. PUSAT mo menang sendiri
    katanya Pusat memberikan kebebasan membangun, mana dia🙂
    —–
    Hi Mas David,
    Rupanya Mas David ikut menolak juga nih!
    Thanks & Wassalam
    Ria

  3. Kan kita yang disini yang lebih tahu dan lebih ngerti ya pak…
    ———
    Mantab Mas Susilo juga ternyata menolak!

    Thanks & Wassalam
    Ria

  4. Kalo memang di terapkan pak.. bisa bahaya,, karena secara otomatis apa yang di banggakan oleh Batam akan hilang pak,,
    Tidak ada di jumpai harga elektronik yang miring ,, dan malah nanti semua harga bisa mahal,, dari daerah lain,, Terus kalo begitu,, untuk apa ngais rejeki di batam,, bila di daerah lain lebih murah dari pada di batam???
    ———–
    Banyak yg merasakan hal seperti ini Pak Joni, semoga saja ini tidak terjadi.
    Amiiin
    Thanks & Wassalam
    Ria

  5. Tunjukkan dulu apakah Batam memang andalan dalam membangun industri manufaktur. Coba jangan banyak RULI begitu!!!
    ———–
    Siap diusahakan Bos!!

  6. Secara faktual, BATAM belum memenuhi apa yang divisikan oleh mantan Presiden Habibie. kalau hanya jadi lahan penyelundupan, buat apa status khusus?
    ———–
    Siap diusahakan Bos!!

  7. Ini menandakan Syamsul Bahrum dan Pak Ria Saptarika tidak mengerti ilmu ekonomi dan politik. Batam secara khas tidak memiliki keistimewaan selain hanya jadi halaman belakangnya Singapura. Kalau anda takut harga-harga akan mahal, mengapa anda tidak bikin sendiri sepatu dan mainan anak-anak yang secara teknologi tidaklah rumit.

    Pak Ria, sebagai Wawako yang berlatarbelakang Sarjana Elektro, mestinya anda malu kalau Batam cuma jadi tempat barang dagangan dan tidak mampu membangun industri elektronika sekelas SONY dan LG misalnya. Coba hisab diri anda, apa yang pernah anda lakukan untuk kemajuan Batam yang dulu dibayangkan Habibie bisa menjadi the “Silicon Valley”-nya Indonesia. Sekarang malah hanyajadi surga bagi RULI dan apek-apaek Singapura saja . HUH!!!
    ———
    Terimakasih atas uneg-uneg nya… tapi sayang anda menyembunyikan Jatidiri anda seakan-akan anda malu, padahal anda seorang yg Intelek🙂 🙂 keep Smile!

    Wassalam
    Ria

  8. Pak Ria,
    Udah dhe, Pelabuhan yang gak berizin ditutup aja pak.
    Tapi Pemko n BK “berani” menutup lobang penyelundupan ini.
    Kuat-kuatan dengan beking oknum TNI atau orang pusat.
    ———
    Insya Allah Pak Younan, Terimakasih atas masukannya… walaupu banyak dari pelabuhan yg dimaksudkan adalah pelabuhan tradisional yg merupakan sandaran penghidupan masyarakat di Batam yg kepulauan ini untuk mecari nafkah sebagai nelayan dll.

    Wassalam
    Ria

  9. memang dilematis kyknya ya pak Ria. Di satu sisi status batam yg dr awal pengennya bener2x FTZ justru menuntut adanya kebebasan menentukan kebijakan akan aliran barang masuk dan keluar. Tp secara pribadi saya terus terang suka menghindar dr produk import utk keperluan sehari2x misalnya makanan/snack. Prinsip saya utk kebutuhan sehari2x biasanya lebih milih beli produk dlm negeri ketimbang memperkaya pengusaha luar negeri. Tp entahlah, mgkin pemko Batam lebih tau bagaimana manfaat dan mudharatnya utk masyarakat batam sendiri.

    Tetap semangat pak Ria.
    ——–
    Hi Mas Tigis, Terimakasih atas supportnya… hal ini memang menjadi penyemangat bagi kami.
    Jazakallah khair
    Thanks & Wassalam
    Ria

  10. assalammu’alaikum pak Ria, jadi kapan harga elektronik bisa murah kek dulu?
    ———
    Hi Angga, tunggu aja apabila PP.No.63 benar-benar sudah dicabut.🙂
    Wassalam
    Ria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s