Retribusi Akta Perkawinan Rawan Bocor

Kamis, 20 November 2008

* Tidak Disertai Tanda Bukti Pembayaran

SEKUPANG-Biaya retribusi akta perkawinan yang dipungut Dinas Kependudukan (Disduk) Kota Batam dikhawatirkan rawan terhadap kebocoran. Pasalnya pada sejumlah kasus pengurusan akta perkawinan di dinas tersebut tidak disertai dengan tanda bukti pembayaran atau kwitansi. “Resi atau tanda bukti pembayaran restribusi akta perkawinan tidak diberikan oleh pihak Disduk kepada si pengurus. Sehingga ada kekhawatiran dana itu bocor. Sudah banyak warga yang menyampaikan hal ini kepada kami,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Kota Batam Ibnu Sulyandi, Rabu (19/11) di Sekupang.

Menurut Caleg DPRD Kota Batam dari PDIP Dapil Batam III nomor urut 2 ini, warga yang mengurus akta perkawinan di Disduk adalah warga pemeluk agama selain dari agama Islam, seperti Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Sedangkan warga yang beragama Islam mengurus akta pekawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di tiap-tiap kecamatan.

Dijelaskan Ibnu, biaya yang dikenakan setiap pengurusan akta perkawinan bervariasi, mulai dari Rp250 ribu hingga Rp400 ribu. Tapi pada umumnya dikenakan retribusi Rp250 ribu. Tapi tidak disertai bukti pembayaran atau resi.

“Pernah saya tanya ke pihak disduk, mengapa pembayaran tidak disertai dengan tanda bukti, kwitansi atau resi. Namun jawabannya masih mengambang, sehingga menimbulkan kekhawatiran uang retribusi itu bocor dan merembes ke mana-mana. Bila kekhawatiran itu memang terjadi, maka nilai kebocorannya bisa mencapai miliaran rupiah. Karena telah berlangsung sejak bertahun-tahun,” kata pria yang juga pengurus DPD KNPI Batam ini.

Ia berharap hal ini mendapat perhatian yang serius dari Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota Batam Ria Saptarika serta kalangan DPRD Kota Batam. Sebab kalau dana retribusi itu bocor, maka miliaran rupiah potensi Pemasukan Asli Daerah (PAD) menjadi hilang. Diperkirakan rata-rata dalam 1 hari jumlah pengurusan akta perkawinan sekitar 20, satu bulan 600 dan satu tahun 7.200.

“Bila disertai bukti tanda pembayaran, masyarakat bisa ikut mengawasi dan juga tidak menimbulkan pemikiran atau imeg yang macam-macam. Jadi ini perlu diperhatikan segera. Kalau memang ada kebocoran, pihak terkait perlu mengusutnya,” kata Ibnu.

Sementara itu Kepala Dinas Kepedudukan Kota Batam Sadri Khairuddin saat dikonfirmasi mengatakan, masyarakat yang mengurus akta perkawinan di Disduk dapat meminta bukti pembayaran atau kwitansi kepada petugas.

“Kalau kwitansi diminta, bawahan saya pasti memberikannya,” kata Sadri, kemarin melalui sambungan telepon.

Menurut Sadri, di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepedudukan tidak dicantumkan pembayaran retribusi akta perkawinan harus disertai dengan tanda bukti pembayaran, resi atau kwitansi. “Di dalam Perda itu tidak disebutkan, pembayaran restribusi akta perkawinan disertai dengan pemberian tanda bukti pembayaran. Beda dengan parkir yang memang dibunyikan keberadaan tiket atau karcisnya,” kata Sadri.

Saat ditanyakan berapa besaran restruibusi akta perkawinan yang sesungguhnya, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam ini mengaku tidak hafal, apalagi kalau mendetail.

“Yang tahu detail tentang itu staf saya Jamil, tanyakan saja ke Jamil. Tapi setahu saya besaran retribusinya beragam. Artinya berbeda antara yang baru kawin dengan yang sudah lama kawin. Ada dendanya,” ujar Sadri. (sm/ye)

7 thoughts on “Retribusi Akta Perkawinan Rawan Bocor

  1. Ya nggak bisa gitu dong bang Sardi, kesan pasif dan nggak inovatif dari pendapat anda ttg resi dan kuitansi itu perlu disayangkan, semangat anti korupsinya nggak kelihatan.
    Jika dikasih kuitansi orang yang bayar tidak akan ragu dan bimbang, ini duit masuk negara atau masuk kantongmu.
    Mencegah korupsi itu bagusnya mulai dari birokrasi.
    ——–
    Siap Mas Younan!
    Insya Allah akan kami perbaiki.

    Thanks & Wassalam
    Ria

  2. benar tuh mas younan setya…
    ko aneh ya…seorang Kepala Dinas Kepedudukan Kota Batam Sadri Khairuddin tidak tahu berapa besaran biaya yang di kenakan untuk setiap pembuatan akta kawin…emang yang mengatur besaran biaya itu siapa, kan sebelum bawahan pasti ketuanya harus tahu duluan dunk.. jangan jangan..ada udang di balik tahu ni….
    ———
    Hi Bung Anton, Teriamakasih atas comment nya.
    Saya masih merasa semua masukan ini adalah konstruktif.
    Wlaupun begitu, “lupa” juga manusiawi kan!🙂

    Sebagai atasan yg tidak lagi mengurusi teknis detil, bisa saja Ia benar2 lupa… apalagi kalau kebijakan itu sudah lama dibuatnya!

    Tapi saya setuju, mestinya jawaban dapat diberikan secara akurat sehinga tidak menimbulkan multi tafsir.

    Thanks & Wassalam
    Ria

  3. wah..harus ada tindakan dari pak wawako neh..

    btw, pak ada award buat bapak di blog sy, sebagai bentuk persahabatn sesama blogger, diterima ya pak🙂
    ——-
    Hi Bang Alex,
    Apa kabar lama ngak chit-chat lagi.
    Wah dengan senang hati Mas Alex atas anugrahnya!

    Terimakasih atas sorotanya thd retribusi Akta perkawinan ini, Insya Allah akan kami tinda lanjuti.
    Wassalam
    Ria

  4. jangankan di sana, disini aja juga masih begitu.
    ——–
    Hi Mas Rizqi,
    Thanks atas kunjungan dan comment nya,
    btw: disana mana sih🙂

    Ternyata anda juga collector Mp3 file ya!
    Salam kenal dari kami di Batam.

    Wassalam
    Ria

  5. selamat malam dan salam kenal dari Sidoarjo,Pak.
    ——–
    Hi Mas Paundra,
    Terimakasih atas kunjungan dan comment nya.
    Salam kenal kembali saya pun senang membaca sajak yg anda tulis itu🙂
    Thanks & Wassalam
    Ria

  6. Aduh,,, jadi ingat pas nikahkan adik dulu…. setahu saya biaya pernikahan nggak sampe ratusan ribu… tapi kok kena hampir 500ribu😦
    ———
    Hi mas heri,
    Teriamkasih atas kunjunngan dan comment nya, tapi ingat lho, akta nikah dengan buku nikah yg di keluar kan Kantor urusan Agama (KUA) beda lho!.

    Wassalam
    Ria

  7. Sangat di sayangkan , bahwa pak Sadri berlindung di balik perda dan menjadikan perda sebagai Tameng, dimana katanya tidak ada yang mengatur mengenai bukti pembayaran.
    Sebenarnya dalam pandangandan penafsiaran awam , bila kita membayar tdhp sesuatu seyogyanya di berikan bukti pembayaran yang berarti sudah membayar. kalau tidak bisa saya nanti petugas tsb meminta bayaran berkali-kali toh tidak ada bukti otentik atas pembayarannya. jadi menurut saya sich, Dengan atau Tanpa penjelasan dari perda, dan dengan atau tanpa di minta , bukti pembayaran tsb harus di berikan kepada klien yang mengurus akta tsb.

    Wassalam
    Joni
    ———-
    Baik! Insya Allah akan kami tindaklanjuti bersama kadisduk.

    Terimakasih atas masukan semua rekan2.
    Wassalam
    Ria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s