Petugas Perdaduk Kurang Wawasan

Minggu, 11 Januari 2009

Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika mengaku risih dengan kondisi pelaksanaan Perda Kependudukan (Perdaduk) saat ini. Menurutnya, sudah saatnya Perdaduk direvisi.
Revisi perda akan dilakukan seiring dengan pembenahan petugas pelayanan. Ria menyebut, kasus dimintainya sejumlah uang jaminan kepada wisatawan asal Filipina akhir Desember lalu, karena petugas konter Perdaduk kurang wawasan dan pemahaman. “Mereka patut diberi training,” katanya kepada wartawan, kemarin.
Ria mengaku risih karena perda sudah ada, pembatasan penduduk masuk sudah dilakukan, tapi tetap saja, pertumbuhan penduduk tinggi. Sebaliknya, sumber daya alam penunjang kehidupan warga terbatas. “Jika tidak dibatasi, bisa jadi bom waktu,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, mekanisme pengawasan harus dilakukan secara resmi dan permanen. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Pemko Batam dalam hal ini melalui Satpol PP, tapi secara terpadu. Di dalamnya terdapat unsur Pemko, kepolisian, imigrasi, dan isntansi terkait lainnya.
Dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, Pemko juga akan mencoba menghubungkan data kependudukan di pelabuhan. Dengan begitu, pengecekan identitas warga dapat dilakukan dengan capat. Dari sana dengan mudah diketahui mana yang warga Batam dan mana yang harus meninggalkan uang jaminan karena bukan warga Batam dan bukan turis asing.
Untuk uang jaminan, pendatang diberi waktu enam bulan. Jika dalam waktu enam bulan jaminan tidak diambil, langsung masuk kas daerah. Sejauh ini, sudah ada sekitar Rp300 juta uang jaminan yang tersimpan di Bank Mandiri. Kenapa enam bulan, karena mengacu kepada kriteria penduduk. Jika lebih dari enam bulan, sudah terhitung sebagai penduduk setempat. Untuk itu, bagi mereka yang sudah enam bulan di Batam, dapat mengambil jaminan dengan menunjukkan KTP Batam dan bukti sudah bekerja. “Kita juga berencana membuat KTP ekspres,” kata Ria.
KTP ekspres ini adalah KTP yang selesai dalam hitungan satu jam, dua jam, atau satu hari. Karena lebih cepat selesai, pembuatan KTP ekspres akan dikenakan biaya. “Paling tinggi Rp300 ribu,” katanya.
Walau disebut KTP ekspres, Ria menggarisbawahi bahwa pengurusan KTP ini tetap harus memenuhi syarat laiknya pembuatan KTP biasa. “Tapi ini masih wacana. Soal tarif perlu dibicarakan lagi dengan DPRD,” ujarnya. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s