Ranperda Zakat Disetujui

Selasa, 20 Januari 2009

* Dibahas di Pansus

BATAM CENTRE – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Zakat akhirnya disetujui untuk dibahas ke tahap panitia khusus (Pansus) DPRD Batam. Ranperda ini disetujui setelah mendengar jawaban dari pengusul menanggapi tanggapan anggota dewan lain yang bukan pengusul Ranperda pada rapat paripurna dewan, Senin (19/1) kemarin.

Sidang dipimpin Wakil Ketua Dewan, Aris Hardi Halim dan dihadiri Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika.
Para pengusul agar di Batam memiliki Perda Zakat diantaranya Soerya Respationo, H Aris Hardy Halim, Chabullah Wibisono, H Irwansyah, Didi Suryadi dan Irlan Gusti serta anggota dewan lainnya. Sementara anggota dewan bukan pengusul masing-masing Bastoni Solichin, Rigianoto Wahyu Wijaya, Rynaldy L Nababan, Dameria Nadapdap, dan Yohanes.

Juru bicara pengusul, Didi Suryadi saat memberikan tanggapan anggota dewan yang bukan pengusul membeberkan sejumlah dasar pemikiran soal adanya Ranperda Zakat yang diambil dari berbagai referensi baik ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah (PP) mengatur tentang Otonomi Daerah serta kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Selain itu juga merujuk pada pendapat sejumlah pakar dan ahli hukum serta instrumen agama yang melatarbelakangi diusulkan Ranperda Zakat tersebut. Namun lebih dari itu latarbelakang usulan Ranperda berangkat dari aspirasi umat Muslim Kota Batam yang berjumlah sekitar 76 ribu-an orang

Didi Suryadi menyampaikan bahwa masalah zakat yang menjadi bagian dari syariah (aturan hukum) Islam ditetapkan langsung oleh Tuhan menjadi landasan bagi masyarakat untuk menjadikannya sebagai sebuah regulasi (kebijakan).

Selain itu kata Didi Suryadi, praktek Zakat merupakan sebuah kewajiban agama yang harus ditunaikan umat Muslim sehingga menjadi alasan kuat ditetapkan sebagai sebuah aturan di tengah masyarakat.

Didi menyebutkan, Perda Zakat juga diyakini tidak bertentangan dengan peraturan manapun yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya menunjang dan sejalan dengan peraturan yang berhubunga dengan masalah ekonomi, pengentasan kemiskinan, lapangan kerja dan pembangunan.

Didi juga menyatakan, sudah menjadi sebuah tabiat dari sebuah peraturan tidak mengatur semua orang dan hanya sekelompok seperti peraturan pajak hanya berlaku bagi wajib pajak dan contoh lainnya. Seperti halnya Zakat diberlakukan untuk umat Islam yang memiliki harta lebih dari satu nishab (82 gram emas). Tapi Zakat juga memberi manfaat bagi orang non Muslim bahkan termasuk dewan sekalipun.

Regulasi Zakat menurut pengusul tidak berbenturan dengan konsep kebhinekaan justru sebaliknya melalui pengaturan Zakat pesan kebhinekaan terimpletasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengusul malah mempertanyakan penerapan Perda Pengelolaan Zakat tidak menghormati variasi agama. Justru Perda Zakat mencerminkan adanya perbedaan agama dan Perda Zakat didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Bahkan dalam UU 38/1999 tentang pengelolaan Zakat secara tegas menyatakan Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakayat Indonesia.

Didi Suryadi menyebutkan usulan Perda Zakat juga tidak membebani umat Islam sebaliknya ada perbandingan cukup signifikan dari pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat sebelum dan sesudah diterapkan. Hal ini sudah dibuktikan di sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah lebih dahulu menerapkan Perda Zakat.

Bahkan kata Didi Suryadi dengan Perda Zakat akan memberikan sumbangsih besar dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan mendorong percepatan pembangunan Kota Batam di mana didominasi Umat Muslim.

Pengusul kata Didi Suryadi juga menyesalkan para anggota dewan bukan pengusul di mana dalam tanggapan terlalu jauh mengutip ayat-ayat dalam Al-Qur’an namun tidak memahami dan mengerti dari ayat-ayat yang dimaksudkan.

Usai pengusul menyampaikan jawaban, anggota dewan bukan pengusul menyatakan tidak bermaksud melecehkan agama tertentu namun demikian hanya menempatkan persoalan pada proporsinya. Bahkan mereka menolak bertanggungjawab dan meminta namanya tidak dimasukan dalam daftar menyetujui Ranperda Zakat disetujui untuk dibahas.

Menyusul mayoritas anggota dewan menyatakan setuju Ranperda Zakat dibahas, Aris Hardi Halim sebagai pimpinan sidang langsung mengetok palu tanda Ranperda Zakat disetujui untuk dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) yang akan ditentukan pimpinan dewan.(sm/nn/yr)

Advertisements

2 thoughts on “Ranperda Zakat Disetujui

  1. semoga kaum muslimin senantiasa bisa bersatu jangan terkotak-kotak.
    ———-
    Allahu Akhbar!!!
    Insya Allah semoga ini juga menjadi wasilah di tingakatkannya oleh Allah rasa solidaritas dan ukhuar antara umat Islam Batam.
    Salam hangat – Ria

  2. Ummi fathur di piayu..Assalamualaikum ustadz..Apa hukum KB dgn tujuan mmberi jarak umur pada anak?Sukron..
    ———-
    Hi Abu Salim, Assalammu’alaikum wrwb.
    Terimkasih atas pertanyaannya.
    Insya Allah akan saya carikan jawaban secara syar’i nya.
    Salam hangat – Ria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s