Fraksi Usul Penggabungan 4 Ranperda Jadi 2

Rabu, 04 Pebruari 2009

Minta Pemko Buat Kajian Akademis
BATAM (BP) – Fraksi Golkar dan Fraksi Keadilan Sejahtera mengusulkan agar enam draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dikelompokkan menjadi empat Ranperda saja.
Dalam sidang paripurna kemarin, kedua fraksi ini berpandangan penggabungan ini akan mengefektifkan pembahasan Ranperda karena memiliki kesamaan bidang. Pertama adalah Ranperda tentang menara telekomunikasi terpadu (MTT). Juru bicara Fraksi Golkar Asmin Patros menilai, Ranperda ini bisa dijadikan satu dengan Ranperda retribusi pembangunan tanah atau bangunan yang dikuasai Pemda untuk pemasangan reklame.
Kedua, Ranperda tentang hari jadi Kota Batam yang diusulkan untuk digabung ke dalam Ranperda adiministrasi kependudukan. Dengan begitu, dua Ranperda yang digabung ini bisa dibahas oleh satu panitia khusus (Pansus) saja.
Selain itu, Ranperda penetapan hari jadi Kota Batam ini juga sangat singkat. Hanya memuat tiga pasal. Namun begitu, Pemko diminta mencari dan mengkaji acuan lain selain hari jadi Batam sebagai kota administratif. “Misalnya hari saat Otorita Batam eksis di Batam,” usul anggota Dewan dari Frakasi Demokrat Zakaria.
Sedangkan Fraksi Aliansi menilai, karena sedikitnya materi Perda penetapan hari jadi Kota Batam, pembahasannya tidak perlu melalui Pansus, cukup dibahas tim saja.
Kajian lebih lanjut juga diminta anggota Fraksi Golkar Robert Siahaan. Robert juga menyorot keteledoran Pemko Batam yang hanya mengcopy-paste draf Ranperda. Sehingga semua Perda yang dicabut dalam draf Ranperda itu, semua sama. “Kalau Perda dibuat untuk memenuhi ketentuan undang-undang, kita setuju. Tapi kalau untuk perbaikan, alangkah baiknya dibuat kajian akademisnya,” tambah Robert.
Draf Ranperda usulan Pemko ini, selain diduga hanya copy-paste di beberapa bagiannya tanpa diteliti lebih lanjut, juga melupakan beberapa konsideran. Misalnya, kata juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera M Zilzal, pada konsideran ‘mengingat’ di draf Ranperda Retribusi Izin Usaha, tidak dicantumkan Perda aset daerah.
Selain persoalan persoalan di atas, Fraksi juga menyorot lemahnya pelaksanaan dan pengawasan Perda di lapangan. Salah satunya dikatakan Djasarmen Purba dari Fraksi Aliansi Nasional. Pemko, katanya, tidak menjelaskan sanksi atau tindakan terhadap bangunan yang melanggar aturan seperti RTRW dan aturan hukum lainnya.
Namun begitu, Fraksi-fraksi DPRD setuju untuk dibuat Pansus pembahasan Ranperda ini, kecuali untuk Ranperda hari jadi, ada yang menilai lebih baik dibahas tim atau Komisi saja.
Seperti diketahui, ada enam Ranperda yang diusulkan Pemko Batam tahun ini, yaitu Ranperda kerjasama Pemda dengan swasta, Ranperda hari jadi Kota Batam, Ranperda tentang retribusi pembangunan tanah atau bangunan yang dikuasai Pemda untuk pemasangan reklame, Ranperda tentang MTT, Perda IMB, dan Perda Adminsitrasi Kependudukan.
Dalam sidang paripurna kemarin, Fraksi Demokrat juga berpandangan banyak Perda yang belum efektif pelaksanaannya, sebagian dan ada juga yang keseluruhan, misalnya Perda Tibum, CCTv, dan IMB.
Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika mengakui keadaan ini. (ary)

2 thoughts on “Fraksi Usul Penggabungan 4 Ranperda Jadi 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s