Pemko Amini UMK Sama dengan KHL

Senin, 19 Oktober 2009

Pengusaha-Pekerja Jangan Selisih Lagi

Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika berharap pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) tahun ini tidak menemui kendala apa-apa. Proses pembahasan harus tetap berpegang pada aturan yang ada. Ia meminta kepada kalangan pengusaha dan juga serikat pekerja agar bisa mencapai titik temu yang menguntungkan kedua pihak. ”Harapkan pembahasan UMK berjalan baik. Jangan lagi ada perselisihan, ambil solusi terbaik,” katanya kepada Batam Pos, Jumat (16/10) sore lalu.

Ria juga berharap dengan terpilihnya Ketua Apindo baru dapat memberikan nuansa yang baru pula dalam pembahasan UMK yang berlangsung tiap tahun itu. Ditanya soal desakan pihak serikat pekerja agar UMK sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Ria mengatakan, secara aturan itu memang harus diberlakukan. ”Kita lakukan secara bertahap dari tahun ke tahun,” ujar mantan anggota DPRD Kepri ini.

Nilai KHL sebagai salah satu indikator dalam menentukan besaran UMK, kata Ria, harus diteliti dengan baik. Survei KHL yang dilakukan betul-betul sesuai standar. ”Supaya tidak ada lagi friksi. Contohnya pembahasan harga sewa kamar sebagai salah satu komponen KHL. Ini harus dicari jalan terbaiknya,” kata Ria.

Yang pasti, katanya, pemerintah sebagai fasilitator perundingan UMK tetap memperhatikan masukan dari kedua pihak.
Pascapenetapan UMK ini, lanjut Ria, Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mengawasi harga kebutuhan pokok di pasaran. Sebab, berapapun besarnya nilai UMK nanti, kalau harga di pasaran juga masih tinggi, maka ini tetap saja menyulitkan pekerja. ”Pemerintah bisa intervensi harga. Misalnya dengan melakukan sidak dan operasi pasar,” kata salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera ini.

Seperti diberitakan, pembahasan pertama UMK mulai digelar di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (16/10) lalu. Serikat pekerja berharap besaran UMK sama dengan KHL. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti menyambut baik pernyataan Ketua Apindo Batam OK Simatupang yang mendukung besaran UMK setara dengan KHL. Masalahnya, kata dia, sudah menjadi tradisi di Batam, hampir setiap tahun pembahasan UMK selalu berakhir deadlock. Namun kali ini, pergantian Ketua Apindo Kepri dan Batam yang berdekatan waktunya dengan pembahasan UMK dianggap membawa angin segar bagi nasib para pekerja.

”Kalau bagi saya, UMK itu bagaimana penetapannya terserah saja. UMK setara KHL itu baik,” ujarnya ketika dikonfirmasi Batam Pos via telepon, Minggu (18/10). Rudi mengatakan, pembahasan UMK kali ini baru dalam tahap perkenalan, selanjutnya akan dibahas kembali dalam rapat kedua pada 22 Oktober nanti dengan agenda penyusunan tata tertib dan pembahasan awal. ”Untuk memfasilitasi kesepakatan mereka (pengusaha dan Serikat pekerja, red) itu, kita berharap jangan terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Berharap terjadi kesepakatan yang baik bagi kedua pihak dan kita Disnaker dalam hal ini sebagai pemerintah siap menerima,” ujarnya.

Perjalanan pembahasan UMK dari tahun ke tahun di Kota Batam, KHL digunakan menjadi rujukan penguat indikator sejak pembahasan UMK 2007. Masa itu, KHL 2006 sebesar Rp960 ribu dengan UMK sebesar Rp860 ribu atau dalam pencapaian 90 persen dari nilai KHL. Sementara pencapaian UMK tahun 2008 sebesar Rp960 ribu setara KHL 2006 namun terjadi penurunan senilai 84 persen dari KHL 2007 sebesar Rp1,145 juta.

Selanjutnya, indikator KHL dijadikan sebagai bahan krusial pada pembahasan UMK 2009. Dimana pada saat itu, KHL Batam 2008 sebesar 1.350 ribu berdampak pada penetapan UMK menjadi Rp1,045 juta. Demikian juga pada pembahasan UMK 2010 yang telah dimulai, dari enam item indikator, KHL menjadi penentu. ”KHL Batam Oktober 2009 ini sebesar Rp1.225.529,” ucapnya.

Rudi mengatakan, dalam pembahasan UMK ini, dijalankan sesuai dengan dasar hukum Permenaker Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen pelaksanaan tahapan pencapaian hidup layak. ”Realisasi Permenaker ini sulit diterapkan di Batam seperti dalam survei beberapa item penentu KHL yakni harga sewa kamar, memang sering menjadi polemik antara pengusaha dan serikat pkerja, akhirnya untuk mencapai kesepakatan, kita menetapkan satu kamar berlaku bagi dua orang dengan besaran harga sewa per bulan Rp380 ribu,” ujar Rudi.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, apapun hasil pembahasan UMK nanti, baik dalam kesepakatan pengusaha dan serikat, pemerintah siap menerimanya. ”Kita pemerintah hanya menerima dan menetapkan di kota saja namun penetapan akhirnya berada di tangan gubernur. Ya kita pasti mengharapkan yang terbaiklah,” ujarnya.

Rapat kedua akan berlangsung 22 Oktober mendatang. Dalam rapat UMK ini, jenjang waktunya diperkirakan ada delapan kali pertemuan dengan harapan hasil akhir diketahui 20 November mendatang. ”Namun kalau rapatnya dari awal berjalan lancar tanpa deadlock, rapat bisa hanya dalam lima kali pertemuan dan hasilnya langsung diketahui. Semoga saja,” harapnya. (c/why)

One thought on “Pemko Amini UMK Sama dengan KHL

  1. Assalamu’alaikum Pak Ria

    Tampaknya masih buntu nih pembahasan UMK Batam 2009
    dan angka dari Apindo masih belum berubah dari 1.071.000, jadi kayaknya mesti turun ke jalan nih. Mungkin 30 nop 09 kami akan turun ke jalan.

    Wassalam
    .-= abiehakim´s last blog ..30 Nop 2009, Turun ke Jalan =-.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s