Klarifikasi Media Ria Saptarika: Tentang Korupsi Dana Bansos

Saya sebenarnya turut bersedih dan merasakan duka dan sekaligus sangat bersimpati  degan apa yang dialami Pak Erwinta dan Pak Raja Abdul Haris beserta keluarganya, selain saya adalah mantan atasan mereka … saya juga merasa sangat dekat khususnya dengan Keluarga Pak Erwinta di Batam… Saya sempat membesuk beliau dan Pak Husnul Hafil saat mereka masih di titipkan di Rutan Baloi.

Pada masa awal saya menjabat saya pun sering memangil Pak Erwinta untuk sama-sama memperbaiki Sistim Managemen Keuangan Pemko degan berbaiskan IT, bahkan kemudian saya dapat melihat langsung cash flow Keuangan Pemko Batam cukup melalui jaringan Komputer  yang ada di ruang Wakil Walikota Batam, tanpa harus datang ke atau memanggil Bagian Keuangan.  Saat itulah saya merasakan betul bahwa Pak Erwinta ini sangat Qualified dan memang sangat menguasai managemen keuangan dan managemen laporan keuangan, tak heran karena beliau merupakan lulusan terbaik STAN dan pernah bekerja di BPKP dan mendapat sertifikasi  terbaik Nasional sistim Audit Keuangan… Kami malah sempat merencanakan menyatukan Sistim Managemen Keuangan antara Bagian Keuangan Pemko Batam dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam yang juga berbasiskan IT, karena selama ini sering adanya miss link antara target pendapatan keuangan Pemko Batam dengan Cash Flow yang harus dijalankan di Bagian Keuangan… hal itu tidak terwujud  karena banyak hal non teknis yang menjadi  kendala.

Saya bahkan sangat dekat dengan Bapak mertua Pak Erwinta serta Adik Ipar nya, yang kebetulan sama-sama pernah tinggal dan beliau dinas di Tembilahan, Saat ini Bapak Mertua beliau sedang sakit dan sedang dirawat diluar Batam, Semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan serta diberikan ketabahan.  Kedekatan itu diwujudkan juga dengan seringnya saya bersilaturahiem ke rumah mereka dalam berbagai kesempatan bahkan selama saya menjabat lebih 3 kali saya berkunjung kerumahnya… saya memang  menghormati  bapak mertua beliau, layaknya orang tua saya… Alhamdulillah pula saya berkesempatan membeasiswakan Adik Ipar beliau untuk S2 di UTM sampai selesai dan sekaligus karna sudah sangat pantas… saya pun memberi kesempatan mempromosikan yg bersangkutan untuk naik satu jenjang  jabatan di DISPERINDAG, kepantasan yang saya maksudkan karena itu dilakukan dengan terlebih dahulu meminta masukan atasannya langsung yakni Pak Hijazi dan tentu melalui prosedur yang semestinya.

Dalam minggu terakhir ini dengan dimuatnya 2 berita di Batam Pos, cukup membuat saya terusik karena seakan derita yang dialami Pak Erwinta dan Pak Raja Abdul Haris adalah ulah saya.

Sebenarnya sayapun tidak menyangka dan sekaligus belum pernah sekalipun dimintai klarifikasi untuk apa yang dituduhkan kepada saya yakni “Saya memerintahkan mengeluarkan dana bansos untuk kepentingan saya berobat di RSAB”… sebenarnya hal ini patut di klarifikasikan kepada saya apalagi kalau Rp.1,03 Milyar itu seakan-akan direkayasakan atas ulah saya… kalaupun ada berobat, berobat apa yang sehingga mengorbankan Kabag dan Bendahara Keuangan Pemko Batam… apalagi terlepas dari sumber keuangan mana bahkan bisa menggunakan Asuransi  Kesehatan yang dimiliki Kepala Dan Wakil Kepala Daerah, sudah semestinyalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala karna  jabatannya ursannya nya di urus oleh Tata Usaha Pimpinan dan tanpa memang secara langsung saya tidak mengetahui detil Pos-Pos keuangan tersebut, Tata Usaha Pimpinan, Sekda dan Bagian Keuanganlah yang tahu Pos anggaran tersebut… Jadi tidak benar saya memerintahkan menggunakan “Dana Bansos” untuk berobat saya.

Saya pun tidak ingin mengkambing  hitamkan dan melempar tuduhan ini kempali kepada sesiapa yang harus paling bertanggung jawab atas dana Rp.1,03M tersebut… namun alangkah tidak pantasnya hal itu dituduhkan kepada saya… kalaupun  dana berobat tersebut kemudian harus menjadi tanggung jawab saya , saya yakin nilainya yang tak seberapa, jangankan Rp.1,03M Seratus Juta pun saya yakin sangat jauh dari itu… maka saya siap mengganti  dari kocek saya sendiri… apalagi baik Internal Pemko Batam maupun diluar itu belum pernah ada yg mengklarifikasi dan meminta penjelasan penggunaan dana itu kepada saya sama sekali… Semoga  tulisan ini dapat lebih mendudukan dan meluruskan beban yang tidak selayaknya saya yang menanggung… Semoga Pak Erwinta dan keluarga, Pak Abdul Haris dan keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah SWT… Allahu Ma’ashabirin!  ###

Batam Pos, Sabtu, 19/11/11

Hanya Sampai Erwinta dan Haris

Kasuskorupsidana bantuan sosial Pemko Batam berhenti sampai  Erwinta Marius dan Raja Abdul Haris, yang sudah divonis 30 bulan penjara. Kejaksaan  Negeri Batam tidak ada rencana mengembangkan penyidikan kasus korupsi yang  merugikan negara Rp1,03 miliar tersebut.

“Belum ada rencana pengembangan kasus,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari  Batam, Abdul Faried SH, Jumat (18/11).

Dalam keterangan pers kuasa hukum Erwinta dan Haris, Senin (14/11) lalu, disebutkan  sejumlah pihak yang seharusnya ikut diperiksa kejaksaan. Di antaranya mantan Wakil Wali  Kota Batam Ria Saptarika yang membayar tagihan rumah sakit dengan dana bansos, dan  kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sofyan Ashadi, yang jadi koordinator 13 penerima  dana bansos.

Faried menyebutkan, berdasarkan fakta di persidangan, mantan Kabag Keuangan Pemko  Batam Erwinta Marius dan mantan bendaharanya, Raja Abdul Haris, adalah pihak yang  bertanggung jawab atas korupsi dana bansos Pemko Batam tahun anggaran 2009.  Sehingga pengembangan penyidikan atas kasus ini dianggap belum perlu dilakukan.

Selain itu, kata Faried, dari keterangan para saksi, Erwinta dan Haris sengaja memanipulasi  kuitansi dana bantuan sosial. Di mana nilai nominal yang diberikan kepada penerima  bantuan tidak sesuai dengan angka yang tercantum pada kuitansi. Misalnya, kata Faried,  pada kuitansi ditulis Rp7 juta, namun yang diserahkan kepada penerima bantuan hanya  Rp4 juta saja.

“Untuk sementara kami menyimpulkan, dana hasil korupsi itu dipakai sendiri oleh Erwinta  Marius dan Raja Abdul Haris,” kata Faried.

Sebelumnya, penasihat Hukum Erwinta Marius dan Raja Abdul Haris, Wa Ode Nur Zainab,  mengaku keberatan dengan putusan sidang Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang memvonis Erwinta-Haris dengan hukuman penjara 30 bulan, Jumat (11/11) lalu. Wa Ode pun  mengajukan banding.

Menurut Wa Ode, putusan tersebut diambil atas dasar pertimbangan hukum yang keliru.  Bahkan, kata dia, ada fakta hukum yang dipelintir serta fakta hukum yang sengaja tidak  dipertimbangkan, sehingga tampak sebagai manipulasi atas fakta hukum yang  sesungguhnya timbul di depan persidangan. (par)

http://www.batampos.co.id/index.php/2011/11/19/hanya-sampai-erwinta-dan-haris/

 

Batam Pos, Senin, 14/11/11

Wa Ode: Klien Kami Dizalimi

Penasihat Hukum Erwinta Marius dan Raja Abdul Haris, Wa Ode Nur Zainab, mengatakan, putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang memvonis kliennya hukuman penjara dua tahun enam bulan diambil atas dasar pertimbangan hukum yang keliru. Ini terjadi menurutnya, akibat penerapan hukum yang tidak tepat dan inteprestasi hukum yang keliru dalam menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pembayaran dana Bansos Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

Bahkan ada fakta hukum yang dipelintir serta fakta hukum yang sengaja tidak dipertimbangkan, sehingga tampak sebagai manipulasi atas fakta hukum yang sesungguhnya timbul di depan persidangan.

Pertimbangan hukum yang dianggap Wa Ode keliru dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru tersebut antara lain, adanya sejumlah penerapan hukum yang tidak tepat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijadikan sebagai parameter dalam mendefinisikan anggaran Bantuan Sosial Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

”Padahal pengertian dari Bantuan Sosial dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 berbeda dengan pengertian Bantuan Sosial dalam perkara klien kami,” katanya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, kata Wa Ode, mengatur mengenai kesejahteraan sosial secara khusus yakni sebagai program Pemerintah baik Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang mana untuk Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial yang bersifat wajib.

Sedangkan dana Bantuan Sosial yang berkenaan dengan perkara kliennya, katanya, merupakan istilah yang dikenal dalam penganggaran atau Keuangan Daerah yang menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, diklasifikasi sebagai (anggaran) Belanja Tidak Langsung yakni (anggaran) belanja yang tidak didasarkan pada program dan kegiatan sehingga bukan sebagai belanja wajib.

Sehingga dana Bansos didasarkan pada Kemampuan Keuangan dan Kondisi Daerah. Bahwa dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2009, dana Bansos tersebut masuk dalam Belanja Tidak Langsung Kota Batam yang pengelolaannya berada di bawah Sekretariat Daerah Kota Batam.

”Dengan demikian, maka tampak jelas perbedaan yang singnifikan antara kesejahteraan sosial yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2009 dengan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam kasus perkara klien kami, sehingga sangat tidak tepat penerapan UU No. 11 Tahun 2011 dalam perkara klien kami,” katanya.

Inteprestasi hukum Majelis Hakim dalam kasus itu, juga dianggapnya keliru. Begitu juga penilaian Majelis Hakim atas fakta-fakta hukum di depan persidangan juga dianggapnya keliru. Antara lain, katanya, kekeliruan penilaian Majelis Hakim atas keterangan saksi-saksi dari penerima dana bansos yang mengingkari kuitansi sah yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan Pemko Batam atas pembayaran dana Bansos.

Keterangan saksi-saksi yang memberatkan, kata Wa Ode, diterima mentah-mentah oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum yang benar.

”Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian karena masing-masing saksi tersebut hanya memberi keterangan atas kuitansi atau proposal yang mencantumkan namanya. Di antara saksi-saksi tidak terdapat saksi yang menguatkan keterangan saksi yang lain. Keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri, bersifat tunggal sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, sekalipun misalnya saksi-saksi tersebut berjumlah 1 juta saksi,” paparnya.

Selain itu, kata Wa Ode, juga ada kekeliruan penilaian atas keterangan saksi-saksi yang membuktikan Sofyan Ashadi (kader Partai Keadilan Sejahtera Kota Batam yang menghilang/tidak diketahui keberadaannya) sebagai koordinator dari para penerima dana bansos yakni menerima dana bansos dari Pemko Batam atas 13 proposal kegiatan sosial keagamaan yang diajukan kepada Pemko Batam.

Majelis Hakim, katanya, telah salah menilai keterangan saksi-saksi mengenai dana bansos yang diterimakan melalui Saudara Sofyan. ”Seharusnya saudara Sofyan harus dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk membuktikan apakah uang yang diterima oleh Saudara Sofyan telah diberikan kepada penerima dana bansos sebagaimana proposal-proposal dimaksud, ataukah belum. Bahwa baudara Sofyan-lah yang bertanggung jawab dalam hal ini karena pertanggungjawaban pidana melekat pada pribadi setiap orang yang berbuat,” katanya.

Faktanya, katanya, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dapat menghadirkan Sofyan di persidangan, sekalipun sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim. ”Itikad JPU untuk tidak menghadirkan Sofyan, telah tampak ketika perkara klien kami masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Batam. Hal ini dapat dipahami, karena ketika Sofyan dapat diperiksa, maka keterangannya akan membuktikan bahwa dialah yang nyata-nyata menerima dana bansos yang katanya akan diberikan kepada penerima sebagaimana proposal-proposal tersebut,” katanya.

Kekeliruan lainnya penilaian Majelis Hakim lainnya, katanya, atas keterangan saksi yang menyatakan adanya dana bansos yang disalurkan untuk pembayaran biaya rawat inap di Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk Ria Saptarika.

”Dalam hal ini telah terjadi pendzoliman kepada klien kami karena sesuai fakta hukum di persidangan, dana bansos untuk membayar biaya rawat inap rumah bakit tersebut jelas-jelas diberikan  atas adanya nota dinas yang diberikan oleh Kabag Kesra kepada Wakil Wali Kota Batam saat itu (Ria Saptarika) yang mana kemudian Wakil Wali Kota memberikan disposisi perintah bayar kepada Sekretaris Daerah Kota Batam (Sekdako), selanjutnya Sekdako membuat disposisi perintah bayar kepada klien kami dan klien kami lalu membayar kepada rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Jika pembayaran rumah sakit tersebut dianggap suatu pelanggaran, kata Wa Ode, maka seharusnya Ria Saptarika sebagai orang pertama yang harus bertanggung jawab, bukan kliennya.

”Namun sesungguhnya dalam hal pembayaran tersebut, tidak terdapat pelanggaran hukum karena dana bansos dibayar sesuai disposisi pimpinan klien kami. Jika pun ada kekeliruan, sebatas pelanggaran administrasi, yang berujung pada pertanggungjawaban administratif dan atau TGR (Tuntutan Ganti Kerugian),” katanya.

Majelis Hakim juga dianggapnya memplintir fakta hukum. Misalnya, terbukti dalam persidangan, BPKP Perwakilan Provinsi Riau hanya sekadar melakukan bagi tambah kurang kali dalam melaksanakan pemeriksaan (audit) dana Bansos Kota Batam tanpa pernah melakukan pengujian atas dokumen yang diperiksa.

BPKP juga tidak pernah melakukan klarifikasi atas dokumen-dokumen kepada entitas yang bertanggung jawab, tetapi BPKP bisa langsung menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana Bansos Kota Batam Tahun Anggaran 2009 yang menimbulkan kerugian Keuangan Daerah Kota Batam. (med)

http://www.batampos.co.id/index.php/2011/11/14/wa-ode-klien-kami-dizalimi/

9 thoughts on “Klarifikasi Media Ria Saptarika: Tentang Korupsi Dana Bansos

  1. Sungguh pelajaran besar bagi pak erwinta yg dulunya pernah tanpa sadar menzhalimi ayahanda saya. Wallaahu a’lam…

  2. heran gua! kok sekarang tinggal RP 1,03M yang di korupsi. dulu kedengerannya M M man kalau ngak salah dulu 3,4M

    lah kemana sisanya? dasar emang hukum bisa di akal-akali. namanya juga pengusaha eh penguasa.

  3. saya kurang tahu persisnya berapa anggaran bansos ini lenyap. kalau sekedar berobat angka Rp.1,03 Milyar itu kok luar biasa.

    Terlepas dari itu angka Rp.1,03 Milyar itu sudah cukup untuk operasi wajah dan juga mengubah nasib loh pak.

    berhubung bapak Ria sudah jadi rakyat biasa, coba deh diungkap apa saja yang diketahui soal dana bansos tersebut. gak mungkin dong gak tau ?
    kebeneran selalu bersama hambaNYA

  4. itu tandanya tidak ada yg dikorupsi sama erwin, jaksa nya aja yg rekayasa…kalau anda mau tau buka youtube bansos batam. saks2i dari pihak jaksa sampai pingsan karena berat/takut menyebutkan nama istri pjbt. kalaw hanya 1M bagi pak erwin..keciiilll…sebelum masuk pns ..beliau sdh kaya, dari klrga kaya, mertua kaya…enggak sombong….erwin org pintar ilmu, baik hati, low profile..jauh dr sifat jelek apalagi menzalimi seorang ‘ayah’…kayaknya perlu dikaji lagi mba susi…maaf .

  5. yth. pak saptarika….boleh saya bertanya pak…bagaimana dgn (mantan) bendahara umum pks batam yaitu sdr. sofyan ashadi, yg sampai skrg tidak diketahui kemana rimbanya…dia yg menerima dana bansos sebesar 350jt…
    sdh di minta baik2 sdr ricky (ketua pks batam) utk menjadi saksi di persidangan, tetapi dia menolak. sdh didatangi kediamannya tapi tdk pernah diterima dg alasan tdk ditempat. Apakah bpk juga mengatakan tdk tau akan hal itu?
    oya pak…yg sakit kan bukan bapak ya….siapa pak ? istri bapak termasuk pns pemko?

  6. Pak Saksi, Terimakasih atas commentnya.
    Sy memang tidak mengetahui apa2 tentang tuduhan yg bpk tanyakan terkait Pak Sofyan dan masalahnya, apalagi terlibat… kalau terkait partai… itu bukan wewenang sy…

    Soal berobat itu, itulah yg saya pertanyakan dipostingan diatas, sy kan juga internal Pemko… Bahkan Pengacara itu mestinya juga pengacara Pemko… nah apalagi kalau dilihat dari perbandingan besarnya ? sebagaimana yg sdh sy jelaskan diatas…mengapa seakan2 sy lah yg paling bertanggung jawab akan bansos itu…

    Dan akan lebih baik bila anda netral dan tidak tendensius, kalau tidak? terkesan anda juga ada kepentingan sdg menjalankan agenda tertentu.

  7. dulu saya hormati partai pks tpi gara-gara ulah si sofyan saya sekarang benci sangat benci dengan pks…. kalau memang bapak orang yang benar tolong ungkap dimana keberadaan si sofyan tersebut…

    sudah banyak yang tau kalau erwinta dan raja abdul haris hanya sebagai kambing hitam saja

    sungguh ironis mereka hanya mencairkan saja yang terima dan menikmati kebanyakan org 2 partai contohnya si sofyan itu

  8. salam pelaut batam, karena maslah ini sudah jadi ranah hukum mari kita selesai di pengadilan saja, kita tunggu hasil akgirnya bagaimana, bukan kah lebih baik begitu pak?

  9. Semoga apa yang anda klarifikasikan itu benar bung, tapi anda juga ikut bertanggung jawab dong dan anda saat itu khan masih aktif, istilah nya anda juga ikut tanggung renteng (Istilah pertanggung jawaban Keuangan Negara/Daerah)…..!! Tapi saya yakin kasus ini tdk berhenti sampai disini saja bung……dan kasus ini akan kami teruskan ke Kejaksaan Agung RI dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pengawasan, tentang Jaksa2 yang nakal dan bertindak seenaknya saja dalam penyidikan…….tks bung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s