Pemekaran Wilayah, salah satu tugas Anggota DPDRI

Pemekaran Aceh Sulit Terwujud
Selasa, 19 Mei 2015 13:50

BANDA ACEH – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi MIP mengatakan wacana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) sulit diwujudkan. Selain hanya karena keinginan beberapa elit politik yang mengatasnamakan rakyat, juga disebabkan adanya penegasan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tentang batas-batas wilayah Aceh.

Pernyataan itu disampaikannya saat bersilaturahmi bersama lima senator lainnya dengan Harian Serambi Indonesia, Jalan Raya Lambaro KM 4,5, Desa Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (18/5). Mereka adalah Rijal Sirait (Sumut), Syarif SH (Lampung), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Yanes Murib (Papua), dan Ria Saptarika (Kepri). Kunjungan itu disambut Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali.
Fachrul menyatakan, UUPA secara tegas telah mengunci batas-batas wilayah Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). Selain itu, setiap wacana pemekaran harus disusulkan oleh DPRA untuk provinsi dan DPRK untuk kabupaten kota melalui panitia pemekaran. Pemekaran ini juga harus mendapat dukungan dari DPD RI. “Ini menunjukkan bahwa pemekaran provinsi sangat tidak mungkin dilakukan, kalau kita mengacu pada UUPA,” katanya.
Dia meminta Pemerintah Aceh tidak perlu merasa takut dengan mencuatnya isu pemekaran sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutnya, selama UUPA masih sah di Aceh, maka wacana pemekaran tidak pernah akan terwujud. “Dalam UUPA memang tidak diberi ruang pemekaran provinsi. Kecuali UUPA diobok-obok, ini lain cerita,” ujar dia.
Dia mendesak Pemerintah Aceh agar memfokuskan arah pembangunan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah barat selatan dan tengah. Sebab, sambungnya, munculnya isu pemekaran provinsi karena adanya ketidak adilan dan lambatnya pembangunan di dua wilayah itu. Apalagi Aceh baru mengalami konflik yang berkepanjangan, tentunya isu pemekaran provinsi dapat mencederai semangat perdamaian.
“Ketika saya turun ke masyarakat (reses), masyarakat lebih mempersoalkan masalah ekonomi dan ketidakadilan, bukan pemekaran. Itu yang seharusnya kita kedepankan dengan menyusun program yang jelas dalam percepatan pembangunan di wilayah barat selatan dan wilayah tengah. Saya rasa ini salah satunya solusi agar permasalahan pemekaran provinsi bisa diredam,” ungkap Fachrul.
Karena itu, dengan adanya UUPA, dia mengajak Pemerintah Aceh untuk terus membangun daerah-daerah tertinggal seperti barat selatan dan tengah dengan pembangunan yang cepat, baik bidang infrastruktur maupun pemberdayaan manusia. “Saya rasa uang Aceh begitu banyak. Ini perlu kita kawal supaya anggaran APBN tepat sasaran dan menjadi jawaban dalam menepis isu kemiskinan,” tutupnya.(mz)

Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/pemekaran-aceh-sulit-terwujud

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s