Ria Saptarika, Ikut Bahas Tata Ruang, DPD RI Temui Gubernur Aceh

Bahas Tata Ruang, DPD RI Temui Gubernur Aceh
Banda Aceh|18-05-2015

Gubernur Aceh: Pusat Harus Segera Implementasikan Isi MoU Helsinki dan UUPA

Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, menerima kunjungan dari rombongan Komite I Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Kehadiran rombongan DPD RI yang dipimpin langsung oleh Fachrul Razi MIP, selaku Wakil Ketua Komite I DPD RI, adalah untuk membicarakan tentang Permasalahan Tata Ruang dan Pertanahan di Aceh.

Rombongan DPD RI terdiri atas Fachrul Razi MIP (Aceh), H Ahmad Kanedi SH MH (Bengkulu), Drs H Rizal Sirait (Sumatera Utara), Syarif SH (Lampung), Ir Ria Saptarika M Eng (Kepulauan Riau) dan Yanes Murib MM (Papua).

“Selama ini kami telah melakukan kunjungan ke sejumlah provinsi dan negara, seperti Swedia, Afrika Selatan dan China untuk mempelajari tata ruang dan sistem pertanahan di sejumlah senagara tersebut,” terang Fachrul.

Untuk diketahui bersama, Komite I DPD RI membawahi sembilan bidang, yaitu; Pemerintah daerah, Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah, Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan, Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum, dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Dalam sambutan pembukanya, Fachrul Razi menjelasakan, selaku pimpinan Komite I, dirinya bersama sejumlah anggota Komite telah melakukan beberapa kunjungan ke sejumlah Provinsi dan negara lain untuk mempelajari sistem pertanahan dan tata ruang di negara tersebut.

Tujuan Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja di Aceh adalah untuk; Mendapatkan informasi dan masukan mengenai permasalahan Penataan Ruang di daerah, Mengetahui perkembangan Rencana Tata Ruang wilayah di dacrah khususnya implementasi Perda Tata Ruang di Tingkat Daerah, Mengetahui sejauhmana sinkronisasi Tata Ruang Daerah dengan Tata Ruang Nasional dan Prioritas Penataan Ruang Daerah.

Selain itu, kunjungan kerja kali ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian dan solusi yang dilakukan terkait konflik Penataan Ruang di daerah dengan Pertanahanan dan Kehutanan, Mendapatkan informasi dan masukan mengenai permasalahan pertanahan yang terjadi di daerah, Mendapatkan masukan mengenai kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di Daerah.

“Kunjungan ini adalah hal penting dalam rangka mendapatkan masukan dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap RUU Pertanahan yang merupakan RUU Inisiatif DPD RI,” jelas Fachrul Razi.

Sementara itu, berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 23 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2015 yang di tetapkan pada 12 Februari 2015 lalu, Fachrul menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah pendekatan.

“Walaupun ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, kita akan terus melakukan pendekatan-pendekatan dan berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pasca terbitnya PP nomor 3 dan Perpres nomor 23 tersebut.”

Ketua Komite I DPD RI tersebut menambahkan, kunjungan rombongan hari ini adalah untuk membahas tentang perpres dan permasalahan tata ruang. Fachrul menjelaskan, saat ini Aceh mendapatkan lebih dari 32 ribu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

“32 PRONA yang diberikan secara gratis ini tentu saja dapat dimanfaatkan untuk 23 kabupaten/kota se Aceh,” ujar Fachrul.

Gubernur Aceh: Pusat Harus Segera Implementasikan Isi MoU Helsinki dan UUPA

Sementara itu, Gubernur Aceh yang didampingi oleh sejumlah Kepala SKPA menjelaskan, apa yang diperlukan oleh Aceh saat ini adalah untuk merumuskan segala sesuatu yang termaktub dalam MoU Helsinki dan UUPA dapat segera diimplemantasikan.

“Salah satunya adalah tentang pertanahan dan tata ruang. Peralihan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Badan Pertanahan Aceh (BPA). Di antaranya adalah pengangkatan ketua BPN atau BPA masih di tentukan oleh pusat.”

Sementara itu, dalam hal pemeliharaan lingkungan, selaku Kepala Pemerintahan Aceh, Doto telah mengeluarkan beberapa moratorium, yaitu moratorium mengenai maining (Tambang) dan illegal logging.

“Hal ini kita lakukan untuk melindungi lingkungan yang ada di Aceh. Selain itu kita sedang mengkaji untuk mengeluarkan moratorium non-maining, yaitu penambangan batu-batu gunung dan batu sungai, serta batu giok yang saat ini sedang menjadi tren di Aceh. Hal ini merupakan salah satu hal yang mengakibatkan kerusakan alam Aceh.”

Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Kepala Badan dan Kepala Biro dijajaran Pemerintah Aceh, serta sejumlah awak media.

Sumber: https://humas.acehprov.go.id/bahas-tata-ruang-dpd-ri-temui-gubernur/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s