Menarik
Baru saja ( 20/7/2020, 10:00. Wib)
Kami dari Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bersama Komite-1 DPD RI,
melakukan Pembahasan & Harmonisasi RUU Pilkada… Yakni:
RUU TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Di antara poin menariknya adalah:
- Pasal 176A s/d 176E: Dimungkinkan bahwa Pilkada dilakukan oleh DPRD Kota maupun
DPRD Provinsi, sesuai tingkatannya.
(Tidak lagi dilakukan secara langsung oleh Rakyat). - Pasal 7 ayat 2 Poin S: Memberikan Hak Cuti Bagi Calon yang bersal dari… (secara lengkap berbunyi):
” menyerahkan surat kesediaan cuti di luar tanggungan negara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara,
anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
Kepala Desa dan perangkat desa sejak pendaftaran sampai dengan selesainya perhitungan suara. “
- Pasal 71 ayat 3(a): Bagi Gubernur & Wakil, Walikota/Bupati & Wakil yang keluarga & keturunannya
ikut mencalonkan diri dalam pilkada maka Gubernur & Wakil, Walikota/Bupati
& Wakil wajib cuti & tidak boleh mengenakan Jabatannya selama Pilkada
(secara lengkap berbunyi): ” Bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang
tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah dalam Pemilihan,
sedangkan keluarga batih menjadi calon Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati,
Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota, wajib cuti di luar tanggungan negara “
