Tahniah & Sukses atas pelantikan Gubernur & Wakil Gubernur Kepri

Dilantik oleh Joko Widodo, Intana Negara Kamis, 25 Februari 2021

Lomba Puisi Tema Guru khusus warga Kepri

Dalam sempena hari Guru 2020

7 Orang Pemenang dengan Karya Terbaik, Akan di berikan hadiah berupa Uang/Pulsa sejumlah 250rb.

Bagi 20 orang pendaftar, akan mendapatkan pulsa 20rb. dipilih secara acak

Syarat & Ketentuan lomba :

• Tema puisi “GURU”
• Judul Puisi Bebas namun harus sesuai dengan tema yang di tentukan.
• Puisi boleh ditulis tangan minimal 2 bait dan maksimal 4 bait, puisi kemudian dibaca & direkam kedalam Video (durasi max 25 detik).
• Lomba ini terbuka khusus untuk pelajar, mahasiswa & Guru di KEPRI.
• Peserta harus mengikuti akun instagram @riasaptarika
• Pendaftar dilakukan dengan mengisi google form pada link: https://bit.ly/PuisiGR
• Video puisi wajib di posting di FB atau IG dengan hastag #PuisiRiasaptarika & Tag @riasaptarika
• Brosur ini boleh di forward ke teman2 yg tidak mendapat SMS langsung dengan syarat point-4 diatas.
• Perlombaan ini tidak di pungut biaya apapun.
• Pemenang akan di umumkan / di hubungi langsung.
• Untuk pertanyaan dapat disampaikan kesalah satu WaGroup: https://bit.ly/3620dfk atau kalau penuh ke https://bit.ly/3703ZFk

UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Yang Sudah Di Sahkan & di Tanda Tangani Presiden)

Apapun itu & besarnya polemik tentang UU Cipta Kerja ini…

Sebagai referensi tentu naskah resmi ini berguna bagi siapa saja…

Semoga bermanfaat & Sialahkan di Download dibawah ini:

Download UU Nomor 11 Tahun 2020Download

Anggota Dewan, PNS, TNI/Polri Ikut Pilkada Bisa Cuti

Menarik
Baru saja ( 20/7/2020, 10:00. Wib)

Kami dari Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bersama Komite-1 DPD RI,
melakukan Pembahasan & Harmonisasi RUU Pilkada… Yakni:

RUU TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Di antara poin menariknya adalah:

1. Pasal 176A s/d 176E: Dimungkinkan bahwa Pilkada dilakukan oleh DPRD Kota maupun
   DPRD Provinsi, sesuai tingkatannya.
   (Tidak lagi dilakukan secara langsung oleh Rakyat).
2. Pasal 7 ayat 2 Poin S: Memberikan Hak Cuti Bagi Calon yang bersal dari… (secara lengkap berbunyi):

” menyerahkan surat kesediaan cuti di luar tanggungan negara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara,
anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
Kepala Desa dan perangkat desa sejak pendaftaran sampai dengan selesainya perhitungan suara. “

3. Pasal 71 ayat 3(a): Bagi Gubernur & Wakil, Walikota/Bupati & Wakil yang keluarga & keturunannya
   ikut mencalonkan diri dalam pilkada maka Gubernur & Wakil, Walikota/Bupati
   & Wakil wajib cuti & tidak boleh mengenakan Jabatannya selama Pilkada
   (secara lengkap berbunyi): ” Bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang
   tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah dalam Pemilihan,
   sedangkan keluarga batih menjadi calon Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati,
   Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota, wajib cuti di luar tanggungan negara “

Masa berlaku hasil Rapid Test & PCR Test dengan hasil NEGATIVE adalah 14 Hari

Kabar Gembira!!!

untuk orang yang berpergian dalam New Normal

 

Masa berlaku hasil Rapid Test & PCR Test dengan hasil NEGATIVE

adalah 14 Hari

Sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No.9/2020

 

Bagi yg membutuhkan surat edaran tersebut unduh di sini: http://tiny.cc/RiaSaptarikaSE9

 

Semoga bermanfaat Khususnya kepada:

Adik2 Santri, Pelajar/Mahasiswa, Pekerja, Pengusaha & Kalangan umum lainnya.

Anggota DPD RI Ria Saptarika Tolak Tegas Pembahasan RUU HIP

IDNNews.id, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Perwakilan PRovinsi Kepri, Ria Saptarika dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Mengingat, larangan ideologi marxisme-komunisme yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPRS) Nomor XVV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Haluan Ideologi Pancasila.

“Dengan tidak memasukkan TAP MPRS Nomor XVV Tahun 1966 Sebagai konsiderannya, sehingga seakan-akan tidak menjadikan lagi PKI sebagai bahaya laten. Dan hal ini secara tidak langsung bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang kelam dan memilukan, sehingga sama artinya dengan menyetujui penghianatan terhadap bangsa ini. Untuk itu, saya dengan tegas menolak RUU HIP tersebut,” jelas Ria Saptarika.

Tolak Pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

Sebagai Anggota DPD RI, dengan ini…
Saya Menolak!!! Pembahasan
Rancangan Undang-undang
Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)
& meminta kepada Pimpinan DPD RI
untuk Secara Institusi TEGAS Menolaknya!

Komite III DPD RI Kunjungi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam

Batam, Jamkesnews – Dalam rangka kunjungan kerja, Ria Saptarika selaku Anggota Komite III DPD RI menyambangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam pada Rabu (20/05). Kunjungan tersebut menurutnya merupakan serap aspirasi terkait implementasi program JKN-KIS yang sengaja ia lakukan dalam masa reses.

Provinsi Khusus Natuna

Oleh: Candra Ibrahim (BatamPos)
YA. Saya tergelitik membuat judul tulisan kali ini seperti di atas setelah berdiskusi dengan seorang teman dari Natuna melalui sambungan telepon. Ya, catatan ini untuk Natuna (dan Anambas).

Jika tak ada aral melintang, Sabtu besok, 238 WNI dari China yang dikarantina sejak dua pekan lalu bersama kru pesawat di Natuna, akan meninggalkan kabupaten penghasil migas itu.

Kunjungan kerja ke Jawa Tengah

Ketua DPD RI Dukung Komite III Revisi UU SKN, Bukan Karena Pernah Menjadi Korban
Selasa, 18 Februari 2020, 20:00 WIB

Semarang (beritajatim.com) – Kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi dalam rangka inventarisasi masalah di lapangan terkait rencana Komisi III melakukan perubahan atas UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)