Belum Direspon Gubernur

Sabtu, 21 Pebruari 2009

Permohonan Peninjauan Pelni di Pelabuhan Beton

Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengaku belum mendapat respon dari Gubernur perihal surat permohonan peninjauan keberadaan Pelni di Pelabuhan Beton Sekupang. Padahal, surat itu sudah dilayangkan saat terjadi kerusuhan akhir tahun lalu.
Selama ini, Pemko masih menunggu dan masih tidak dapat berbuat banyak. Pasalnya, pemindahan lintas daerah bukan lagi kewenangan pemko, melainkan pemerintah pusat melalui permohonan yang diajukan gubernur. Pemko, kata Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika juga tidak mungkin menyurati Dirjen langsung.

FTZ BBK seperti Bangun Kesiangan

Written by anto
Sabtu, 07 Pebruari 2009

Presiden PKS Tifatul Sembiring Kunjungi Tribun

FTZ BBK seperti Bangun KesianganTIPATUL datang bersama rombongan dan didampingi kader-kader PKS Kepri, seperti Ria Saptarika (Wakil Wali Kota Batam), Wildan Hadi Purnama, Aris Hardi Halim (Wakil Ketua DPRD Batam), Riki Indrakari, Abdul Rahman, dan Raden Hari Tjahyono.

Janji Peduli Nasib Buruh

Written by anto
Senin, 26 Januari 2009
PKS Dukung Raden Hari Sebagai Calon Anggota DPD

Janji Peduli Nasib Buruh BATAM, TRIBUN-Angka 25 nampaknya menjadi angka penting bagi Raden Hari Tjahyono. Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini resmi memulai sosialisasi bursa pemilihan pada Minggu (25/1) di rumah makan Saung Sunda Swargi.

Batam Tantang Pusat

Jumat, 31 Oktober 2008
Soal Larangan Impor 5 Komoditas

PEJABAT Pemko Batam “menantang” pemerintah pusat untuk berdebat soal rencana pelarangan impor lima komoditas lewat Pulau Batam.
Pasalnya rencana pusat itu dinilai disinsentif dan bertentangan dengan kebijakan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ).

Batam ‘Surga’ Penyelundup

Sabtu, 25 Oktober 2008
Pengawasan dan razia rutin yang dilakukan aparat keamanan dan Bea Cukai ternyata tidak menyiutkan nyali pelaku penyelundupan untuk memasok barang-barang ilegal ke Batam.

BPK FTZ Batam Tanpa Pemko Batam

Jumat, 26 September 2008
Komisi II Akan Panggil Gubernur
TANJUNGPINANG-Komisi II DPRD Provinsi Kepri memprotes pengangkatan pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) FTZ Batam yang seluruhnya diisi pejabat Otorita Batam tanpa melibatkan pejabat Pemerintah Kota Batam.

Dukung FTZ, Singapura Buka Konsulat di Batam

Minggu, 31 Agustus 2008|00:01:08WIB

BATAM (BP) – Isu Singapura yang selama ini menghalang-halangi pengembangan Pulau Batam terbantahkan. Sebaliknya negeri Singa itu menginginkan Provinsi Kepri bisa berkembang lebih cepat lagi melalui jalinan kerja sama special economic zone (SEZ) dengan Indonesia.